TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah akademisi mendesak Presiden Joko Widodo memecat dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang melanggar etika, yakni Firli Bahuri dan Lili Pintauli Siregar. Mereka menilai pelanggaran etika yang dilakukan pimpinan KPK menjadi pertanda buruk merosotnya etika negara.
Guru besar Universitas Sumatera Utara, Ningrum Sirait mempertanyakan sikap Jokowi yang diam dan menarik diri ihwal penegakan etika di KPK.
"Pak Jokowi sudah dalam periode kedua, Anda nothing to lose. Kenapa nggak berbuat sesuatu yang remarkable (luar biasa) yang membuat kami tetap hormat pada Anda?" kata Ningrum dalam webinar "Anomali Penegakan Etika Penyelenggara Negara: Studi Kasus KPK", dikutip dari keterangan tertulis, Jumat, 8 Oktober 2021.
Ningrum merujuk riset psikologi kognitif korupsi Kendra Dupuy dan Siri Neset dari CHR Michelsen Institute. Dalam riset itu disebutkan, organisasi yang membiarkan pelanggaran etika atau tak konsisten dalam menegakkan sanksi akan mengalami pemudaran etika atau ethical fading.
Jika pelanggaran etika dibiarkan terus-menerus, kata Ningrum, hal itu berpotensi menjadi nilai baru dalam organisasi tersebut. Artinya, nilai dan perilaku dari organisasi secara menyeluruh akan melanggar etika masyarakat. Ningrum pun mengaku sangat khawatir jika pemudaran etika terjadi di Indonesia, dengan kasus pelanggaran etika di KPK sebagai pemicunya.
"Kalau dibiarkan terus menerus, orang lupa yang benar sebenarnya apa ukurannya dan siapa. Apakah kita semua akan menjadi the sick society?" ucapnya.
Ningrum menyoroti nurani para petinggi KPK, termasuk Dewan Pengawas komisi antirasuah tersebut. Ia menilai mereka bisa dianggap sebagai pendukung kejahatan jika membiarkan degradasi moral terjadi di KPK.
"Komisioner dan Dewan Pengawas KPK, berbunyikah sanubari Anda melihat kondisi ini?" kata Ningrum.
