Sebelum Pimpinan DPR Ketok Palu, PKS Tegaskan Dukung Amnesti untuk Saiful Mahdi

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota DPR dari Fraksi PKS, Hamid Noor Yasin, mendukung sepenuhnya langkah Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam memberikan amnesti kepada dosen Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, Saiful Mahdi.

“Fraksi kami menegaskan kembali PKS mendukung sepenuhnya agar pemberian amnesti bagi saudara Saiful Mahdi disetujui,” kata Hamid dalam rapat paripurna, Kamis, 7 Oktober 2021.

Hamid mengatakan, kebebasan sipil sebagai pilar demokrasi harus ditegakkan. Kebebasan dalam mimbar akademik juga harus dilindungi, serta kebebasan menyampaikan kritik harus dipulihkan. Pemberian amnesti kepada Saiful Mahdi, kata Hamid, merupakan jalan keluar yang perlu didukung bersama.

Menurut Hamid, kasus yang menjerat Saiful Mahdi merupakan fenomena gunung es di Indonesia akibat kelemahan UU ITE, baik substansi norma maupun penerapannya. “Banyak kasus seperti Saiful Mahdi lainnya yang sedang maupun telah dipidana akibat pemberlakuan UU ITE,” ujarnya.

Hamid menilai, upaya pemerintah mengurangi over kriminalisasi telah dilakukan melalui terbitnya SKB tentang pedoman implementasi atas pasal tertentu dalam UU ITE. Namun, Fraksi PKS memandang bahwa SKB tersebut tidak memadai dalam mengatasi kelemahan dalam UU ITE.

Sebab, kata Hamid, over kriminalisasi dalam UU ITE tidak semata disebabkan kesalahan penerapan, tapi juga kelemahan susbtansial dalam perumusan norma atau delik sejumlah pasal yang penerapannya bertentangan dengan kebebasan sipil dan demokrasi.

Setelah mendengar pandangan Hamid, Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar pun menyampaikan telah menerima surat Presiden tentang permintaan pertimbangan atas permohonan amnesti Saiful Mahdi.

Muhaimin lantas menanyakan kepada anggota yang hadir mengenai surpres tersebut. “Sehubungan dengan keterbatasan waktu urgensi surat dan mengingat DPR akan memasuki masa reses, saya meminta persetujuan dalam rapat paripurna hari ini terhadap permintaan pertimbangan presiden kepada DPR, apakah permintaan amnesti tersebut sebagai surat presiden dapat kita setujui?” tanya Muhaimin.

Seluruh anggota yang hadir pun menjawab setuju. Muhaimin kemudian mengetok palu. Ia mengatakan akan memberikan jawaban tertulis kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi.