TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pimpinan DPR sudah memperbolehkan kunjungan kerja ke luar negeri dengan sejumlah pertimbangan. Hal ini disampaikan Dasco menanggapi rencana kunjungan kerja Badan Legislasi DPR ke Ekuador dan Brazil dalam rangka penyusunan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual.
"Kami kemarin sudah membuka bahwa dengan keadaan pandemi yang sekarang ini kami sudah memperbolehkan untuk keperluan-keperluan yang sangat prioritas," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 1 Oktober 2021.
Dasco mengatakan pimpinan DPR akan melihat apakah kunjungan tersebut sudah memungkinkan di masa pandemi Covid-19 saat ini. Ia mengatakan bisa tidaknya kunjungan juga bergantung pada kebijakan negara yang menjadi tujuan.
"Nanti kami lihat apakah kemudian situasi sudah memungkinkan dan juga apakah daerah yang dituju menerima," kata Ketua Harian Partai Gerindra ini.
Meski begitu, Dasco mengaku belum mendapat informasi ihwal urgensi dari rencana kunjungan Baleg ke Brazil dan Ekuador itu. Dia mempersilakan hal tersebut ditanyakan kepada Wakil Ketua DPR yang membidangi politik, hukum, dan keamanan yang membawahi Badan Legislasi.
"Tentunya bisa ditanyakan ke Koordinator Bidang Polhukam apakah urgensi untuk Baleg pergi ke sana. Urgensinya apa saya tidak tahu," kata Dasco.
Rencana kunjungan Baleg ke Brazil dan Ekuador itu terungkap dari surat yang beredar di media sosial. Dalam layang tertanggal 29 September 2021 yang diteken Kepala Bagian Sekretariat Baleg Widiharto itu ditujukan kepada Ketua Kelompok Fraksi Baleg DPR.
"Badan Legislasi akan melaksanakan kunjungan kerja luar negeri dalam rangka pelaksanaan fungsi diplomasi parlemen untuk penguatan kelembagaan Badan Legislasi dalam rangka penyusunan RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual," demikian tertulis dalam surat itu.
Kunjungan ke Ekuador rencananya digelar pada 31 Oktober hingga 6 November 2021, sedangkan ke Brazil dijadwalkan pada 16-22 November 2021. Pimpinan Baleg pun meminta setiap fraksi menugasi anggotanya untuk mengikuti kegiatan tersebut.
Fraksi PDI Perjuangan mendapatkan kuota untuk 6 orang; Fraksi Golkar 4 orang; Fraksi Gerindra 4 orang; Fraksi NasDem 3 orang; Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa 3 orang; Fraksi Demokrat 2 orang; Fraksi Partai Keadilan Sejahtera 2 orang; Fraksi Partai Amanat Nasional 2 orang; dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan 1 orang.
"Adapun keanggotaan tersebut di atas harus dibagi secara merata untuk dua negara tujuan sebagaimana dimaksud."
Pimpinan Badan Legislasi pun mengharapkan agar nama anggota Baleg yang ditugaskan mengikuti kunjungan itu disetorkan kepada Sekretariat Baleg paling lambat 30 September kemarin. Pimpinan Baleg belum merespons konfirmasi perihal surat ini.
BUDIARTI UTAMI PUTRI
Baca: 7 Masukan Koalisi Soal RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual
