INFO NASIONAL– Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kembali menerima laporan penyalahgunaan pemanfaatan jenis biota dilindungi oleh masyarakat. Hiu Paus (Rhincodon typus) yang terdampar di Pantai Cirarangan Sindangbarang, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat telah dipotong-potong dan dikonsumsi oleh warga sekitar.
Sebelumya dilaporkan bahwa pada Minggu (26/9/2021) sekitar pukul 11.00 WIB Biota laut yang diperkirakan berukuran panjang 4-6 meter dengan bobot mencapai 1,5 – 2 ton didapati oleh warga sekitar Pantai Cirarangan (nelayan pinggir) yang akan menjala ikan di Desa Talagasari Kecamatan Sindangbarang Kabupaten Cianjur dalam kondisi sudah mati. Ironisnya ikan tersebut dipotong-potong dan dikonsumsi oleh warga sekitar.
Atas tindakan tersebut KKP sangat menyayangkan, mengingat Hiu Paus merupakan biota laut yang dilindungi penuh oleh negara. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan komitmennya untuk selalu memastikan kelestarian biota laut yang dilindungi dan keberlanjutan populasinya untuk kesejahteraan bangsa dan generasi yang akan datang. Pasalnya, spesies ini merupakan biota laut yang terancam punah dan statusnya telah dilindungi penuh secara nasional dan internasional.
Sementara itu, Plt. Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, KKP, Pamuji Lestari, sangat menyesalkan tindakan warga dan menilai sebagai bentuk penyalahgunaan pemanfaatan biota laut yang dilindungi.
“Hiu paus adalah biota laut yang dilindungi penuh oleh negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, serta Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 tahun 2013 tentang Penetapan Status Perlindungan Penuh Ikan Hiu Paus, sehingga segala bentuk pemanfaatan yang bersifat ekstraktif terhadap Hiu Paus, termasuk pemanfaatan bagian-bagian tubuhnya, dilarang secara hukum,” ujarnya.
“Ancaman terhadap penyalahgunaan pemanfaatan ikan dilindungi cukup serius, pelaku bisa dikenakan pasal pidana sesuai aturan UU Nomor 5 Tahun 1990 Pasal 21 Ayat 2, Kami tidak ingin kejadian serupa terulang kembali,” tegas Tari.
Lebih lanjut Tari mengungkapkan pihaknya telah menurunkan petugas ke lapangan untuk berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dan segera melaksanakan sosialisasi kepada warga terkait perlindungan jenis ikan.
Kepala Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Lautan (LPSPL) Serang, Syarif Iwan Taruna Alkadri, menyampaikan saat ini KKP telah berkoordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) PPI Jayanti Cidaun dan sudah melakukan beberapa langkah penanganan.
“Seperti menyusun informasi dan laporan sebagai bahan tindak lanjut. Lalu berkoordinasi dengan KKP melalui LPSPL Serang, serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat di lokasi kejadian tentang ikan dilindungi, dan risiko yang mungkin terjadi apabila dikemudian hari terulang kembali,” kata Iwan.(*)
