Indikator Politik: Tingkat Kepercayaan Publik Pada KPK Turun Setelah Revisi UU

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas menyemprotkan cairan disinfektan di ruangan tunggu Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, 24 Juni 2021. KPK melakukan pembatasan kerja di kantor untuk sementara waktu setelah 36 pegawai terkonfirmasi positif COVID-19. ANTARA/Reno Esnir

    Petugas menyemprotkan cairan disinfektan di ruangan tunggu Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, 24 Juni 2021. KPK melakukan pembatasan kerja di kantor untuk sementara waktu setelah 36 pegawai terkonfirmasi positif COVID-19. ANTARA/Reno Esnir

    TEMPO.CO, Jakarta - Hasil survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan ada penurunan tingkat kepercayaan publik pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tingkat kepercayaan terhadap lembaga anti rasuah ini merosot drastis dibanding sebelumnya.

    "Biasanya KPK kalau nggak nomor dua atau satu. Mungkin hanya kalah dengan TNI. Tapi sekarang merosot ke peringkat 4 dilihat dari tingkat kepercayaan publik terhadap KPK," kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi, dalam konferensi pers, Ahad, 26 September 2021.

    Dari hasil sigi,  ada 65 persen responden yang masih sangat percaya atau percaya pada KPK. Sebanyak 26 persen menyatakan sedikit percaya, 4 persen tidak percaya, dan 5 persen tidak menjawab.

    "Kalau KPK (peringkatnya) turun buat saya ini berita baru, meskipun buat masyarakat sipil ini bukan hal yang mengagetkan terutama setelah revisi UU KPK," kata Burhanuddin.

    Bahkan tingkat kepercayaan publik terhadap Polri menyalip KPK. Tercatat ada ada 71 persen responden yang masih sangat percaya atau percaya pada Polri. Sebanyak 24 persen menyatakan sedikit percaya, 1 persen tidak percaya, dan 3 persen tidak menjawab. Hasil ini membuat Polri ada di peringkat 3 lembaga paling dipercaya oleh publik versi sigi ini.

    Di peringkat pertama ada TNI yang memiliki tingkat kepercayaan publik mencapai 90 persen. Hanya 7 persen yang menyatakan sedikit percaya pada TNI. Di posisi kedua, ada Presiden yang tingkat kepercayaannya mencapai 82 persen. 15 persen responden menyatakan sedikit percaya pada Presiden, 1 persen tak percaya, dan 2 persen tak menjawab.

    DPR dan partai politik menjadi dua lembaga yang paling rendah tingkat kepercayaan publiknya. Tercatat hanya 50 persen responden yang percaya pada DPR, 36 persen sedikit percaya, 9 persen tidak percaya. Sedangkan tingkat kepercayaan pada partai politik bahkan tak mencapai 50 persen. Tercatat hanya 48 persen yang percaya dengan 37 persen sedikit percaya dan 9 persen tak percaya.

    "Kalau DPR atau partai politik saya tidak heran kalau trust-nya rendah, dari dulu tidak naik kelas tingkat kepercayaan publik terhadap kedua institusi ini," kata Burhanuddin.

    Survei Indikator Politik Indonesia soal kepercayaan publik terhadap KPK, polisi, dan TNI ini dilakukan pada 17 hingga 21 September 2021. Survei dilakukan terhadap 1.200 responden yang diwawancarai via telepon. Para responden yang dipilih merupakan mantan responden tatap muka yang sebelumnya pernah diwawancara oleh Indikator. Mereka dipilih secara acak.

    Baca juga: 2 Tahun Lalu, Gelombang Unjuk Rasa Mahasiswa Tolak Revisi UU KPK


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pro - Kontra Syarat Tes PCR Covid-19 untuk Penerbangan Jawa - Bali

    Syarat terbaru naik transportasi udara antara lain wajib menunjukkan hasil negatif tes PCR. Kebijakan ini dinilai menyulitkan tak hanya penumpang.