TEMPO.CO, Bandung - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi meluruskan isu klaster sekolah.
“Itu data dia pernah Covid kemudian dia ikut Pembelajaran Tatap Muka, dihitung sebagai klaster. Nah itu yang kami minta Kemendikbud untuk meluruskan,” kata dia, Sabtu, 25 September 2021.
Ridwan Kamil, sapaan akrabnya, mengatakan, Komite Penanganan Covid-19 Jawa Barat tidak menerima informasi adanya klaster sekolah.
“Karena kalau ada klaster, logika ya, pasti Komite tahu ada titik yang rawan. Sekarang kan kasus sedikit, BOR (tingkat keterisian Rumah Sakit) juga hanya 6 persen, kasus menurun tiap hari. Kalau ada peningkatan pasti kami lebih awal diberitahunya,” kata dia..
Ia mengatakan, penggunaan istilah klaster sekolah dinilai tidak tepat. “Ini ada masalah definisi,” kata dia.
Emil mengatakan, data kasus Covid-19 pada siswa dan guru yang ditemukan bukan klaster. “Ada laporan anak sekolah, guru yang terkena Covid, belum tenut di sekolah kira-kira begitu. Definisi klaster itu menyebar di satu titik, ini kan nggak,” kata dia.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Dedi Supandi mengatakan, sudah melakukan penelusuran mengenai kabar siswa sekolah terpapar Covid-19.
Penelusuran dilakukan dengan mengecek seluruh Cabang Dinas Pendidikan Jawa Barat, serta Dinas Pendidikan kabupaten/kota untuk mencari kasus tertular Covid-19 di sekolah untuk jenjang pendidikan SD, SMP, hingga SMA yang sudah melaksanakan pembelajaran tatap muka. “Semuanya menyatakan tidak ditemukan klaster sekolah tatap muka,” kata Dedi, saat dihubungi Tempo, Sabtu, 25 September 2021.
Baca juga: Ridwan Kamil Sebut Jawa Barat Masih Telusuri Klaster di Sekolah
