Kasus Covid-19 saat PTM Terbatas, Kemdikbudristek: Belum Tentu Klaster

Reporter:
Editor:

Kukuh S. Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah siswa SDN 2 Ciamis diperiksa suhu tubuhnya sebelum mengikuti Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Senin, 30 Agustus 2021. Pemerintah Kabupaten Ciamis mengizinkan sekolah belajar tatap muka tingkat SD, MI, SMP, MTS, SMA, SMK dan MA dengan melaksanakan protokol kesehatan COVID-19 yang ketat serta membatasi kapasitas jumlah siswa sebanyak 50 persen, dan sisanya mengikuti pembelajaran secara daring. ANTARA/Adeng Bustomi

    Sejumlah siswa SDN 2 Ciamis diperiksa suhu tubuhnya sebelum mengikuti Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Senin, 30 Agustus 2021. Pemerintah Kabupaten Ciamis mengizinkan sekolah belajar tatap muka tingkat SD, MI, SMP, MTS, SMA, SMK dan MA dengan melaksanakan protokol kesehatan COVID-19 yang ketat serta membatasi kapasitas jumlah siswa sebanyak 50 persen, dan sisanya mengikuti pembelajaran secara daring. ANTARA/Adeng Bustomi

    TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi meluruskan kabar mengenai isu klaster pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar, dan Menengah Jumeri mengatakan ada 2,8 persen satuan pendidikan yang melaporkan warga sekolahnya pernah tertular Covid-19. Namun, data tersebut bukan data klaster. “Jadi, belum tentu klaster,” kata Jumeri dalam keterangannya, Jumat, 24 September 2021.

    Jumeri juga menegaskan bahwa penularan Covid-19 belum tentu terjadi di satuan pendidikan. Data tersebut berasal dari laporan 46.500 satuan pendidikan yang mengisi survei Kemendikbudristek. “Satuan pendidikan tersebut ada yang sudah melaksanakan PTM terbatas dan ada juga yang belum,” ujarnya.

    Menurut Jumeri, angka 2,8 persen satuan pendidikan juga bukan laporan akumulasi dalam waktu satu bulan terakhir. Tetapi merupakan akumulai 14 bulan terakhir sejak Juli 2020.

    Jumeri juga meluruskan kabar bahwa 15 ribu siswa dan tujuh ribu guru positif Covid-19. Informasi tersebut berasal dari laporan 46.500 satuan pendidikan yang belum diverifikasi. Sehingga, kata Jumeri, masih ditemukan kesalahan. Misalnya, kesalahan input data yang dilakukan sekolah, seperti laporan jumlah guru dan siswa positif lebih besar daripada jumlah total guru dan siswa di sekolah tersebut.

    Untuk mengatasi kurang akuratnya data tersebut, Jumeri mengaku sedang mengembangkan sistem pelaporan yang memudahkan verifikasi data, yaitu dengan aplikasi PeduliLindungi. Lebih lanjut, Jumeri menegaskan bahwa kementeriannya selalu berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mengawasi dan memantau dinamika sekolah yang melaksanakan PTM terbatas.

    Anak-anak bisa tetap elajar dari rumah jika orang tua belum mengizinkan anaknya mengikuti PTM terbatas. Serta tidak ada proses menghukum dan diskriminasi bagi anak-anak yang belajar dari rumah. “Kolaborasi yang efektif antara guru, kepala sekolah, komite sekolah, dan pengawas sekolah, serta orangtua sangat diharapkan untuk menyukseskan penerapan PTM terbatas,” kata dia.

    FRISKI RIANA

    Baca Juga: Ratusan Siswa Positif Covid-19, Bupati Purbalingga Hentikan PTM Terbatas


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rapor 2 Tahun Jokowi - Ma'ruf Amin, Beda Lembaga Beda Pula Hasilnya

    Pada 20 Oktober 2021, masa kerja Jokowi - Ma'ruf Amin tepat 2 tahun. Ada sejumlah lembaga mencatat ketidaksesuaian realisasi dengan janji kampanye.