Selain Bupati Kolaka Timur, Ini Daftar Kepala Daerah yang Terkena OTT

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Tersangka Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur (kedua kiri) dan tersangka Kepala BPBD Kolaka Timur Anzarullah (kiri) mengenakan rompi tahanan KPK usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu, 22 September 2021. Keduanya diduga terlibat dalam kasus korupsi pencairan dana hibah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) berupa dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi (RR) serta Dana Siap Pakai (DSP) ke Pemkab Kolaka Timur. ANTARA/Indrianto Eko Suwarso

    Tersangka Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur (kedua kiri) dan tersangka Kepala BPBD Kolaka Timur Anzarullah (kiri) mengenakan rompi tahanan KPK usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu, 22 September 2021. Keduanya diduga terlibat dalam kasus korupsi pencairan dana hibah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) berupa dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi (RR) serta Dana Siap Pakai (DSP) ke Pemkab Kolaka Timur. ANTARA/Indrianto Eko Suwarso

    TEMPO.CO, Jakarta - Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur merupakan kepala daerah ke sekian kalinya yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam operasi tangkap tangan (OTT). Andi Merya ditangkap pada Selasa, 21 September 2021. 

    Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron mengatakan pada Maret hingga Agustus 2021, Andi Merya dan Anzarullah menyusun proposal dana hibah BNPB berupa dana rehabilitasi dan rekonstruksi, serta dana siap pakai. "Proposal itu diajukan ke BNPB Pusat. Kabupaten Kolaka Timur memperoleh dana hibah Rp 26,9 miliar dan dana siap pakai sebanyak Rp 12,1 miliar," katanya Rabu 22 September 2021.

    Anzarullah diduga meminta Merya memberikan sejumlah proyek yang bersumber dari dana hibah. AMN (Merya) diduga meminta uang sebesar Rp 250 juta. Anzarullah telah menyerahkan uang Rp 25 juta lebih dahulu sebagai uang muka, sisanya diserahkan di rumah pribadi Merya di Kendari. Tim KPK menangkap keduanya saat penyerahan uang sisa tersebut.

    Selama setahun, KPK telah melakukan OTT kepada beberapa kepala daerah. Berikut daftar kepala daerah yang kena OTT KPK selama setahun ini. 

    1. Bupati Banjarnegara, Budhi Sarwono

    KPK menetapkan Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dan diperiksa KPK pada 3 September 2021. KPK menetapkan Budhi bersama Kedy Afandi dari pihak swasta sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di Pemkab Banjarnegara, Jawa Tengah, pada 2017-2018. Budhi diduga menerima uang senilai Rp2,1 miliar.

    2. Bupati Probolinggo, Puput Tantriana Sari

    Tantri terjerat OTT KPK pada 30 Agustus 2021. Tantri diduga ditangkap bersama suaminya yang merupakan anggota DPR dari Fraksi Partai Nasdem, Hasan Aminuddin. Penangkapan itu diduga terkait dengan jual beli jabatan. KPK menyita uang sejumlah Rp 362,5 juta dan dokumen dari rangkaian OTT Bupati Probolinggo ini.

    3. Bupati Nganjuk, Novi Rahman Hidayat

    Novi terkena OTT KPK pada 10 Mei 2021. Ia diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi penerimaan hadiah terkait pengurusan promosi jabatan di Pemkab Nganjuk. Selain Novi, KPK juga menetapkan enam orang tersangka dalam kasus ini yaitu Camat Pace Dupriono, Camat Tanjunganom dan sebagai Plt Camat Sukomoro Edie Srijato, dan Camat Berbek Haryanto.

    4. Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah

    Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah juga terkena OTT KPK pada 7 Januari 2020. Dalam OTT itu, KPK menyita uang senilai total Rp 1.813.300.000 dari sejumlah pihak terkait kasus korupsi Saiful. KPK kemudian menetapkan Saiful bersama lima orang lainnya sebagai tersangka yang terdiri atas tiga tersangka penerima suap dan dua tersangka pemberi suap yakni Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga, dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo Sunarti Setyaningsih.

    5. Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah

    Nurdin yang ditetapkan sebagai tersangka. Ia diduga terlibat kasus suap pembangunan infrastruktur di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulsel. Nurdin disebut KPK terkena operasi tangkap tangan (OTT) di Kota Makassar, pada 26 Februari 2021. Ia diduga menerima suap miliaran rupiah. Ironisnya, Nurdin yang merupakan kader PDI Perjuangan yang pernah mendapatkan penghargaan antikorupsi Bung Hatta Anti-Corruption Award (BHACA) pada tahun 2017. Namun, sekarang terjerat kasus korupsi dan masuk jeruji besi. 

    6. Bupati Bengkalis, Amril Mukminin

    KPK menahan Bupati Bengkalis, Riau, Amril Mukminin, pada Kamis, 6 Februari 2020. Amril ditahan sebagai tersangka kasus suap proyek pembangunan Jalan Duri-Sei Pakning di Kabupaten Bengkalis dan penerimaan gratifikasi. Kasus korupsi ini merupakan perkembangan perkara dari kasus dugaan korupsi proyek peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih di Kabupaten Bengkalis tahun 2013-2015. Dalam kasus itu, KPK menetapkan dua tersangka, yakni, Kepala Dinas PU Bengkalis 2013-2015 Muhammad Nasir dan Direktur Utama PT Mawatindo Road Construction, Hobby Siregar.

    SRI RAHMAWATI

    Baca: Bupati Kolaka Timur Andi Merya Jadi Tersangka Suap, Ini Profilnya


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rapor 2 Tahun Jokowi - Ma'ruf Amin, Beda Lembaga Beda Pula Hasilnya

    Pada 20 Oktober 2021, masa kerja Jokowi - Ma'ruf Amin tepat 2 tahun. Ada sejumlah lembaga mencatat ketidaksesuaian realisasi dengan janji kampanye.