TEMPO.CO, Jakarta - Pelantikan Suku Matlouw di Fafanlap, Misool Selatan, Kab. Raja Ampat, Papua Barat yang dilakukan pada Senin, 20 September 2021 mendapat tanggapan serius dan penolakan dari Komunitas Masyarakat Hukum Adat Suku Matbat Misool/Batan Mee.
Abidin Macap, Perwakilan Komunitas Masyarakat Hukum Adat suku Matbat Misool/Batam Mee, melalui siaran persnya menyikapi, adanya prosesi pelantikan kepala suku Matlou Misool Raja Ampat di kampung Fafanlap. Menurutnya peneloakan tersebut bukan persoalan kelembagaan, mealinkan mempertahan nilai kearifan budaya.
“Maka secara tegas kami masyarakat suku Matbat menolak acara pelantikan tersebut. Ini bukan persoalan kelembagaan, akan tetapi prosesi seperti ini merupakan pergumulan adat yang memiliki nilai kearifan budaya dan makna akan suatu peradaban masyarakat hukum adat di wilayah tertentu, yakni masyarakat hukum adat suku Matbat di Misool/Batan Mee,” ujar Abidin dalam siaran persnya.
Lebih lanjut, Abidin mengungkapkan bahwa acara tersebut tidak pernah melibatkan Suku Matbat yang sudah menjadi suku asli di daerah tersebut. “Yang lebih memprihatinkan lagi, seorang ketua dewan adat wilayah lain yang tidak paham dan mengerti tentang peradaban orang/suku Matbat dengan seenaknya melantik kepala suku Matlou, sejak kapan ada suku Matlou? Dari mana peradaban suku Matlou? Dari dahulu kala munculnya peradaban masyarakat adat sampai sekarang tidak pernah ada suku Matlou dalam sejarah peradaban masyarakat hukum adat suku Matbat di Misool/Batan Mee,” kata dia.
Berdasarkan sosio antropologis, Abidin menjelaskan bahwa dalam pemahaman nilai-nilai budaya adat istiadat tidak pernah ada orang luar datang dan mengatur budaya orang pribumi atau suku asli dalam suatu peradaban masyarakat hukum adat.
“Tidak ada sejarah apapun soal suku Matlou. Sungguh aneh orang lain datang melantik suku lain? Cerita omong kosong apa yang dipertontonkan, apalagi melantik suku Matlou? Sangat tidak edukatif dan tidak mencerahkan bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat hukum adat di wilayah Raja Ampat secara umum,” ujarnya dilansir di Teropongnews.com, mitra media Teras.id.
Dalam hal ini Abidin Macap mewakili masyarakat hukum adat suku Matbat di Misool/Batan Mee, menghimbau kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Raja Ampat dan juga Lembaga DPRD Raja Ampat untuk lebih memperhatikan cara-cara kerja yang ilegal dan tidak mendasar seperti itu karena sangat merusak tatanan masyarakat adat secara umum.
GERIN RIO PRANATA
Baca: Uniknya Berhitung ala Suku Bauzi Papua Panjang Menyebut Angka 16
