Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Amnesty International Minta Polisi Investigasi Teror Bom Molotov LBH Yogyakarta

image-gnews
Kantor LBH Yogyakarta dilempari bom molotov, Sabtu, 18 September 2021. TEMPO/Shinta Maharani
Kantor LBH Yogyakarta dilempari bom molotov, Sabtu, 18 September 2021. TEMPO/Shinta Maharani
Iklan

TEMPO.CO, Yogyakarta - Direktur Eksekutif Amnesty International Usman Hamid meminta polisi menginvestigasi pelaku di balik teror pelemparan bom molotov di Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta.

Usman mendesak pemerintah dan aparat polisi menyelesaikan kasus tersebut dan menjamin setiap pekerja hukum terlindungi dari ancaman dan intimidasi.

Dia menyesalkan teror terhadap pekerja bantuan hukum yang merendahkan martabat manusia. "Bantuan hukum terhadap warga negara adalah bagian penting dari Hak Asasi Manusia," kata Usman, Ahad, 19 September 2021.

Dukungan terhadap LBH Yogyakarta dari jaringan masyarakat sipil terus menguat. Sebelumnya, Direktur Pusat Studi HAM Universitas Islam Indonesia (UII) Eko Riyadi dan Direktur Indonesian Court Monitoring (ICM), Tri Wahyu mendukung LBH Yogyakarta agar tidak gentar mengadvokasi warga yang berkaitan dengan pelanggaran HAM.

Tri Wahyu pada Sabtu malam mendampingi Direktur LBH Yogyakarta, Yogi Zul Fadhli melaporkan serangan itu ke Kepolisian Resor Kota Yogyakarta. Malam itu dia mengirimkan pesan WhatsApp ke Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
Mahfud Md agar mengusut kasus ini sampai tuntas. Wahyu menjelaskan kronologi pelemparan bom molotov. "Mohon perhatiannya Prof Mahfud. Direktur LBH sedang diperiksa reskrim," kata Wahyu.

Kepolisian Resort Kota Yogyakarta menyelidiki serangan bom molotov kantor Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta yang terjadi pada Sabtu dini hari, 18 September 2021.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kepala Polresta Yogyakarta Komisaris Besar Polisi Purwadi Wahyu Anggoro mengatakan pihaknya melakukan penyelidikan setelah menerima laporan dari Direktur LBH Yogyakarta, Yogi Zul Fadhli. Polisi memeriksa kamera CCTV LBH yang tidak berfungsi. Petugas telah memasang garis polisi di teras kantor LBH yang sebagian gosong karena bom molotov. "Saat ini kami lakukan penyelidikan ," kata Purwadi.

Serangan bom molotov itu menghanguskan sebagian tembok teras, jendela, ventilasi, dan korden kantor. Api masuk ke dalam ruangan dan padam sebelum menjalar lebih jauh ke seisi ruangan. Di dekat jendela terdapat komputer dan tumpukan kertas. "Dokumen aman," kata Yogi.

LBH Yogyakarta telah melaporkan teror tersebut ke Kantor Polresta Yogyakarta pada Sabtu petang, 18 September 2021. Tim Polresta Kota Yogyakarta telah mengambil barang bukti, yakni pecahan botol bensin.

Penjaga kantor LBH yang pertama kali mengetahui kantor terbakar bom molotov pada Sabtu sekitar pukul 05.00. Penjaga kemudian memberi tahu direktur LBH Yogya. Yogi memperkirakan bom molotov itu dilempar sekitar pukul 01.00 hingga 05.00 WIB.

SHINTA MAHARANI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Beda Sikap Soal Wacana Penambahan Jumlah Kementerian di Kabinet Prabowo

56 menit lalu

Pasangan presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka hadir dalam rapat Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Pemilu Tahun 2024 di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Rabu 24 April 2024. KPU menetapkan Prabowo-Gibran sebagai calon presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024 - 2029. TEMPO/Subekti.
Beda Sikap Soal Wacana Penambahan Jumlah Kementerian di Kabinet Prabowo

Wacana penambahan jumlah kementerian di kabinet Prabowo perlu kajian ilmiah.


Mahfud Md: Pilpres 2024 Secara Hukum Sudah Selesai, tapi Secara Politik Belum

5 jam lalu

Mahfud MD saat mengunjungi UII Yogyakarta Rabu, 8 Mei 2024. Dok.istimewa
Mahfud Md: Pilpres 2024 Secara Hukum Sudah Selesai, tapi Secara Politik Belum

Mahfud Md mengatakan Pilpres 2024 secara hukum konstitusi sudah selesai, tapi secara politik belum karena masih banyak yang bisa dilakukan.


Polda Papua sebut TPNPB Serang Polsek dan Koramil di Distrik Homeyo dari Berbagai Sisi

5 jam lalu

Pasukan TNI-Polri mengevakuasi jenazah Alexsander Parapak pada Sabtu, 4 Mei 2024, di Kampung Pogapa, Distrik Homeyo, Intan Jaya, Papua Tengah. Dia dibunuh kelompok bersenjata TPNPB-OPM saat penyerangan markas Polsek Homeyo. Dokumen: Humas Polda Papua
Polda Papua sebut TPNPB Serang Polsek dan Koramil di Distrik Homeyo dari Berbagai Sisi

Serangan terbaru TPNPB di Intan Jaya terjadi dalam dua hari berturut


Mahfud Md: Makin Banyak Menteri, Indikasi Banyak Kolusi dan Sumber Korupsi

7 jam lalu

Mahfud MD saat mengunjungi UII Yogyakarta Rabu, 8 Mei 2024. Dok.istimewa
Mahfud Md: Makin Banyak Menteri, Indikasi Banyak Kolusi dan Sumber Korupsi

Presiden terpilih Prabowo Subianto sendiri belakangan berencana akan menambah jumlah menteri di kabinetnya menjadi 40 pos.


Mahfud Md: Pola Kecurangan Pemilu Sudah Berubah, Kini Kembali Melibatkan Negara

9 jam lalu

Calon wakil presiden nomor urut 03, Mahfud MD membacakan pandangan saat mengikuti Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Pemilu 2024 atas gugatan Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024, sepanjang mengenai pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 di Gedung Mahkamah Kontitusi, Jakarta, Rabu 27 Maret 2024. TEMPO/Subekti.
Mahfud Md: Pola Kecurangan Pemilu Sudah Berubah, Kini Kembali Melibatkan Negara

Mahfud Md menyebut curangan pemilu saat ini bentuknya mirip dengan pemilu yang belangsung era Orde Baru, karena pemenang telah ditentukan.


Amnesty International Ungkap Polri Impor Alat Sadap, Ini Kata Pakar Kepolisian Soal SOP Penyadapan

12 jam lalu

Teknisi merangkai komponen elektronik anti sadap di pabrik kawasan industri Taman Tekno Bumi Serpong Damai, Tangerang Selatan, Banten, 21 Desember 2015. Teknologi enkripsi atau anti sadap yang digunakan untuk perangkat keras seperti Handie Talkie (HT), `Jammer` dan beberapa alat militer. ANTARA/Prasetyo Utomo
Amnesty International Ungkap Polri Impor Alat Sadap, Ini Kata Pakar Kepolisian Soal SOP Penyadapan

Amnesty International Security Lab mengungkap adanya pengadaan alat penyadapan melalui Singapura sepanjang 2019 hingga 2021.


Amnesty International Indonesia Desak Polisi Bebaskan Pelajar Nabire yang Ditangkap Usai Perayaan Kelulusan

14 jam lalu

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid (kiri) dan Anggota KPU August Mellaz (kanan) berbincang saat penyerahan petisi tentang penghormatan dan perlindungan HAM di Media Center KPU, Jakarta, Rabu, 6 Desember 2023. TEMPO/M Taufan Rengganis
Amnesty International Indonesia Desak Polisi Bebaskan Pelajar Nabire yang Ditangkap Usai Perayaan Kelulusan

Amnesty International Indonesia juga mendesak pemerintah, untuk memastikan hak-hak dasar seluruh individu di Tanah Papua.


Mabes Polri Diduga Impor Belasan Alat Sadap, Pengamat Sebut Pengadaannya Harus Transparan

17 jam lalu

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Tibiko Zabar bersama Koalisi Masyarakat Sipil memberikan keterangan pers saat menyambangi Gedung Divisi Humas Mabes Polri di Jakarta, Senin, 9 Oktober 2023. ICW datang untuk memberikan surat permohonan informasi pengadaan alat sadap
Mabes Polri Diduga Impor Belasan Alat Sadap, Pengamat Sebut Pengadaannya Harus Transparan

Pengamat kepolian mengatakan alat sadap tidak termasuk teknologi alutsista sehingga pengadaanya harus transparan dan terbuka ke publik.


Tekad Bulat Ganjar Pranowo Tak Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, Berikut Beberapa Pernyataannya

1 hari lalu

Tekad Bulat Ganjar Pranowo Tak Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, Berikut Beberapa Pernyataannya

Mantan capres Ganjar Pranowo berkali menyatakan tak akan bergabung dalam pemerintahan Presiden dan Wapres terpilih Prabowo -Gibran. Ini alasannya.


Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran, Bagaimana dengan Mahfud Md?

1 hari lalu

Ganjar Pranowo dan Mahfud Md, memberikan keterangan pers usai acara halalbihalal dan pembubaran Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud di Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat pada Senin, 6 Mei 2024. TEMPO/Sultan Abdurrahman
Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran, Bagaimana dengan Mahfud Md?

Ganjar menjadi oposisi guna menegakkan mekanisme check and balances terhadap kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran. Bagaimana dengan Mahfud Md?