Jokowi Teken Perpres Baru, Atur Tentang Wakil Menteri PPN

Reporter:
Editor:

Aditya Budiman

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Jokowi berbincang dengan beberapa menteri kabinet Indonesia Maju saat kunjungan kerja di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa, 17 Desember 2019. Dalam kunjungan tersebut, Jokowi turut didampingi Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Foto: Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden

    Presiden Jokowi berbincang dengan beberapa menteri kabinet Indonesia Maju saat kunjungan kerja di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa, 17 Desember 2019. Dalam kunjungan tersebut, Jokowi turut didampingi Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Foto: Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meneken Peraturan Presiden atau Perpres Nomor 80 tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) yang di dalamnya juga mengatur mengenai posisi Wakil Menteri.

    "Dalam memimpin Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri dapat dibantu oleh Wakil Menteri sesuai dengan penunjukan Presiden," demikian bunyi Pasal 2 ayat (1) BAB 1 Perpres tersebut, Senin, 13 September 2021.

    Perpres tersebut diteken oleh Presiden Jokowi pada 31 Agustus 2021. Dalam Perpres diatur bahwa posisi Wakil Menteri PPN akan diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Wakil menteri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada menteri.

    Selain itu, wakil menteri mempunyai tugas membantu menteri dalam memimpin pelaksanaan tugas kementerian.

    Berdasarkan Pasal 2 ayat (5), tugas Wakil Menteri PPN antara lain, membantu menteri dalam perumusan dan/atau pelaksanaan kebijakan kementerian. Kemudian, mengoordinasikan pencapaian kebijakan strategis lintas unit organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya atau Eselon I di lingkungan kementerian. "Menteri dan wakil menteri merupakan satu kesatuan unsur pemimpin kementerian," bunyi Pasal 3 Perpres tersebut.

    Presiden juga meneken Perpres Nomor 81 tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Pasal 7 peraturan ini mengatur soal jabatan Wakil Kepala Bappenas yang akan diisi oleh Wakil Menteri PPN.

    "Dalam memimpin BAPPENAS, Kepala dapat dibantu oleh Wakil Kepala. Wakil Kepala dijabat oleh Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional," bunyi Pasal 7 dikutip dari salinan Perpres Nomor 81 tahun 2021.

    Dalam Perpres itu, dijelaskan Wakil Kepala Bappenas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bappenas. Wakil Kepala mempunyai tugas membantu kepala dalam memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Bappenas. "Rincian tugas wakil kepala ditetapkan oleh kepala," seperti tertulis di Perpres.

    Dalam struktur pimpinan Kementerian PPN/Bappenas saat ini, Presiden Jokowi menunjuk Suharso Monoarfa sebagai menteri yang juga Kepala Bappenas.

    Baca juga: Istana Sebut Jokowi Belum Kirim Surpres Calon Panglima TNI ke DPR, Ini Alasannya


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Waspada, Penyakit Yang Terabaikan Saat Pandemi Covid-19

    Wabah Covid-19 membuat perhatian kita teralihkan dari berbagai penyakit berbahaya lain. Sejumlah penyakit endemi di Indonesia tetap perlu diwaspadai.