Wakil Ketua LPSK: Glorifikasi kepada Saipul Jamil Sangat Berbahaya

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Aktris dan penyanyi Saipul Jamil (35) berada di dalam sel tahanan usai ikuti sidang perdana terkait kasus dugaan percabulan terhadap korban berinisial DS (17) di Pengadilan Jakarta Utara, Ancol, Jakarta Utara. Tempo/Nikolaus Harbowo

    Aktris dan penyanyi Saipul Jamil (35) berada di dalam sel tahanan usai ikuti sidang perdana terkait kasus dugaan percabulan terhadap korban berinisial DS (17) di Pengadilan Jakarta Utara, Ancol, Jakarta Utara. Tempo/Nikolaus Harbowo

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Maneger Nasution, menilai jika glorifikasi Saipul Jamil melalui media massa sangat berbahaya. Ia melihat Saipul seolah-olah mendapat dukungan publik atas perbuatannya sebagai penjahat seksual.

    "Meskipun sudah dihukum, tetapi perilaku tersebut dapat cenderung berulang. Tindakan permisif dan terbuka dari media elektronik kepada Saipul Jamil tentunya tidak dapat ditolerir dalam bentuk apapun," ujar Maneger melalui keterangan tertulis pada Selasa, 7 September 2021. 

    Maneger mengatakan, glorifikasi oleh stasiun televisi bukan hanya tanda hilangnya empati, tetapi juga hati nurani dan nilai kemanusiaan kepada korban.  

    Sementara bagi Saipul Jamil, Maneger melihat tindakannya hanya sebuah komedi untuk membuat publik tertawa. Bahkan pada akhirnya mantan terpidana kasus pencabulan ini mendapat keuntungan finansial dari perilakunya.

    "Media elektronik jangan hanya mengejar keuntungan dan mengorbankan moralitas dan nurani. Dengan glorifikasi yang berlebihan dan orang yang berkepentingan, tentunya tidak terlihat ada penyesalan itu seolah-olah menjadi napi hanyalah lelucon yang tidak membuat si pelaku jera sama sekali," kata Maneger soal glorifikasi Saipul Jamil. 

    Baca juga: Komisi Hukum DPR Kritik Televisi yang Glorifikasi Saipul Jamil


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketahui, Syarat Sebelum Melakukan Perjalanan atau Traveling Saat PPKM

    Pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan PPKM berlevel, termasuk syarat traveling baik domestik maupun internasional.