Sambut Presidensi G20 Tahun 2022, Kemnaker Sodorkan Empat Isu Prioritas

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi

    Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi

    INFO NASIONAL - Pemerintah Indonesia menyodorkan empat isu prioritas untuk diusung Presidensi Indonesia di helatan G20 Tahun 2022 untuk bidang ketenagakerjaan. Forum internasional tersebut akan membawa tajuk 'Improving the Employment Condition to Recover Together'.

    Keempat isu prioritas tersebut yang akan diajukan adalah Sustainable Job Creation Towards Changing World of Work (Penciptaan Lapangan Kerja yang Berkelanjutan dalam Menghadapi Perubahan Dunia Kerja), dan Inclusive Labour Market and Job Quotas for People with Disabilities (Pasar Tenaga Kerja Inklusif dan Kuota Kerja bagi Penyandang Disabilitas), 

    Berikutnya Human Capacity Development for Sustainable Growth of Productivity(Pengembangan Kapasitas Manusia untuk Pertumbuhan Produktivitas yang Berkelanjutan), dan Adaptive Labour Protection in the Changing World of Work (Perlindungan Tenaga Kerja Adaptif terhadap Perubahan Dunia Kerja).

    "Kita semua sudah melalui banyak diskusi dalam rangka kurasi, pengayaan, dan pemantapan keempat isu tersebut untuk bisa sampai ke hari ini," ujar Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi saat membuka Rapat Koordinasi Pembahasan Substansi Persiapan Pertemuan Kelompok Kerja Bidang Ketenagakerjaan G20 Presidensi Indonesia 2022 di Jakarta, Selasa, 31 Agustus 2021.

    Anwar menambahkan, sejalan empat isu prioritas tersebut, diperlukan pendekatan dan sasaran kebijakan untuk menciptakan pasar kerja yang berkelanjutan dan inklusif, meningkatkan kompetensi dan keterampilan angkatan kerja, serta memastikan perlindungan yang adaptif bagi semua pekerja di masa pemulihan dan era otomatisasi. "Pendekatan lainnya yakni meningkatkan aksi kolektif global dalam rangka pemulihan sektor ketenagakerjaan akibat pandemi," katanya.

    Menurut Anwar, pandemi Covid-19 telah mempengaruhi kondisi ketenagakerjaan secara global. Kondisi ini menyebabkan peningkatan kehilangan jam kerja sebesar 8,8 persen atau setara dengan 225 juta pekerjaan penuh waktu. "ILO memperkirakan bahwa pengangguran global meningkat sebesar 33 juta dan tingkat pengangguran meningkat sebesar 1,1 persen," katanya.

    Tantangan besar lainnya, lanjut Anwar, menyangkut perubahan pasar tenaga kerja karena revolusi industri dan transformasi teknologi. Sejumlah pengamat melihat pandemi Covid-19 secara masif mempercepat proses otomatisasi melalui transisi digital dan penyesuaian terhadap proses produksi.  "Ekonomi digital memperlebar proporsi tenaga kerja informal, yang perlu perhatian terhadap pemenuhan standar dan norma kerja layak (decent work)," ujarnya.

    Di sisi lain, kondisi kerja penyandang disabilitas juga menjadi perhatian besar. Berdasarkan laporan WHO dan World Bank Report on Disability tahun 2011, lebih dari 15 persen dari total populasi global atau satu miliar orang hidup dengan disabilitas. Sementara tiga persennya adalah orang-orang yang menyandang disabilitas cukup serius. 

    Anwar mengungkapkan, jumlah yang tinggi tersebut menunjukkan masalah tersebut membutuhkan perhatian bersama untuk membuka akses peningkatan keterampilan dan akses pasar tenaga kerja yang lebih luas serta perlindungan yang memadai di tempat kerja.

    Harapannya para penyandang disabilitas memiliki daya saing dan produktivitas yang setara di pasar kerja lokal maupun global.  "Dengan demikian, kelompok masyarakat disabilitas memiliki peran dan kontribusi yang sama dalam proses pembangunan," ujar Anwar. 

    Sesuai arahan Menaker Ida Fauziyah, forum G20 diharapkan mampu menghasilkan komitmen bersama serta strategi-strategi lebih efektif dan konkrit dalam memperluas kesempatan kerja. Lapangan pekerjaan baru yang tersedia harus lebih accessiblesustainable, dan inclusive(*).


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketahui, Syarat Sebelum Melakukan Perjalanan atau Traveling Saat PPKM

    Pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan PPKM berlevel, termasuk syarat traveling baik domestik maupun internasional.