TEMPO.CO, Jakarta - Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Dewan Pengawas Komisi Pemberantaan Korupsi (Dewas KPK) untuk melaporkan Lili Pintauli Siregar ke kepolisian. Permintaan itu disampaikan usai Lili dinyatakan bersalah melanggar kode etik oleh Dewas KPK atas penyalahgunaan pengaruh untuk kepentingan pribadi dan berhubungan langsung dengan pihak berperkara.
"Pasal 65 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 secara jelas menyebutkan adanya ancaman pidana penjara hingga lima tahun bagi komisioner yang mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan pihak berperkara di KPK," ujar Peneliti ICW Kurnia Ramadhana melalui keterangan tertulis pada Selasa, 31 Agustus 2021.
Selain itu, ICW juga mendesak KPK agar mendalami dugaan adanya potensi suap di balik komunikasi Lili dengan M. Syahrial, eks Walikota Tanjung Balai. Kurnia menilai penelusuran ini penting dilakukan. Sebab, jika kemudian terbukti adanya tindak pidana suap, maka Lili Pintauli Siregar dapat disangka dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dengan ancaman penjara seumur hidup.
"Putusan etik yang dikenakan kepada Lili semakin memperburuk citra KPK di tengah masyarakat," kata Kurnia.
Dalam perkara ini, Dewas KPK menyatakan Lili Pintauli terbukti memanfaatkan posisinya sebagai pimpinan KPK menekan Wali Kota Tanjungbalai M. Syahrial. Tekanan itu dilakukan agar Syahrial mengurus masalah kepegawaian adik iparnya. Padahal saat itu, KPK tengah menyelidiki dugaan jual-beli jabatan yang dilakukan Syahrial. Akibatnya, Lili disanksi pemotongan gaji pokok sebesar 40 persen selama satu tahun.
ANDITA RAHMA
Baca: Lili Pintauli Langgar Etik, Bambang Widjojanto Minta KPK Tegas Terapkan UU KPK
