Lili Pintauli Langgar Etik, Bambang Widjojanto Minta KPK Tegas Terapkan UU KPK

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar mengikuti sidang etik Dewan Pengawas KPK disiarkan secara daring, di gedung ACLC KPK, Jakarta, Senin, 30 Agustus 2021. Pelanggaran kode etik ini karena Lili berkomunikasi dengan Wali Kota Tanjungbalai nonaktif M. Syahrial terkait kasus jual beli jabatan. TEMPO/Imam Sukamto

    Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar mengikuti sidang etik Dewan Pengawas KPK disiarkan secara daring, di gedung ACLC KPK, Jakarta, Senin, 30 Agustus 2021. Pelanggaran kode etik ini karena Lili berkomunikasi dengan Wali Kota Tanjungbalai nonaktif M. Syahrial terkait kasus jual beli jabatan. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Eks Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto meminta pimpinan KPK agar konsisten menerapkan Undang-Undang pasca putusan Dewan Pengawas KPK pada salah satu pimpinan, Lili Pintauli Siregar. Lili dinyatakan terbukti melanggar etik karena menemui pihak yang perkaranya tengah ditangani KPK.

    "Putusan itu belum sungguh-sungguh menjalankan amanat yang diatur secara eksplisit pada UU KPK. Untuk itu, Putusan Dewas KPK harus ditindaklanjuti Pimpinan KPK dan Dewas KPK," kata Bambang dalam keterangan tertulis, Senin, 30 Agustus 2021.

    Bambang mengatakan keputusan Dewas KPK juga telah membuktikan terjadinya suatu perbuatan tercela. Hal itu seharusnya sudah cukup menjadi dasar untuk pemberhentian pimpinan KPK terkait.

    "Pasal 32 huruf c UU KPK menegaskan bahwa pimpinan KPK diberhentikan jika melakukan perbuatan tercela," kata Bambang.

    Selain itu, Bambang melihat putusan itu juga mengindikasikan perlunya dibangun sistem yang dapat memastikan terjaganya integritas pimpinan KPK dalam menjalankan kewenangannya. Hal tersebut akan lebih menjamin tidak terulangnya kembali kasus seperti Lili.

    "Pada akhirnya, publik menunggu, apakah pimpinan KPK akan sungguh-sungguh menggunakan momentum Putusan Dewas untuk mengembalikan kehormatan KPK dengan menindaklanjuti Putusan Dewas KPK?" kata Bambang Widjojanto.

    Dewas KPK memutuskan Lili Pintauli Siregar bersalah dalam sidang etik pada perkara Wali Kota Tanjungbalai. Dewas memberikan sanksi berupaya pemotongan gaji pokok sebesar 40 persen selama 12 bulan.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketahui, Syarat Sebelum Melakukan Perjalanan atau Traveling Saat PPKM

    Pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan PPKM berlevel, termasuk syarat traveling baik domestik maupun internasional.