KPK Dikabarkan Gelar Operasi Tangkap Tangan Terhadap Bupati Probolinggo

Reporter:
Editor:

Aditya Budiman

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Deputi Bidang Penindakan KPK, Karyoto bersama Juru bicara KPK, Ali Fikri, menunjukkan Sekretaris Daerah Tanjung Balai periode 2016-2021, Yusmada, seusai menjalani pemeriksaan, di gedung KPK, Jakarta, Jumat, 27 Agustus 2021. KPK resmi meningkatkan status perkara ke tahap penyidikan dengan menetapkan dan melakukan penahanan selama 20 hari pertama terhadap dua orang tersangka baru Sekretaris Daerah Tanjung Balai, Yusmada dan Walikota Tanjung Balai M. Syahrial (tidak dihadirkan) dalam pengembangan penyidikan perkara tindak pidana korupsi  terkait lelang mutasi jabatan di Pemerintah kota Tanjung Balai Tahun 2019. TEMPO/Imam Sukamto

    Deputi Bidang Penindakan KPK, Karyoto bersama Juru bicara KPK, Ali Fikri, menunjukkan Sekretaris Daerah Tanjung Balai periode 2016-2021, Yusmada, seusai menjalani pemeriksaan, di gedung KPK, Jakarta, Jumat, 27 Agustus 2021. KPK resmi meningkatkan status perkara ke tahap penyidikan dengan menetapkan dan melakukan penahanan selama 20 hari pertama terhadap dua orang tersangka baru Sekretaris Daerah Tanjung Balai, Yusmada dan Walikota Tanjung Balai M. Syahrial (tidak dihadirkan) dalam pengembangan penyidikan perkara tindak pidana korupsi terkait lelang mutasi jabatan di Pemerintah kota Tanjung Balai Tahun 2019. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan melakukan operasi tangkap tangan terhadap Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari. Penangkapan diduga berhubungan dengan kasus jual beli jabatan di Pemerintah Kabupaten Probolinggo.

    Informasi yang diterima Tempo dari internal KPK, dalam penangkapan itu komisi antirasuah juga dikabarkan menangkap anggota DPR Hasan Aminuddin. Hasan adalah suami Puput.

    Ketua KPK Nurul Ghufron belum memberi jawaban ketika dikonfirmasi mengenai kabar OTT ini melalui pesan teks. Begitupun pelaksana tugas juru bicara KPK Ali Fikri juga belum merespons.

    Baca juga: Pegawai KPK Berharap Jokowi Perhatikan Perjuangan Mereka yang Tak Lolos TWK


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pelonggaran Kembali PPKM: Aturan Baru WFO, Bioskop, dan Anak-anak

    Pemerintah kembali melonggarkan sejumlah aturan PPKM yang berlaku hingga 4 Oktober 2021. Pelonggaran termasuk WFO, bioskop, dan anak-anak di mall.