Ikuti Jejak Agung Mozin, Wakil Ketua DPW Partai Ummat Sumbar Nyatakan Mundur

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Logo Partai Ummat. Foto/istimewa

    Logo Partai Ummat. Foto/istimewa

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua DPW Partai Ummat Sumatera Barat H.M. Tauhid menyatakan mundur dari kepengurusan dan keanggotaan di Partai Ummat. Ia mengikuti jejak Agung Mozin, loyalis pendiri Partai Ummat Amien Rais yang lebih dulu menyatakan pengunduran diri.

    Agung Mozin membagikan salinan surat pengunduran diri Tauhid ini. Layang pengunduran diri tertanggal 27 Agustus 2021 itu dibubuhi tanda tangan di atas materai dan ditujukan kepada Ketua DPW Partai Ummat Sumatera Barat.

    "Karena ikut berkhidmatnya saya dalam Partai Ummat ini salah satunya atas seruan dakwah beliau, bersama ini saya H.M. Tauhid Wakil Ketua DPW Partai Ummat Provinsi Sumatera Barat menyatakan berhenti sebagai pengurus dan anggota Partai Ummat," tulis Tauhid dalam suratnya.

    Tauhid mengaku prihatin atas mundurnya Agung Mozin yang dia sebut sejak awal menggagas dan mengajak banyak orang untuk bergabung di partai ini. Ia juga prihatin atas dinamika internal partai, sekat-sekat informasi dan komunikasi elitis yang terjadi.

    "Komunikasi elitis yang tidak mengedepankan akhlakul karimah, serta praktik feodalisme dan dinasti politik," ujarnya.

    Tauhid juga menyinggung respons Sekretaris Majelis Syuro Partai Ummat, Ansufri Idrus Sambo. Menurut dia, Sambo memutuskan dan menyatakan menerima pengunduran diri Agung Mozin lewat surat berkop Partai Ummat tertanggal 26 Agustus 2021 yang dia tanda tangani sendiri.

    Tauhid menilai, hal ini patut diduga merupakan bentuk kesewenangan yang tak mencerminkan akhlakul karimah tanpa adanya tabayyun, islah, ataupun konfirmasi dan klarifikasi.

    Berikutnya, ia menyitir pernyataan Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Ummat, Malam Sambat Kaban, dalam sebuah stasiun televisi swasta nasional. Dalam siaran itu, kata Tauhid, Kaban mengaku tak mengetahui pengunduran diri Agung Mozin.

    "Pernyataan itu patut diduga memperjelas lemahnya demokratisasi di internal Partai Ummat," kata Tauhid.

    Menurut Tauhid, besarnya kewenangan yang dimiliki Majelis Syuro hendaknya dimaknai secara arif, terutama dalam menangani beragam persoalan internal partai. Ia mengatakan semboyan partai untuk "Menegakkan Keadilan dan Melawan Kezaliman" mestinya dijiwai dan diimplementasikan secara nyata.

    "Tidak sekadar gincu dan pencitraan politik semata," kata dia.

    Sebelumnya, Agung Mozin menyatakan mundur dari kepengurusan dan keanggotaan Partai Ummat. Ia menyebut keputusan itu sebagai bentuk pertanggungjawaban etika dan moral.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTM Lahirkan Klaster Covid-19 di Sekolah, 3 Provinsi Catat Lebih dari 100 Gugus

    Kebijakan PTM mulai diterapkan sejak akhir Agustus lalu. Namun, hanya anak 12 tahun ke atas yang boleh divaksin. Padahal, PTM digelar mulai dari PAUD.