Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Sosok Pegawai KPK yang Tersingkir Karena Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan

Reporter

image-gnews
Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi di KPK, Sujanarko (kiri) didampingi Penyidik senior KPK Novel Baswedan menunjukkan surat pelaporan pada awak media di Kantor Dewan Pengawas (Dewas) KPK, Gedung KPK lama, Kuningan, Jakarta, Senin, 17 Mei 2021. Perwakilan 75 pegawai KPK yang dinonaktifkan akibat tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) tersebut melaporkan Dewas KPK Indriyanto Seno Adji. TEMPO/Muhammad Hidayat
Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi di KPK, Sujanarko (kiri) didampingi Penyidik senior KPK Novel Baswedan menunjukkan surat pelaporan pada awak media di Kantor Dewan Pengawas (Dewas) KPK, Gedung KPK lama, Kuningan, Jakarta, Senin, 17 Mei 2021. Perwakilan 75 pegawai KPK yang dinonaktifkan akibat tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) tersebut melaporkan Dewas KPK Indriyanto Seno Adji. TEMPO/Muhammad Hidayat
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pelaksanaan asesmen Tes Wawasan Kebangsaan atau TWK terhadap pegawai KPK masih berbuntut panjang. Sejumlah lembaga, seperti Ombudsman dan Komnas HAM bahkan ikut menelisik dugaan pelanggaran dibalik pelaksanaan TWK yang telah menyingkirkan puluhan pegawai KPK itu.     

Rekomendasi Ombudsman dan Komnas HAM telah sampai ke meja Presiden Jokowi. Namun, Jokowi belum menentukan sikap. Melalui Staf Khusus Presiden Bidang Hukum, Dini Purwono, Presiden Jokowi disebut masih menunggu keputusan MA dan MK. Para pegawai yang tersingkir karena TWK itu tengah melakukan gugatan hukum ke MA dan MK.

Proses seleksi pegawai KPK untuk menjadi ASN ini mengalami tarik ulur yang cukup panjang. Dari semula 75 orang yang tak lolos, kini tertinggal 56 pegawai yang dinonaktifkan karena dinilai tidak lolos tes wawasan kebangsaan.   

Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo Harahap melalui akun Twitternya @yudiharahap46 membagikan profil sejumlah pegawai KPK yang tersingkir setelah asesmen TWK. Berikut ini sedikit dari mereka yang tak lolos tes wawasan kebangsaan.  

  

Faisal Djabar

Semasa di KPK Faisal Djabar pernah menjabat menjadi  Ketua Wadah Pegawai KPK. Laki-laki lulusan Universitas Hasanudin ini lalu melanjutkan S2  di Crawford School of Economics and Government, Australia National University ini merupakan salah satu angkatan pertama KPK yang diangkat pada 2005 lalu.

 

M Praswad Nugraha

Praswad dapat dikategorikan pegawai angkatan awal KPK, ia masuk tahun 2007. Yudi menulis Praswad merupakan andalan kawan-kawannya dalam menganalisis kasus korupsi. Disebutkan juga ia merupakan sosok yang tegas, tangguh dan tidak pernah takut rintangan.

Bagi lulusan FH Unpad tersebut, risiko merupakan hal yang harus dihadapi dalam memberantas korupsi. Pria yang pernah mengenyam pendidikan di Australia itu juga hobi naik gunung dan bermain gitar. 

Menurut mantan Jubir KPK Febri Diansyah, Praswad disingkirkan saat sedang mengusut korupsi Bansos untuk warga terdampak pandemi. Praswad merupakan penyidik bansos dan telah menangani banyak kasus korupsi sejak 2007

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

March Falentino 

Laki-laki yang akrab disapa Tino ini juga pegawai KPK angkatan 2007.  Ia menyelesaikan pendidikan S1 nya di UI tahun 2001  dan S2 University of Wollongong Australia. Kasus besar yang pernah ditangani oleh Tino adalah OTT Gubernur Sulawesi Selatan. Menurut penuturan Yudi, Tino merupakan sosok yang kalem dan tenang. Pada 2013 Tino ditunjuk sebagai penyidik internal KPK. 

Rieswin Rachwell

Salah satu angkatan muda berbakat yang terdepak adalah Rieswin. Rieswin merupakan penyelidik muda KPK alumni Universitas Tarumanegara. Penyelidik termuda. Menurut Febri Diansyah, penyamaran Rieswin di lapangan sempurna. Tak ada yang percaya bila Rieswin orang KPK.

Benydictus Siumlala

Beni sapaannya, aktif di Wadah Pegawai KPK sekaligus menjalankan tugas sebagai penyuluh dan pendidik antikorupsi. Punya tampang yang sangar sehingga kerap disangka pasukan khusus yang mengawal pengurus wadah pegawai KPK.

Christie Afriani

Christie merupakan pegawai termuda di KPK. Menurut Yudi, Christie merupakan pegawai berbakat dan memiliki potensi besar. Dengan kemampuan Bahasa Inggrisnya yang baik, lulusan HI UGM itu pernah mengikuti pelatihan School on Integrity Transparency  Internasional di Lithuania & Workshop Gender and Corruption di Bangkok, Thailand oleh UNODC. salah satu organisasi naungan PBB. Christie direkrut dengan Program Indonesia Memanggil dimana putra putri terbaik bangsa diajak untuk berkiprah dalam pemberantasan korupsi sekaligus regenerasi KPK di masa depan. 

TATA FERLIANA 

Baca juga: Soal TWK Pegawai KPK, Stafsus Jokowi: Presiden Tunggu Putusan MK dan MA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Pembentukan Pansel Pimpinan dan Dewas KPK, Novel Baswedan Sebut Ujian Terakhir Bagi Jokowi Berantas Korupsi

6 jam lalu

Dewan Penasehat IM57+ Institute Novel Baswedan memberikan keterangan usai menyerahkan laporan di gedung lama KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat 26 April 2024. IM57+ Institute melaporkan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK atas dugaan pelanggaran kode etik. ANTARA FOTO/Bayu Pratama S
Pembentukan Pansel Pimpinan dan Dewas KPK, Novel Baswedan Sebut Ujian Terakhir Bagi Jokowi Berantas Korupsi

Mantan penyidik senior KPK Novel Baswedan mengatakan pembentukan panitia seleksi ini merupakan ujian terakhir bagi pemerintahan Presiden Jokowi.


Dilaporkan ke KPK Atas Dugaan Aset Rp 60 Miliar, Kepala Bea Cukai Purwakarta: Saya Sudah Pensiun kalau Punya Harta Segitu

7 jam lalu

Kepala Bea Cukai Purwakarta, Rahmady Effendy Hutahaean. bcpurwakarta.beacukai.go.id
Dilaporkan ke KPK Atas Dugaan Aset Rp 60 Miliar, Kepala Bea Cukai Purwakarta: Saya Sudah Pensiun kalau Punya Harta Segitu

Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy Hutahaean dilaporkan ke KPK oleh seorang pengacara atas dugaan tidak lapor LHKPN dengan benar.


IM57+ Institute Berharap Pansel Perhatikan Rekam Jejak Calon Pimpinan dan Dewas KPK

9 jam lalu

Ketua IM57+ Institute M. Praswad Nugraha (tengah) didampingi Dewan Penasehat Novel Baswedan (dua kanan) menunjukkan barkas laporan di gedung lama KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat 26 April 2024. IM57+ Institute melaporkan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK atas dugaan pelanggaran kode etik. ANTARA FOTO/Bayu Pratama S
IM57+ Institute Berharap Pansel Perhatikan Rekam Jejak Calon Pimpinan dan Dewas KPK

Ketua IM57+ Institute Praswad Nugraha mengatakan sikap Presiden Jokowi terhadap KPK akan ditentukan dalam proses penunjukan panitia seleksi.


Pansel KPK Diumumkan Bulan Ini, Akademisi Bilang Harus Diisi Orang-orang Kredibel

1 hari lalu

Logo KPK. Dok Tempo
Pansel KPK Diumumkan Bulan Ini, Akademisi Bilang Harus Diisi Orang-orang Kredibel

Akademisi menyarankan proses seleksi calon pimpinan KPK diperketat menyusul kasus yang menjerat mantan Ketua KPK Firli Bahuri.


Pansel KPK Bentukan Jokowi Diragukan karena Pernah Loloskan Firli Bahuri dan Lili Pintauli

1 hari lalu

Ketua PP Muhammadiyah yang juga mantan Ketua KPK, M. Busyro Muqoddas. TEMPO/M Taufan Rengganis
Pansel KPK Bentukan Jokowi Diragukan karena Pernah Loloskan Firli Bahuri dan Lili Pintauli

Mantan Komisioner KPK Busyro Muqoddas mendesak Pansel KPK tahun ini tidak sepenuhnya ditunjuk Jokowi


Jokowi Godok Komposisi Pansel Calon Pimpinan KPK

1 hari lalu

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana saat ditemui di kantor Kementerian Sekretaris Negara pada Rabu, 6 Desember 2023. TEMPO/Daniel A. Fajri
Jokowi Godok Komposisi Pansel Calon Pimpinan KPK

Jokowi masih menggodok nama-nama calon anggota pansel calon pimpinan dan dewan pengawas KPK


Pengakuan Saksi Perkara Syahrul Yasin Limpo: Bikin Perjalanan Dinas Fiktif hingga Biayai Umrah Rp 1 Miliar

1 hari lalu

Terdakwa kasus pemerasan dan gratifikasi di Kementerian Pertanian Syahrul Yasin Limpo (kiri) mengikuti sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin, 29 April 2024. Tim Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menghadirkan empat saksi pada sidang lanjutan bekas Menteri Pertanian (Kementan). TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Pengakuan Saksi Perkara Syahrul Yasin Limpo: Bikin Perjalanan Dinas Fiktif hingga Biayai Umrah Rp 1 Miliar

Syahrul Yasin Limpo mengatakan seluruh pernyataan saksi yang menuding dirinya tidak benar.


Jaksa KPK Akan Panggil Keluarga Syahrul Yasin Limpo di Persidangan untuk Konfirmasi Temuan

1 hari lalu

Terdakwa mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengikuti sidang lanjutan, di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin, 6 Mei 2024. Sidang ini beragenda pemeriksaan keterangan saksi yakni empat pejabat di Kementerian Pertanian yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait penyalahgunakan kekuasaan dengan memaksa memberikan sesuatu untuk proses lelang jabatan dalam pengadaan barang dan jasa serta penerimaan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian. TEMPO/Imam Sukamto
Jaksa KPK Akan Panggil Keluarga Syahrul Yasin Limpo di Persidangan untuk Konfirmasi Temuan

Jaksa KPK Meyer Simanjuntak menyebut institusinya akan menghadirkan keluarga bekas Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo sebagai saksi.


KPK Tetapkan Bekas Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba Tersangka TPPU

2 hari lalu

Gubernur Maluku Utara, Abdul Ghani Kasuba, menjalani pemeriksaan lanjutan, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Rabu, 3 April 2024. Abdul Ghani Kasuba, diperiksa sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi berupa pemberian hadiah atau janji untuk proyek pengadaan barang dan jasa serta perijinan dilingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Tetapkan Bekas Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba Tersangka TPPU

Mantan Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba ditetapkan sebagai tersangka pencucian uang


Mensos Risma Sebut Pengusulan Data Penerima Bansos Kini Harus Melalui Musyawarah Desa

2 hari lalu

Menteri Sosial Tri Rismaharini hadir dalam sidang perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat 5 April 2024. Agenda hari ini ialah mendengarkan kesaksian empat menteri kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin. TEMPO/Subekti.
Mensos Risma Sebut Pengusulan Data Penerima Bansos Kini Harus Melalui Musyawarah Desa

Risma mengaku usulan mekanisme bansos ini usai mendengar kabar pengusulan bantuan sosial diputuskan oleh satu orang