Pejabat Dapat Booster, Kemenkes Akan Tegur Kepala Dinas Kesehatan

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Seorang tenaga kesehatan mendapat suntikan dosis ketiga vaksin Covid-19 Moderna di Rumah Sakit Mangusada, Kabupaten Badung, Bali, Rabu, 4 Agustus 2021. Vaksinasi dosis ketiga bertujuan memproteksi para tenga kesehatan dari penyebaran virus corona varian baru. Johannes P. Christo

    Seorang tenaga kesehatan mendapat suntikan dosis ketiga vaksin Covid-19 Moderna di Rumah Sakit Mangusada, Kabupaten Badung, Bali, Rabu, 4 Agustus 2021. Vaksinasi dosis ketiga bertujuan memproteksi para tenga kesehatan dari penyebaran virus corona varian baru. Johannes P. Christo

    TEMPO.CO, Jakarta - Pelaksana tugas Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan, Maxi Rein Rondonuwu mengatakan vaksin Moderna sebagai booster hanya boleh diberikan kepada para tenaga kesehatan. Munculnya kasus pejabat mendapatkan booster, Kemenkes akan menegur para kepala dinas kesehatan.

    "Kami mengimbau begitu dan sekaligus edaran tertulis, kemarin saya keluarkan lagi karena desakan orang bahwa ada orang yang bukan nakes sudah mulai dosis tiga, jadi kami langsung buat edaran, mengingatkan saja, menegur termasuk kepala dinas," kata Maxi.

    Selain itu, Kemenkes membuat pakta integritas untuk para kepala dinas dan kepala rumah sakit untuk tak memberikan dosis ketiga selain kepada tenaga kesehatan.

    Dari video obrolan dengan Presiden Jokowi yang bocor sebelumnya, Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor mengaku sudah mendapatkan vaksin booster jenis Moderna. Video yang sebelumnya diunggah di kanal Youtube Sekretariat Presiden itu kini telah disunting.

    Dalam Rapat Kerja dengan Komisi Kesehatan DPR hari ini, Menkes Budi Gunadi Sadikin tak menjawab tegas pertanyaan anggota Dewan ihwal booster vaksin Moderna untuk para pejabat. Budi hanya menanggapi pertanyaan ihwal kemungkinan pemberian vaksin dosis ketiga untuk masyarakat umum.

    Menurut Budi, suntik vaksin dosis ketiga secara clinical memang terbukti memberikan perlindungan lebih baik dari Covid-19. Ia mengatakan Badan Kesehatan Dunia (WHO) tidak menganjurkan pemberian vaksin ketiga ini bukan karena alasan klinis, tetapi etik.

    Ia mengatakan sampai saat ini baru sekitar 58 juta masyarakat Indonesia yang beruntung bisa mendapatkan akses untuk suntik vaksin Covid-19 dosis pertama. Adapun yang sudah menerima dosis kedua baru sekitar 30 juta.

    "Dengan jumlah vaksin yang masih terbatas mungkin akan lebih pas memang itu kita berikan kesempatan kepada teman-teman yang even (bahkan) belum mendapatkan kesempatan untuk suntik pertama," ucap Budi Gunadi.

    BUDIARTI UTAMI PUTRI | DEWI NURITA

    Baca: Rujuk Kata Epidemiolog, Menkes Sebut Herd Immunity Tak Mungkin Tercapai


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTM Lahirkan Klaster Covid-19 di Sekolah, 3 Provinsi Catat Lebih dari 100 Gugus

    Kebijakan PTM mulai diterapkan sejak akhir Agustus lalu. Namun, hanya anak 12 tahun ke atas yang boleh divaksin. Padahal, PTM digelar mulai dari PAUD.