OTT Berkurang, KPK Sebut Koruptor Mulai Belajar Agar Tidak Terdeteksi

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, memberikan keterangan kepada awak, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat, 4 September 2020. Saat ini kasus Djoko Tjandra sedang ditangani oleh Bareskrim Polri dan Kejaksaan Agung. TEMPO/Imam Sukamto

    Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, memberikan keterangan kepada awak, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat, 4 September 2020. Saat ini kasus Djoko Tjandra sedang ditangani oleh Bareskrim Polri dan Kejaksaan Agung. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata mengakui jumlah operasi tangkap tangan berkurang selama pandemi Covid-19. Penyebabnya, kata dia, jumlah sumber daya manusia yang berkurang karena PPKM. 

    Selain itu, kata dia, OTT bisa dilakukan karena kecerobohan pelaku berkomunikasi dan melakukan transaksi.

    “OTT ini tergantung pada kecerobohan pengguna hape itu, ketika mereka tidak hati-hati menggunakan hape, mereka kelepasan ngomong, kemudian bisa diikuti,” kata Alex di kantornya, Selasa, 24 Agustus 2021.

    Dia mengatakan para koruptor juga belajar menghindari agar tidak terdeteksi. Dia bilang mereka belajar dari praktek-praktek yang diungkap di persidangan. “Sehingga mereka lebih hati-hati melakukan percakapan atau menggunakan hape untuk transaksi,” kata dia.

    Selain itu, Alex mengatakan OTT berkurang juga karena pandemi Covid-19. Dia mengatakan pegawai yang masuk kantor berkurang selama pandemi. Dengan demikian, jumlah petugas yang mengawasi penyadapan ikut berkurang jumlahnya karena kebijakan pembatasan jumlah pegawai yang bekerja dari kantor. Karena itu, jumlah nomor telepon yang bisa diawasi juga ikut berkurang.

    Alex mengatakan meski OTT berkurang, namun penindakan KPK tidak. KPK mengambil solusi dengan pendekatan case building. “Jadi tidak hanya mengandalkan alat sadap,” kata dia.

    Baca: SDM Berkurang Berimbas ke Penyidikan, KPK: Bukan karena Penonaktifan 56 Pegawai


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTM Lahirkan Klaster Covid-19 di Sekolah, 3 Provinsi Catat Lebih dari 100 Gugus

    Kebijakan PTM mulai diterapkan sejak akhir Agustus lalu. Namun, hanya anak 12 tahun ke atas yang boleh divaksin. Padahal, PTM digelar mulai dari PAUD.