Soal Korupsi, Surya Paloh: Tanpa Budaya Malu, Seratus KPK Tidak Akan Beri Efek

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh memberikan sambutan saat pembukaan Kongres II Partai NasDem di JIExpo, Jakarta, Jumat 8 November 2019. Kongres II Partai NasDem yang digelar 8-11 November itu mengusung tema Restorasi Untuk Indonesia Maju. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

    Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh memberikan sambutan saat pembukaan Kongres II Partai NasDem di JIExpo, Jakarta, Jumat 8 November 2019. Kongres II Partai NasDem yang digelar 8-11 November itu mengusung tema Restorasi Untuk Indonesia Maju. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Surya Paloh memberikan pidato kebangsaan dalam acara perayaan ulang tahun ke-50 CSIS Indonesia, Senin, 23 Agustus 2021. Pada acara itu CSIS menanyakan persoalan korupsi di Indonesia. 

    Arya Fernandes, moderator CSIS pada acara tersebut, memaparkan bahwa indeks korupsi di Indonesia semakin buruk. Berdasarkan data Transparency International Indonesia (TII), Indeks Persepsi Korupsi Indonesia pada 2020 menurun 3 dari sebelumnya 40 poin pada 2019 menjadi 37 poin. Skala indeks dengan angka mendekati 100 berarti semakin bersih dari korupsi. 

    Merespon hal tersebut, Surya Paloh menyetujui hasil survei itu. Namun, Ia mengatakan bahwa Indonesia harus bersyukur karena memiliki lembaga negara antikorupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut Surya, sudah banyak yang telah dilakukan KPK selama ini, walaupun masih banyak kekurangan yang perlu diperbaiki. “Secara objektif KPK telah berbuat banyak,” ujarnya. 

    Surya Paloh juga memuji kinerja KPK. Ia mengatakan bahwa KPK merupakan lembaga antikorupsi yang paling banyak melakukan tangkap tangan. KPK dinilai gencar melakukan penangkapan koruptor bukan hanya pada pejabat yang masih berkuasa, tetapi pejabat yang telah selesai tugasnya. Surya mengatakan, “KPK cukup agresif dalam memberantas korupsi.”

    Dalam pidato tersebut, Surya menegaskan yang paling penting adalah menumbuhkan budaya malu pada masyarakat. Ia mengatakan masalah korupsi bukan hanya peran dari lembaga negara. Namun, masyarakat perlu membangun nilai budaya malu dan antikorupsi itu sendiri mulai dari pendidikan keluarga, formal, dan interaksi sosial.

    “Kalau kita tidak kenal budaya malu, jangankan satu KPK, seratus KPK tidak akan memberikan efek apapun dalam upaya pemberantasan korupsi,” ungkapnya.  

    SRI RAHMAWATI

    Baca: Surya Paloh Sebut Politik Tanpa Mahar Sering Dianggap Kebohongan


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    OTT Bupati Kolaka Timur, Simak Fakta Penangkapan dan Profil Andi Merya

    Bupati Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara, Andi Merya Nur, ditangkap KPK dalam OTT. Ia diduga menerima suap yang berhubungan dengan dana hibah BNPB.