Pengamat Anggap Risiko Amandemen UUD 1945 Saat Ini Terlalu Besar

Anggota DPR RI saat mengikuti rapat paripurna ke-17 masa persidangan V tahun 2020-2021 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 6 Mei 2021. Rapat Paripurna tersebut beragendakan mendengarkan pidato ketua DPR RI dalam rangka pembukaan masa persidangan V tahun 2020-2021. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif PARA Syndicate Ari Nurcahyo mengatakan terlalu besar risiko jika amandemen UUD 1945 dilakukan saat ini. Dia menilai klaim para politikus pro-amandemen bahwa agenda itu hanya untuk menghidupkan kembali pokok-pokok haluan negara (PPHN) sulit dipercaya.

"Amandemen konteksnya hari ini sangat berisiko, risikonya kotak pandora. Amandemen terbatas hanya untuk PPHN apakah bisa?" kata Ari dalam diskusi Siapa Butuh Amandemen?, Ahad, 22 Agustus 2021.

Ari mengatakan janji amandemen terbatas itu memang berulang kali diungkapkan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Bambang Soesatyo. Dalam pidatonya di Sidang Tahunan MPR 16 Agustus lalu, Bamsoet mengatakan amandemen tak akan membuka kotak pandora.

Namun menurut Ari, saat ini terjadi penguatan oligarki, hegemoni kekuasaan, transaksionalisme, dan pelemahan demokrasi serta check and balances dari masyarakat sipil terhadap pemerintah dan parlemen. Ia pun khawatir amandemen mengusung agenda tersembunyi dan akal-akalan politik.

"Kami mencurigai siapa yang diuntungkan adalah mereka yang berkuasa hari ini, siapa pun itu yang jadi pemimpin hari ini," kata Ari.

Ari melanjutkan, amandemen tak tepat dilakukan di tengah situasi saat ini, terlebih ketika Indonesia masih menghadapi pandemi Covid-19. Ia mengatakan ada pertaruhan politik yang amat mahal jika perubahan konstitusi dipaksakan terjadi.

Ari pun menyebut setidaknya beberapa prasyarat yang diperlukan untuk mengantisipasi amandemen UUD 1945 oleh MPR. Pertama, ia mengatakan perlu ada kontrol super kuat terhadap para pemimpin.

Dia meminta Presiden Joko Widodo, MPR, yang mencakup DPR dan DPD, serta para ketua umum partai politik membuat janji tertulis hitam di atas putih atau semacam pakta yang menyatakan agenda amandemen konstitusi tak melebar.

"Kita sudah paham sekali presedennya, jangan percaya janji manis dan lidah politisi hari ini. Sangat sulit dipercaya, mau Presiden, DPR, MPR. Jangan percaya politisi hari ini," ujarnya.

Ari mengimbuhkan, perlu juga adanya pengawasan yang kuat dari media massa dan kelompok masyarakat sipil.

Adapun peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus mengatakan publik tak sebaiknya mempercayai istilah amandemen terbatas yang disampaikan pimpinan MPR. Ia mengatakan tak ada konsep perubahan terbatas dalam amandemen Undang-Undang Dasar 1945.

"Ini sesuatu yang justru saya pikir bahasa politik untuk sekadar meyakinkan publik agar mendukung niat amandemen UUD 1945 ini," kata Lucius dalam diskusi yang sama.






Jokowi Kembali Cerita Soal Kebijakan di Awal Pandemi Ekonomi RI Bisa Minus 17 Persen Kalau Lockdown

1 hari lalu

Jokowi Kembali Cerita Soal Kebijakan di Awal Pandemi Ekonomi RI Bisa Minus 17 Persen Kalau Lockdown

Untuk ketiga kalinya, Presiden Jokowi bercerita soal kebijakan yang dia ambil di awal pandemi Covid-19 dengan tidak menerapkan lockdown.


Bambang Soesatyo Raih Predikat Cumlaude Doktor Ilmu Hukum dari Unpad

2 hari lalu

Bambang Soesatyo Raih Predikat Cumlaude Doktor Ilmu Hukum dari Unpad

Penelitian yang dibuat menemukan dua kebaruan atau novelty.


Ancaman Ketahanan Pangan Meningkat di Perkotaan Akibat Percepatan Urbanisasi di Asia-Pasifik

3 hari lalu

Ancaman Ketahanan Pangan Meningkat di Perkotaan Akibat Percepatan Urbanisasi di Asia-Pasifik

Ketahanan pangan mengancam masa depan di perkotaan telah terjadi saat ini akibat pertumbuhan urbanisasi signifikan di Asia-Pasifik. Ini penjelasannya.


Bos Samsung Indonesia: Pencabutan PPKM Beri Angin Segar Bagi Pengusaha

3 hari lalu

Bos Samsung Indonesia: Pencabutan PPKM Beri Angin Segar Bagi Pengusaha

Presiden Jokowi secara resmi menghentikan PPKM pada Jumat, 30 Desember 2022.


Usia 28 Tahun Jadi Doktor, Arif Nur Muhammad dari Unair Ciptakan Vaksin Covid-19 Halal dan Bebas Efek Samping

3 hari lalu

Usia 28 Tahun Jadi Doktor, Arif Nur Muhammad dari Unair Ciptakan Vaksin Covid-19 Halal dan Bebas Efek Samping

Arif Nur Muhammad mahasiswa Unair meraih gelar doktor di usia 28 tahun dengan disertasi mengenai Vaksin Covid-19 bebas efek samping dan halal.


HNW Sampaikan Nilai Islam Kepada Generasi Milenial

4 hari lalu

HNW Sampaikan Nilai Islam Kepada Generasi Milenial

Wakil Ketua MPR Dr. H.M. Hidayat Nur Wahid, MA, yang juga Ketua Dewan Pembina Pengurus Pusat Ikatan Dai Indonesia, menjadi keynote speaker pada seminar dakwah digital yang diselenggarakan Yayasan Bina Pengembangan Umat Indonesia.


Berfokus Pada Kemajuan dan Kesejahteraan dengan PPHN

4 hari lalu

Berfokus Pada Kemajuan dan Kesejahteraan dengan PPHN

Catatan Ketua MPR RI


Jokowi Cerita Tolak Lockdown di Awal Pandemi Covid-19: Saya Semedi 3 Hari

4 hari lalu

Jokowi Cerita Tolak Lockdown di Awal Pandemi Covid-19: Saya Semedi 3 Hari

Jokowi kembali bercerita soal keputusannya di awal pandemi Covid-19, di mana dia memutuskan Indonesia tidak menerapkan kebijakan lockdown.


Bamsoet Siap Luncurkan Buku Terbaru 'PPHN Tanpa Amandemen'

6 hari lalu

Bamsoet Siap Luncurkan Buku Terbaru 'PPHN Tanpa Amandemen'

Buku ke-30 tersebut akan diluncurkan usai berhasil mempertahankan disertasi hasil penelitiannya pada Sidang Terbuka Promosi Doktor di Unpad.


Polda Metro Sebut Kemacetan Lalu Lintas Jakarta Telah Seperti sebelum Pandemi Covid-19, Tak Nyaman

6 hari lalu

Polda Metro Sebut Kemacetan Lalu Lintas Jakarta Telah Seperti sebelum Pandemi Covid-19, Tak Nyaman

Latif Usman mengatakan mobilitas kendaraan di DKI Jakarta sudah seperti sebelum pandemi Covid-19. Angka ini berdasarkan persentase indeks kemacetan.