Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Moeldoko Sebut Jokowi Tak Perlu Urus TWK, ICW: Dia Tidak Paham Isu Korupsi

Reporter

image-gnews
Peneliti Indonesia Corruption Watch Kurnia Ramadhana dan Lalola Easter, saat diskusi di Kantor Pusat ICW, di Kalibata, Jakarta Selatan, Ahad, 28 April 2019. TEMPO/Egi Adyatama
Peneliti Indonesia Corruption Watch Kurnia Ramadhana dan Lalola Easter, saat diskusi di Kantor Pusat ICW, di Kalibata, Jakarta Selatan, Ahad, 28 April 2019. TEMPO/Egi Adyatama
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Indonesia Corruption Watch (ICW) mengkritik pernyataan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko yang menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak perlu terlalu mencampuri urusan teknis seperti tes wawasan kebangsaan (TWK) dalam proses alih status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi aparat sipil negara (ASN).

"Bagi ICW, pernyataan Moeldoko menggambarkan ketidakpahaman yang bersangkutan terhadap isu pemberantasan korupsi. Jelas pernyataan itu keliru, sebab rekomendasi dari Ombudsman dan Komnas HAM mengarah kepada Presiden karena KPK melakukan banyak pelanggaran saat menggelar TWK," ujar Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana saat dihubungi Tempo pada Kamis, 19 Agustus 2021.

Kurnia memaparkan, berdasarkan Pasal 3 PP 17/2020 tentang Manejemen Pegawai Negeri Sipil  menyebutkan bahwa Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi berwenang menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS.

Lagi pula, lanjut dia, pada 17 Mei 2021 lalu Presiden Jokowi telah mengambil sikap dengan mengatakan TWK tidak bisa serta merta dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK. "Jadi, wajar saja jika kemudian masyarakat meminta presiden konsisten dengan pernyataannya," ujar Kurnia.

Untuk itu, ICW merekomendasikan kepada Moeldoko agar membaca terlebih dahulu temuan Ombudsman dan Komnas HAM sekaligus melihat situasi KPK terkini, sebelum memberikan komentar. "Jangan terbalik, komentar baru membaca. Hal ini penting bagi seorang pejabat publik agar tidak keliru dalam menyampaikan pernyataan kepada masyarakat," tuturnya.

Komnas HAM, dalam keterangan pers tiga hari lalu, memaparkan 11 dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan pimpinan KPK dalam pelaksanaan TWK. Dugaan pelanggaran tersebut di antaranya pelanggaran terhadap hak atas keadilan dan kepastian hukum, hak perempuan, hak bebas dari diskriminasi ras dan etnis, hak kebebasan beragama dan berkeyakinan, hak pekerjaan, hak atas rasa aman dalam tes yang dilaksanakan KPK dan Badan Kepegawaian Negara, serta hak atas informasi publik. Selain itu, ada pelanggaran hak privasi, hak untuk berserikat dan berkumpul, hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, serta hak kebebasan berpendapat.

Komnas HAM merekomendasikan beberapa hal terkait dengan hasil seleksi TWK terhadap para pegawai KPK. Rekomendasi tersebut antara lain meminta Presiden agar memulihkan status pegawai KPK yang dinyatakan tidak memenuhi syarat dalam tes tersebut dan tetap mengangkatnya menjadi ASN. Komnas meminta Presiden mengevaluasi proses asesmen pegawai KPK serta membina semua pejabat di kementerian dan lembaga yang terlibat proses TWK.

KSP Moeldoko menyebut persoalan kepegawaian itu merupakan kewenangan Badan Kepegawaian Negara (BKN). "Semaksimal mungkin presiden tidak terlibat di dalamnya. Jangan semua-semuanya presiden. Beri lah ruang kepada presiden untuk berpikir (persoalan) yang besar. Persoalan-persoalan teknis, pembantunya yang menjalankan," tuturnya, kemarin.

DEWI NURITA

Baca: Soal Rekomendasi Komnas HAM, Moeldoko: Jangan Semua Presiden yang Urus

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Prabowo Mengaku Tak Berani Mengklaim Didukung Jokowi

10 jam lalu

Presiden Joko Widodo disambut Menteri Pertahanan Prabowo Subianto setibanya di Indonesia, Sabtu (21 Oktober 2023). ANTARA/HO-Biro Pers Sekretariat Presiden
Prabowo Mengaku Tak Berani Mengklaim Didukung Jokowi

"Dulu beliau ini ajudannya Pak Jokowi, tapi Pak Jokowi entah punya niat baik kepada saya, ajudannya ini dikasih ke saya," ucap Prabowo.


Presiden Jokowi Bertemu Presiden Kazakhstan di Dubai

11 jam lalu

Presiden Joko Widodo alias Jokowi bertemu dengan Presiden Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev di Dubai, pada Sabtu, 2 Desember 2023. FOTO: ISTIMEWA
Presiden Jokowi Bertemu Presiden Kazakhstan di Dubai

Presiden Jokowi bertemu dengan Presiden Kazakhstan Kassym Jomart-Tokayev saat menghadiri National Day Celebration Persatuan Emirat Arab.


Mantan Kepala BNPB Doni Monardo Meninggal di RS Siloam Semanggi, Sempat Dijenguk Jokowi

11 jam lalu

Presiden RI Joko Widodo saat berkunjung ke Rumah Sakit Siloam Jakarta untuk menjenguk dan mendoakan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) periode 2019-2021 Doni Monardo yang sedang sakit, Selasa 7 November 2023. ANTARA/HO-Egy Massadiah
Mantan Kepala BNPB Doni Monardo Meninggal di RS Siloam Semanggi, Sempat Dijenguk Jokowi

Mantan Kepala BNPB Doni Monardo dikabarkan wafat di RS Siloam Semanggi pada Minggu sore, 3 Desember 2023. Sebelumnya sempat dijenguk Presiden Jokowi.


Indonesia Butuh USD 1 Triliun untuk Capai NZE pada 2060, Jokowi Cari Pendanaan di COP28

11 jam lalu

Presiden Joko Widodo menyapa Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres ketika keduanya bertemu di sela-sela konferensi iklim PBB (COP28) di Dubai, UAE, Sabtu, 2 Desember 2023. ANTARA/HO-Biro Pers Sekretariat Presiden
Indonesia Butuh USD 1 Triliun untuk Capai NZE pada 2060, Jokowi Cari Pendanaan di COP28

Presiden Jokowi mengatakan Indonesia butuh dana US$ 1 triliun untuk mewujudkan target net zero emission (NZE) pada 2060.


Aktivis Lingkungan Menilai Presiden Jokowi Tutup Mata atas Kegagalan Food Estate di COP28 Dubai

13 jam lalu

Aktivis Greenpeace, LBH Kalimantan Tengah, Save Our Borneo, dan Walhi Kalimantan Tengah meniru Presiden Joko Widodo saat berjalan di kawasan proyek food estate yang sedang dikerjakan Kementerian Pertahanan di Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Aksi ini bertepatan dengan pertemuan COP28 di Dubai, Uni Emirat Arab yang juga dihadiri oleh Presiden Joko Widodo. Kredit: Jurnasyanto Sukarno/Greenpeace
Aktivis Lingkungan Menilai Presiden Jokowi Tutup Mata atas Kegagalan Food Estate di COP28 Dubai

Para aktivis lingkungan yang terdiri dari Greenpeace, Save Our Borneo, LBH dan Walhi Kalimantan Tengah merespons pidato Jokowi di KTT COP28.


Anies Ingin Kembalikan Eks Pegawai KPK Korban TWK, IM57: Jangan Janji Kosong

13 jam lalu

Koordinator IM57+ M Praswad.  Istimewa
Anies Ingin Kembalikan Eks Pegawai KPK Korban TWK, IM57: Jangan Janji Kosong

Anies Baswedan mengatakan, jika terpilih menjadi presiden di Pemilu 2024, ia akan memperkuat KPK.


Kepada Jokowi, Ganjar: Terima Kasih Sudah Membantu Saya Banyak

14 jam lalu

Presiden Joko Widodo didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo berbincang dengan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo (kiri) dan istrinya Siti Atiqoh Supriyanti (kanan) di sela-sela kunjungan kerja di SMK N Jawa Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah, Rabu, 30 Agustus 2023. Presiden Joko Widodo mengapresiasi program sekolah gratis berbasis asrama yang dirintis Pemprov Jawa Tengah di bawah kepemimpinan Gubernur Ganjar Pranowo sejak tahun 2014 dengan tujuan memberikan akses pendidikan gratis bagi masyarakat kurang mampu, dan sekolah tersebut telah bekerjasama dengan sejumlah perusahaan dan industri di dalam maupun luar negeri untuk penyerapan tenaga kerja para lulusannya. ANTARA FOTO/Aji Styawan
Kepada Jokowi, Ganjar: Terima Kasih Sudah Membantu Saya Banyak

Saat berbicara dengan Jokowi, Ganjar mengaku pernah percaya atau gede rumongso alias GR bahwa ia yang akan didukung.


Firli Bahuri Ikut-ikutan Agus Rahardjo, Pengamat Bilang Ingin Cari Dukungan

14 jam lalu

Mantan Ketua KPK Firli Bahuri usai diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo di Bareskrim, Mabes Polri, Jakarta, Jumat, 1 Desember 2023. Firli diperiksa oleh penyidik gabungan Bareskrim dan Polda Metro Jaya selama 9 jam, selebihnya Firli akan mengikuti aturan hukum yang masih berjalan. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Firli Bahuri Ikut-ikutan Agus Rahardjo, Pengamat Bilang Ingin Cari Dukungan

Herdiansyah mengatakan, secara politik Firli Bahuri adalah orang yang sengaja disisipkan ke KPK untuk melemahkan KPK.


Peneliti Ini Ragu Firli Bahuri Segera Ditahan, Sebut Izin Presiden dan Drama Menarik

17 jam lalu

Ketua KPK Firli Bahuri (tengah) bersama Deputi Penindakan KPK Karyoto (kiri) dan Plt. Juru bicara KPK Ali Fikri (kanan) menyaksikan petugas KPK menunjukkan barang bukti berupa uang saat konferensi pers terkait OTT Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi di gedung KPK, Jakarta, Kamis, 6 Januari 2022. OTT ini terkait kasus pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di Pemerintahan Kota Bekasi. ANTARA/Hafidz Mubarak A
Peneliti Ini Ragu Firli Bahuri Segera Ditahan, Sebut Izin Presiden dan Drama Menarik

Dia pesimistis Ketua KPK non aktif Firli Bahuri yang telah berstatus tersangka dengan 3 jerat pasal pidana korupsi akan ditahan dalam waktu dekat.


Kubu SYL Peringatkan Pengacara Firli Bahuri: Hati-hati, Jangan Bikin Gaduh

18 jam lalu

Mantan ketua KPK Firli Bahuri usai diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo di Bareskrim, Mabes Polri, Jakarta, Jumat, 1 Desember 2023. Firli diperiksa oleh penyidik gabungan Bareskrim dan Polda Metro Jaya selama 9 jam, selebihnya Firli akan mengikuti aturan hukum yang masih berjalan. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Kubu SYL Peringatkan Pengacara Firli Bahuri: Hati-hati, Jangan Bikin Gaduh

Pernyataan merujuk soal bukti baru berupa tangkapan layar percakapan di WA bahwa Syahrul Yasin Limpo salah mengira orang yang disangka Firli Bahuri.