Moeldoko Sebut Jokowi Tak Perlu Urus TWK, ICW: Dia Tidak Paham Isu Korupsi

Reporter

Peneliti Indonesia Corruption Watch Kurnia Ramadhana dan Lalola Easter, saat diskusi di Kantor Pusat ICW, di Kalibata, Jakarta Selatan, Ahad, 28 April 2019. TEMPO/Egi Adyatama

TEMPO.CO, Jakarta - Indonesia Corruption Watch (ICW) mengkritik pernyataan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko yang menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak perlu terlalu mencampuri urusan teknis seperti tes wawasan kebangsaan (TWK) dalam proses alih status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi aparat sipil negara (ASN).

"Bagi ICW, pernyataan Moeldoko menggambarkan ketidakpahaman yang bersangkutan terhadap isu pemberantasan korupsi. Jelas pernyataan itu keliru, sebab rekomendasi dari Ombudsman dan Komnas HAM mengarah kepada Presiden karena KPK melakukan banyak pelanggaran saat menggelar TWK," ujar Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana saat dihubungi Tempo pada Kamis, 19 Agustus 2021.

Kurnia memaparkan, berdasarkan Pasal 3 PP 17/2020 tentang Manejemen Pegawai Negeri Sipil  menyebutkan bahwa Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi berwenang menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS.

Lagi pula, lanjut dia, pada 17 Mei 2021 lalu Presiden Jokowi telah mengambil sikap dengan mengatakan TWK tidak bisa serta merta dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK. "Jadi, wajar saja jika kemudian masyarakat meminta presiden konsisten dengan pernyataannya," ujar Kurnia.

Untuk itu, ICW merekomendasikan kepada Moeldoko agar membaca terlebih dahulu temuan Ombudsman dan Komnas HAM sekaligus melihat situasi KPK terkini, sebelum memberikan komentar. "Jangan terbalik, komentar baru membaca. Hal ini penting bagi seorang pejabat publik agar tidak keliru dalam menyampaikan pernyataan kepada masyarakat," tuturnya.

Komnas HAM, dalam keterangan pers tiga hari lalu, memaparkan 11 dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan pimpinan KPK dalam pelaksanaan TWK. Dugaan pelanggaran tersebut di antaranya pelanggaran terhadap hak atas keadilan dan kepastian hukum, hak perempuan, hak bebas dari diskriminasi ras dan etnis, hak kebebasan beragama dan berkeyakinan, hak pekerjaan, hak atas rasa aman dalam tes yang dilaksanakan KPK dan Badan Kepegawaian Negara, serta hak atas informasi publik. Selain itu, ada pelanggaran hak privasi, hak untuk berserikat dan berkumpul, hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, serta hak kebebasan berpendapat.

Komnas HAM merekomendasikan beberapa hal terkait dengan hasil seleksi TWK terhadap para pegawai KPK. Rekomendasi tersebut antara lain meminta Presiden agar memulihkan status pegawai KPK yang dinyatakan tidak memenuhi syarat dalam tes tersebut dan tetap mengangkatnya menjadi ASN. Komnas meminta Presiden mengevaluasi proses asesmen pegawai KPK serta membina semua pejabat di kementerian dan lembaga yang terlibat proses TWK.

KSP Moeldoko menyebut persoalan kepegawaian itu merupakan kewenangan Badan Kepegawaian Negara (BKN). "Semaksimal mungkin presiden tidak terlibat di dalamnya. Jangan semua-semuanya presiden. Beri lah ruang kepada presiden untuk berpikir (persoalan) yang besar. Persoalan-persoalan teknis, pembantunya yang menjalankan," tuturnya, kemarin.

DEWI NURITA

Baca: Soal Rekomendasi Komnas HAM, Moeldoko: Jangan Semua Presiden yang Urus






Jokowi Berikan PR ke PSI. Grace Natalie: Diminta Tampil Beda

4 menit lalu

Jokowi Berikan PR ke PSI. Grace Natalie: Diminta Tampil Beda

Jokowi menyampaikan agar PSI bisa tampil beda dari partai lainnya saat berbicara dalam acara ulang tahun partai tersebut Selasa lalu.


2 Orang Dekat Anies Baswedan Tak Lagi Bertengger di Dewan Komisaris Ancol

21 menit lalu

2 Orang Dekat Anies Baswedan Tak Lagi Bertengger di Dewan Komisaris Ancol

Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BP BUMD) DKI Jakarta menyetujui pengunduran diri Geisz Chalifah dari jabatan Komisaris PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk., dengan ucapan penghargaan setinggi-tingginya atas kontribusinya kepada Perseroan.


Anak Usaha Jakpro Dipanggil Jokowi, Proyek ITF Sunter yang Mandek di Era Anies Baswedan Diminta Lanjut

1 jam lalu

Anak Usaha Jakpro Dipanggil Jokowi, Proyek ITF Sunter yang Mandek di Era Anies Baswedan Diminta Lanjut

Anak Usaha PT Jakarta Propertindo atau Jakpro, PT Jakarta Solusi Lestari menargetkan pembangunan ITF Sunter dimulai sebelum akhir November 2023.


Anies Baswedan Bungkam Soal Pertemuan Surya Paloh dengan Jokowi, Tapi Optimistis Koalisi Pendukungnya Solid

1 jam lalu

Anies Baswedan Bungkam Soal Pertemuan Surya Paloh dengan Jokowi, Tapi Optimistis Koalisi Pendukungnya Solid

Anies Baswedan tak mau menjawab pertanyaan soal pertemuan antara Surya Paloh dengan Presiden Jokowi pekan lalu.


PSI Pertimbangkan Merapat ke KIB dengan Beberapa Catatan

1 jam lalu

PSI Pertimbangkan Merapat ke KIB dengan Beberapa Catatan

Grace Natalie mempertimbangkan kemungkinan PSI merapat ke Koalisi Indonesia Bersatu dengan beberapa catatan.


Jokowi Mau Angka Kemiskinan Turun, Cek Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia Terbaru

2 jam lalu

Jokowi Mau Angka Kemiskinan Turun, Cek Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia Terbaru

Jokowi menargetkan penurunan tingkat kemiskinan pada 2024 jadi 7 persen dan kemiskinan ekstrem nol persen. Cek data penduduk miskin terbaru di sini.


Sofyan Djalil Gantikan Thomas Lembong Jadi Komisaris Utama Ancol

3 jam lalu

Sofyan Djalil Gantikan Thomas Lembong Jadi Komisaris Utama Ancol

Sofyan Djalil ditunjuk sebagai Komisaris Utama PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk (PJAA), menggantikan Thomas Lembong.


Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Melorot, Peneliti Sebut Komitmen Pemerintah Lemah

3 jam lalu

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Melorot, Peneliti Sebut Komitmen Pemerintah Lemah

Melorotnya angka Indeks Persepsi Korupsi Indonesia dinilai sebagai cerminan lemahnya komitmen pemberantasan korupsi dari pemerintah.


Cak Imin Harap Reshuffle Kabinet Tidak Sekadar Politis, Waketum PAN: Politis Itu Wajar

3 jam lalu

Cak Imin Harap Reshuffle Kabinet Tidak Sekadar Politis, Waketum PAN: Politis Itu Wajar

Sejumlah petinggi partai koalisi pemerintah bersilang pendapat soal reshuffle kabinet yang akan dilakukan Presiden Jokowi.


Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot, TII Singgung Lemahnya Penegakan Hukum

4 jam lalu

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot, TII Singgung Lemahnya Penegakan Hukum

TII menilai lemahnya penegakan hukum menjadi salah satu penyebab menurunnya indeks persepsi korupsi Indonesia.