Survei SMRC: Mayoritas Responden Anggap Hukuman Pinangki Terlalu Rendah

Terdakwa kasus penerimaan suap dari Djoko Tjandra terkait pengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA), Pinangki Sirna Malasari menjalani sidang pembacaan putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin, 8 Februari 2021. ANTARA/Reno Esnir

TEMPO.CO, Jakarta - Survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) mencatat ada 41 persen responden yang mengetahui kasus suap dan pencucian uang Pinangki Sirna Malasari, mantan jaksa di Kejaksaan Agung. Mayoritas dari responden yang tahu tersebut menilai hukuman Pinangki terlalu rendah.

"Dari yang tahu, mayoritas 17 persen menilai bahwa vonis pengadilan tingkat pertama terhadap Pinangki adalah keputusan yang tidak adil," kata Direktur Riset SMRC Deni Irvani dalam keterangan tertulis, Kamis, 19 Agustus 2021.

Putusan pengadilan tingkat pertama memvonis Pinangki dengan hukuman 10 tahun penjara dan denda Rp 600 juta. Deni mengatakan, hampir semua atau 98 persen responden berpendapat Pinangki mestinya divonis hukuman yang lebih berat.

Survei bertajuk "Sikap Publik Nasional terhadap Kinerja Kejaksaan" ini, juga meminta tanggapan ihwal keputusan pengadilan banding yang mengurangi masa hukuman Pinangki menjadi 4 tahun.

Deni menjelaskan, 92 persen responden yang tahu kasus Pinangki menilai keputusan banding tersebut tidak adil. "Hampir semua atau 98,3 persen dari yang menilai tidak adil itu berpendapat bahwa vonis untuk Jaksa Pinangki seharusnya lebih berat, bukan malah dikurangi," kata Deni.

Pinangki dinyatakan terbukti bersalah melakukan tiga tindak pidana dalam kasus korupsi pengurusan fatwa di Mahkamah Agung. Pertama, ia terbukti menerima uang suap US$ 500 ribu dari Djoko Tjandra, terpidana kasus pengalihan hak tagih Bank Bali yang sempat menjadi buron.

Kedua, Pinangki terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang sejumlah US$ 375.229 atau Rp 5,25 miliar. Ketiga, dia dinyatakan terbukti melakukan pemufakatan jahat dengan Djoko Tjandra, Andi Irfan Jaya, dan Anita Kolopaking--mantan kuasa hukum Djoko Tjandra.

Menurut Deni, kasus suap dan pencucian uang yang melibatkan Pinangki ini berpengaruh negatif terhadap kepercayaan warga terhadap Kejaksaan dan kondisi penegakan hukum di Indonesia. Ia mengimbuhkan, sejauh ini cukup banyak warga yang mengaku sering atau sangat sering mendengar terjadi kasus praktik makelar kasus di Kejaksaan (29 persen).

Baca juga: Jaksa Agung Resmi Pecat Pinangki Sirna Malasari






Kepala BPKP: Kerugian Korupsi BTS Kominfo Kami Hitung

8 menit lalu

Kepala BPKP: Kerugian Korupsi BTS Kominfo Kami Hitung

Kejaksaan Agung dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) masih menghitung kerugian kasus korupsi BTS di Kominfo.


Dugaan Korupsi BTS Kominfo, Usman Kansong Diperiksa Kejaksaan Agung

1 hari lalu

Dugaan Korupsi BTS Kominfo, Usman Kansong Diperiksa Kejaksaan Agung

Kejaksaan Agung memeriksa Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informasi Usman Kansong terkait kasus korupsi BTS.


Pengacara Putri Candrawathi Sebut Hasil Poligraf Tidak Valid dan Cacat Hukum

2 hari lalu

Pengacara Putri Candrawathi Sebut Hasil Poligraf Tidak Valid dan Cacat Hukum

Pengacara Putri Candrawathi menyimpulkan hasil Poligraf kurang valid dan cacat hukum pada sidang pledoi di PN Jaksel


ETLE Belum Sepenuhnya Didukung Kemenkeu dan Kejagung, Kenapa?

3 hari lalu

ETLE Belum Sepenuhnya Didukung Kemenkeu dan Kejagung, Kenapa?

Lemkapi mengabarkan bahwa penerapan tilang elektronik (ETLE) belum didukung penuh oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kejaksaan Agung (Kejagung).


Kasus KSP Indosurya Dianggap Ranah Perdata, PSI: Hakim Seharusnya Punya Rasa Kemanusiaan

3 hari lalu

Kasus KSP Indosurya Dianggap Ranah Perdata, PSI: Hakim Seharusnya Punya Rasa Kemanusiaan

PSI menilai majelis hakim seharusnya memiliki rasa kemanusiaan dalam memutuskan vonis untuk terdakwa kasus penipuan KSP Indosurya, Henry Surya.


Bos KSP Indosurya Divonis Bebas, Kejagung: Perkara Bukan Pidana tapi Perdata

3 hari lalu

Bos KSP Indosurya Divonis Bebas, Kejagung: Perkara Bukan Pidana tapi Perdata

Selain Henry, terdakwa Kasus KSP Indosurya lainnya juga didakwa bebas.


2 Terdakwa Korupsi Dana Tabungan Wajib Perumahan TNI AD akan Divonis Akhir Januari

4 hari lalu

2 Terdakwa Korupsi Dana Tabungan Wajib Perumahan TNI AD akan Divonis Akhir Januari

Dua terdakwa korupsi dana Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat 2013-2020 yang merugikan negara hingga Rp 133 miliar divonis 31 Januari


Tenaga Kesehatan di Arab Saudi Dihukum 5 Tahun Penjara karena Menyiksa Bayi

4 hari lalu

Tenaga Kesehatan di Arab Saudi Dihukum 5 Tahun Penjara karena Menyiksa Bayi

Tenaga kesehatan di Arab Saudi dijatuhi hukuman penjara lima tahun dan harus membayar uang denda setelah ketahuan melakukan kekerasan pada bayi


Korban KSP Indosurya Kecewa Vonis Lepas June Indria

6 hari lalu

Korban KSP Indosurya Kecewa Vonis Lepas June Indria

Vonis lepas ini mengkhawatirkan korban Indosurya apabila nanti putusan yang sama diberikan kepada Henry Surya.


Bos Indosurya Divonis Bebas, Kuasa Hukum Korban Fokus Gugatan Ganti Kerugian

6 hari lalu

Bos Indosurya Divonis Bebas, Kuasa Hukum Korban Fokus Gugatan Ganti Kerugian

Bersama June Indria, dia disebut menawarkan produk KSP Indosurya dengan menjanjikan bunga keuntungan tinggi mencapai 8 hingga 11 persen.