Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

DPR Tetapkan Anggota DPR PAW Pengganti Putra Amien Rais, Hanafi Rais

image-gnews
Putra sulung Amien Rais, Ahmad Hanafi Rais dikabarkan mengalami kecelakaan di Tol Cipali, Jawa Barat, 18 Oktober 2020. Mobil berjenis Toyota Alphard yang tumpangi Hanafi, ditabrak dari belakang oleh pengemudi yang belum diketahui identitasnya lantaran penabrak lari. Dok.TEMPO/Fakhri Hermansyah
Putra sulung Amien Rais, Ahmad Hanafi Rais dikabarkan mengalami kecelakaan di Tol Cipali, Jawa Barat, 18 Oktober 2020. Mobil berjenis Toyota Alphard yang tumpangi Hanafi, ditabrak dari belakang oleh pengemudi yang belum diketahui identitasnya lantaran penabrak lari. Dok.TEMPO/Fakhri Hermansyah
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat menetapkan Ibnu Mahmud Bilaluddin sebagai anggota DPR lewat mekanisme penggantian antarwaktu (PAW). Ibnu menggantikan Hanafi Rais, mantan anggota DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional yang mengundurkan diri. Hanafi merupakan putra sulung Amien Rais.

"Atas nama Insinyur Ibu Mahmud Bilaluddin Fraksi Partai Amanat Nasional daerah pemilihan Daerah Istimewa Yogyakarta, menggantikan Saudara Hanafi Rais," kata Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel yang memimpin sidang paripurna, Kamis, 19 Agustus 2021.

Ketua DPR Puan Maharani lantas memimpin pembacaan sumpah Ibnu Bilaluddin didampingi empat wakil ketua DPR lainnya, yakni Sufmi Dasco Ahmad, Azis Syamsuddin, dan Rachmat Gobel.

Merujuk berbagai sumber, Ibnu Bilaluddin merupakan peraih suara terbanyak ketiga di Pileg 2019 atau dua urutan di bawah Hanafi. Namun, peraih suara terbanyak kedua mundur dan berlabuh ke partai lain.

Hanafi Rais, yang meraup 171.316 suara di Pileg 2019, mengundurkan diri dari keanggotaan DPR dan dari kepengurusan Partai Amanat Nasional pada Mei 2020 lalu. Putra salah satu pendiri PAN, Amien Rais, itu tak menjelaskan secara rinci alasannya mundur dari Dewan dan kepengurusan partai.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Hanafi hanya mengatakan, setelah kongres PAN pada Februari 2020, ia memiliki harapan PAN bisa menegakkan prinsip keadilan, menjaga keutuhan, dan kebersamaan kader. Hanafi mengaku sudah berupaya mewujudkan hal tersebut.

Namun menurutnya, PAN kini konformis dengan kekuasaan. "Bukan sikap yang adil di saat banyak kader dan simpatisan menaruh harapan PAN menjadi antitesis dari pemegang kekuasaan," tulis Hanafi Rais dalam surat pengunduran dirinya ketika itu.

Kongres PAN pada Februari 2020 lalu yang digelar di Kendari, Sulawesi Tenggara, diwarnai kericuhan. Para pendukung Mulfachri Harahap, calon ketua umum yang disokong Amien Rais, dan Zulkifli Hasan berselisih di arena kongres. Kongres itu kembali memenangkan calon inkumben Zulkifli Hasan sebagai ketua umum PAN periode 2020-2025.

Baca juga: Adik Sebut Hanafi Rais Baper Politik

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Soal Tambahan Anggaran, Anggota DPR Minta Natalius Pigai Fokus Jalankan Fungsi Koordinasi

3 hari lalu

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai (kiri) bersama Wakil Menteri HAM Mugiyanto (kanan) menyampaikan paparan pada rapat kerja dengan Komisi XIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/10/2024). . ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/foc.
Soal Tambahan Anggaran, Anggota DPR Minta Natalius Pigai Fokus Jalankan Fungsi Koordinasi

Menteri HAM Natalius Pigai meminta tambahan pegawai dari 188 orang menjadi 2.544 pegawai. Anggaran pun minta dinaikkan.


Komisi XII Belum Punya Pimpinan, Wakil Ketua DPR Bilang Masih Tunggu Nama dari Partai

3 hari lalu

Wakil Ketua DPR dari Fraksi Golkar, Adies Kadir, saat menjawab pertanyaan wartawan di kompleks gedung DPR, Rabu, 23 Oktober 2024. TEMPO/Nandito Putra
Komisi XII Belum Punya Pimpinan, Wakil Ketua DPR Bilang Masih Tunggu Nama dari Partai

Selain nama-nama pimpinan yang belum masuk, kata Adies, hambatan lainnya adalah karena Komisi XII DPR ini komisi yang baru.


Komisi XIII DPR Janji Segera Bahas RUU PPRT

3 hari lalu

Koalisi masyarakat sipil membentangkan poster saat memasuki hari kelima berdemo dengan tuntutan mendesak pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) yang sudah 20 tahun menggantung di DPR di depan Gedung DPR, Jakarta, Selasa 17 September 2024. Aksi ini masih terus dijalankan setiap hari hingga 20 September 2024. Pendemo menilai September adalah waktu yang tepat untuk mengesahkan RUU PPRT sebelum pelantikan anggota DPR RI periode berikutnya. TEMPO/Subekti.
Komisi XIII DPR Janji Segera Bahas RUU PPRT

Menurut Willy Aditya, tidak ada alasan untuk menunda pengesahan RUU PPRT.


Sebut KPU Habiskan Uang Negara, Anggota Baleg DPR Usul Komisi Pemilihan Jadi Lembaga Adhoc 2 Tahun

4 hari lalu

Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay
Sebut KPU Habiskan Uang Negara, Anggota Baleg DPR Usul Komisi Pemilihan Jadi Lembaga Adhoc 2 Tahun

Saleh menilai, adanya KPU ini hanya menghabiskan uang negara. Padahal, menurut dia KPU hanya bekerja selama dua tahun saja.


Komisi X DPR Bilang akan Advokasi Anggaran Pendidikan Supaya Lebih Efektif

6 hari lalu

Ilustrasi siswa sekolah dasar mengikuti upacara. Kementerian Keuangan menyatakan, sejak 2015 hingga 2023, sebesar Rp 4.006,1 triliun alokasi APBN untuk membentuk sumber daya manusia unggul melalui pemerataan layanan pendidikan berkualitas. Dok. Kemenkeu
Komisi X DPR Bilang akan Advokasi Anggaran Pendidikan Supaya Lebih Efektif

JPPI menilai anggaran pendidikan 20 persen digunakan secara suka-suka oleh pemerintah.


Wakil Ketua Baleg DPR Sebut Kans RUU Perampasan Aset Masuk Prolegnas Masih Dikaji

6 hari lalu

Sejumlah pemuda yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Integritas Nasional (AMINAS) menggelar aksi di depan Gedung DPR, Jakarta, Senin, 2 September 2024. Dalam aksi tersebut, mereka mendesak DPR RI untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Perampasan Aset. Langkah ini dianggap sebagai bagian krusial dari upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Wakil Ketua Baleg DPR Sebut Kans RUU Perampasan Aset Masuk Prolegnas Masih Dikaji

Politikus Partai Golkar itu meminta publik untuk tidak prematur dalam menyimpulkan bahwa DPR menolak RUU Perampasan Aset masuk dalam Prolegnas.


Formappi Kritik Ketiadaan Pimpinan Perempuan di Komisi VIII yang Membidangi Urusan Perempuan dan Anak

10 hari lalu

Ilustrasi rapat di DPR. Dok.TEMPO/Fakhri Hermansyah
Formappi Kritik Ketiadaan Pimpinan Perempuan di Komisi VIII yang Membidangi Urusan Perempuan dan Anak

Formappi menyayangkan ketiadaan perwakilan perempuan di jajaran pimpinan Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat.


Yandri Susanto: Polemik Kop Surat Kementerian hingga Imbauan Mayor Teddy

11 hari lalu

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto saat di wawancarai di Serang, Banten, Selasa, 22 Oktober 2024. ANTARA/Desi Purnama Sari
Yandri Susanto: Polemik Kop Surat Kementerian hingga Imbauan Mayor Teddy

Yandri Susanto, menjadi sorotan lantaran polemik undangan dengan kop surat Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal


9 Anggota DPR RI yang Masuk Kabinet Merah Putih

12 hari lalu

Jajaran Wakil Menteri Kabinet Merah Putih yang baru dilantik berfoto bersama usai pelantikan wakil menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 21 Oktober 2024. Presiden Prabowo Subianto melantik 56 wakil menteri Kabinet Merah Putih periode 2024-2029. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
9 Anggota DPR RI yang Masuk Kabinet Merah Putih

Presiden Prabowo Subianto telah melantik para pejabat Kabinet Merah Putih. Sembilan di antaranya adalah Anggota DPR RI.


Willy Aditya Resmi Ditetapkan sebagai Ketua Komisi XIII: Membidangi Reformasi Regulasi dan HAM

12 hari lalu

Wakil Ketua Baleg DPR Willy Aditya saat mengikuti rapat kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 18 September 2024. Badan Legislasi DPR RI mengesahkan peraturan DPR RI tentang pemberian tanda kehormatan kepada Anggota DPR RI pada akhir masa Keanggotaan yang dinilai berjasa atas pengabdian dan kesetiaannya menggaungkan suara rakyat. TEMPO/M Taufan Rengganis
Willy Aditya Resmi Ditetapkan sebagai Ketua Komisi XIII: Membidangi Reformasi Regulasi dan HAM

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi NasDem, Willy Aditya, resmi ditetapkan sebagai Ketua Komisi XIII DPR.