Viral Mural 404 Not Found, ini Bunyi Pasal UU Menjamin Kebebasan Berekspresi

Reporter

Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) membuat mural di kawasan Tebet, Jakarta, Selasa, 10 Agustus 2021. Mural tersebut dibuat untuk menyambut Hari Kemerdekaan Negara Republik Indonesia ke-76 yang jatuh pada 17 Agustus mendatang serta memperindah kawasan tersebut. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

TEMPO.CO, Jakarta – Baru-baru ini publik dikejutkan dengan foto yang beredar mengenai penghapusan mural gambar wajah mirip Presiden Joko Widodo dengan mata tertutup. Dalam mural tersebut, terdapat tulisan berbunyi ‘404 Not Found’ di bagian mata tertutup itu.  Sontak, penghapusan mural tersebut menjadi sorotan dan tagar 404 Not Found trending di media sosial Twitter. Sebagian cuitan warganet membahas kaitannya dengan kebebasan berekspresi yang dijamin undang-undang. Lalu, apa itu kebebasan berekpresi dan bagaimana regulasi di Indonesia mengaturnya?

Sebagaimana dilansir dari laman amnesty.id, di dalam kebebasan berekpresi terkandung hak-hak dasar yang merupakan hak asasi manusia. Kebebasan berekspresi termasuk hak menerima, mencari, dan menyebarkan informasi serta gagasan; kebebasan berserikat dan berkumpul; kebebasan berkeyakinan; bahkan kebebasan berpikir. Kebebasan berekspresi pun memegang peranan signifikan, terutama bagi negara penganut sistem demokrasi. Oleh karena itu, kebebasan berpendapat dan berkekspresi perlu dilindungi.

Dilansir dari laman komnasham.go.id, membicarakan demokrasi, berkaitan erat dengan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia. Demokrasi merupakan sistem yang mengutamakan kebebasan berekspresi siap warga negara. Dalam hal ini, negara harus menjamin perlindungan atas kemerdekaan berekspresi warga negara. Terlebih, di negara demokratis, rakyat memegang tahta tertinggi sebagai pemegang kedaulatan, maka pengawasan atas tugas pemerintahkan disalurkan melalui kebebasan berekspresi.

Di Indonesia, isu mengenai kebebasan berkekspresi sudah diatur dalam beberapa pasal Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Keberadaan undang-undang tersebut menunjukkan bahwa Indonesia menjunjung tinggi penegakan hak asasi manusia (HAM), tak terkecuali hak kebebasan berekspresi. Beberapa pasal yang mengatur kebebasan berekspresi dalam UUD 1945 di antaranya:

Pasal 28E ayat (2)

asal 28 E ayat (2) yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”.

Pasal 28E ayat 3 UUD 1945, berbunyi:

“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.”

Pasal 28F UUD 1945

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Selain itu, di dalam UU No. 39 1999 Pasal 22 ayat (3) tentang Hak Asasi Manusia mengatur lebih jauh mengenai kebebasan berekspresi. Pasal tersebut berbunyi:

“Setiap orang bebas mempunyai, mengeluarkan dan menyebar luaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan atau tulisan melalui media cetak maupun media cetak elektronikdengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa”.

NAOMY A. NUGRAHENI 

Baca: Pembuat Mural Jokowi Diburu Polisi, Pemural Tuhan Aku Lapar: Berlebihan






KontraS Soroti Calon Hakim Ad Hoc MA yang Minim Pengetahuan Soal HAM

18 jam lalu

KontraS Soroti Calon Hakim Ad Hoc MA yang Minim Pengetahuan Soal HAM

Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti menyoroti para hakim ad hoc Hak Asasi Manusia Mahkamah Agung yang minim pengetahuan soal HAM.


Tsai Ing-wen Bertelepon dengan Presiden Republik Cek

4 hari lalu

Tsai Ing-wen Bertelepon dengan Presiden Republik Cek

Presiden Taiwan Tsai Ing-wen bertelepon dengan Presiden Republik Cek terpilih Petr Pavel selama 15 menit.


Apa Itu Gaya Hidup Bohemian? Jejaknya Berawal dari Bahasa Prancis di Abad 15

13 hari lalu

Apa Itu Gaya Hidup Bohemian? Jejaknya Berawal dari Bahasa Prancis di Abad 15

Bohemian identik dengan gaya berbusana. Tetapi sebenarnya bohemian merupakan gaya hidup.


Pengamat : Jika Jokowi Setuju Jabatan Kepala Desa 9 Tahun, Demokrasi dalam Bahaya

17 hari lalu

Pengamat : Jika Jokowi Setuju Jabatan Kepala Desa 9 Tahun, Demokrasi dalam Bahaya

Analis Sosial Politik Ubedilah Badrun mengatakan demokrasi dalam bahaya jika Presiden Jokowi setuju masa jabatan kepala desa 9 tahun.


Kepala Desa Minta Masa Jabatan 9 Tahun, Ahli Sebut Merusak Demokrasi

17 hari lalu

Kepala Desa Minta Masa Jabatan 9 Tahun, Ahli Sebut Merusak Demokrasi

Analis Sosial Politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun menilai perpanjangan jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 9 tahun, merusak demokrasi.


Inilah 12 Pelanggaran HAM Berat yang Diakui Presiden Jokowi

22 hari lalu

Inilah 12 Pelanggaran HAM Berat yang Diakui Presiden Jokowi

Jokowi akui 12 pelanggaran HAM berat yang terjadi pada masa lalu. Apa saja?


Menikmati Instalasi Kreatif 3D di Terowongan Kendal

24 hari lalu

Menikmati Instalasi Kreatif 3D di Terowongan Kendal

Jakarta Experience Board (JXB) berkolaborasi dengan MRT Jakarta dan para seniman menghadirkan "Instalasi Kreatif Mural 3D" di Terowongan Kendal


Apa Itu Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia Nonyudisial?

29 hari lalu

Apa Itu Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia Nonyudisial?

Alih-alih mengadili pelaku pelanggaran hak asasi manusia (HAM), metode ini justru menekankan pemulihan korban melalui berbagai bantuan materiel.


Awal Tahun, Jokowi Tandatangani KUHP Baru

32 hari lalu

Awal Tahun, Jokowi Tandatangani KUHP Baru

Presiden Jokowi telah menandatangani KUHP baru kemarin. Berlaku tiga tahun lagi.


Singgung KUHP dan Isu Penundaan Pemilu, PKS Sebut Demokrasi Indonesia Mulai Keluar dari Relnya

36 hari lalu

Singgung KUHP dan Isu Penundaan Pemilu, PKS Sebut Demokrasi Indonesia Mulai Keluar dari Relnya

Presiden PKS Ahmad Syaikhu mengatakan sepanjang tahun 2022, tanda-tanda demokrasi Indonesia keluar dari relnya makin menguat