TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pemerintah belum memasukkan indikator kematian dalam evaluasi kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di wilayah Jawa-Bali.
Luhut menyebut, indikator kematian dikeluarkan sementara sejak pekan lalu untuk perbaikan terutama dalam hal pelaporan sehingga akurasi bisa lebih baik. Ia mencontohkan, pada 10 Agustus 2021, ada satu kota yang angka kematiannya melonjak berkali-kali lipat. Setelah dicek ternyata angka kematian tersebut 77 persen berasal dari periode Juli dan bulan-bulan sebelumnya.
"Saya perlu tegaskan bahwa kami tidak mengeluarkan indikator kematian secara permanen. Dalam 1-2 minggu ke depan perbaikan data dan pelaporan ini selesai sehingga indikator kematian ini akan masuk kembali dalam assesmen level," ujar Koordinator PPKM Jawa-Bali itu dalam konferensi pers daring, Senin, 16 Agustus 2021.
Epidemiolog Griffith University Dicky Budiman sebelumnya menyebut, alasan tersebut tidak dapat dibenarkan. "Masalah input data itu tidak bisa jadi alasan, saat pandemi ini juga enggak ada yang realtime. Makanya dalam data selalu dihitung pergerakan dalam 7 hari. Alasan itu tidak tepat dan tidak bisa kita menghilangkan indikator yang sangat penting. Ini bahaya," ujarnya, pekan lalu.
Dicky khawatir, jika permasalahan data kematian ini tidak segera dibereskan, maka Indonesia akan semakin lama terbebas dari pandemi Covid-19. "Inilah yang saya khawatirkan, salah satu indikator kenapa saya menempatkan Indonesia dalam potensi bakal keluar gelombang paling akhir pandemi, karena manajemen data ini," tuturnya soal indikator kematian yang dicoret dari evaluasi PPKM.
Baca juga: Luhut Sebut PPKM akan Terus Dilanjutkan, Hanya Levelnya yang Naik Turun
