Sudah 30 Hari, KPK Bersikeras Enggan Jalankan Tindakan Korektif Ombudsman

Reporter

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri (kiri depan) bersama Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri (kanan depan) memberikan keterangan pers terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) Walikota Cimahi, Ajay Muhammad Priatna di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Sabtu, 28 November 2020. Dalam kasus ini Ajay diduga telah menerima suap dari Hutama senilai Rp 1,6 miliar dari kesepakatan berjumlah Rp 3,2 miliar. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi tetap pada keputusannya, yakni keberatan menjalankan tindakan korektif dari Ombudsman RI perihal alih status pegawai menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Sikap KPK itu tetap diambil sampai batas waktu 30 hari yang diberikan Ombudsman untuk menjalankan tindakan korektif. 

Menurut Ombudsman, Senin, 16 Agustus 2021 merupakan batas akhir atau masuk hari ke-30 bagi KPK untuk melakukan koreksi terhadap proses TWK. “KPK sudah selesai merespons Laporan Hasil Akhir Pemeriksaan tersebut dengan menyatakan keberatan,” kata pelaksana tugas juru bicara KPK, Ali Fikri, Senin, 16 Agustus 2021.

Ali mengatakan keberatan itu merupakan mekanisme sah yang diatur dalam proses pemeriksaan Ombudsman. KPK, kata dia, sudah melayangkan keberatan secara tertulis kepada lembaga pemantau pelayanan publik tersebut.

Sebelumnya, Ombudsman menemukan dugaan maladministrasi berlapis dalam penyelenggaraan alih status pegawai KPK menjadi ASN, termasuk dalam pelaksanaan tes wawasan kebangsaan. Sejumlah temuan Ombudsman misalnya mengenai dugaan penyisipan pasal TWK dalam peraturan komisi, hingga kontrak pelaksanaan TWK dengan Badan Kepegawaian Negara yang diduga backdate.

Ombudsman meminta KPK melakukan sejumlah tindakan korektif. Salah satunya adalah mengangkat pegawai yang dinyatakan tidak lolos TWK menjadi ASN sebelum 30 Oktober 2021.

Baca juga: Komnas HAM Umumkan Penyelidikan TWK Pegawai KPK Siang Ini






Dari 3.414 Jadi 3 Klasifikasi Jabatan, Kemenpan RB Sederhanakan Jabatan Pelaksana ASN

16 jam lalu

Dari 3.414 Jadi 3 Klasifikasi Jabatan, Kemenpan RB Sederhanakan Jabatan Pelaksana ASN

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) menyederhanakan 3.414 nomenklatur jabatan pelaksana menjadi 3 klasifikasi jabatan.


KPK Ingatkan Nilai Manfaat Dana Haji Bisa Habis Jika Persentase Subsidi Tak Diubah

18 jam lalu

KPK Ingatkan Nilai Manfaat Dana Haji Bisa Habis Jika Persentase Subsidi Tak Diubah

KPK khawatir jemaah tunggu bakal tidak bisa menikmati subsidi dari nilai manfaatnya karena sudah habis terpakai jemaah kloter sebelumnya.


Rekening Penjual Burung Diblokir BCA atas Perintah KPK, YLKI: Melanggar Hak Konsumen

18 jam lalu

Rekening Penjual Burung Diblokir BCA atas Perintah KPK, YLKI: Melanggar Hak Konsumen

YLKI menyatakan seharusnya BCA mengkonfirmasi ke penyidik sebelum memblokir nomor rekening seseorang.


Temui Pimpinan KPK, Menteri Agama Ungkap Dua Saran yang Belum Dilaksanakan

19 jam lalu

Temui Pimpinan KPK, Menteri Agama Ungkap Dua Saran yang Belum Dilaksanakan

Menteri Agama Yaqut bertemu pimpinan KPK membahas saran dan rekomendasi yang pernah diberikan mengenai pelaksanaan haji.


Menteri Agama Ungkap Saran KPK soal Biaya Haji: Kenaikannya Harus Terstruktur

20 jam lalu

Menteri Agama Ungkap Saran KPK soal Biaya Haji: Kenaikannya Harus Terstruktur

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menjelaskan hasil pertemuannya dengan pimpinan KPK hari ini membahas soal rencana kenaikan biaya haji 2023


KPK Bertemu dengan Menteri Agama dan BPKH Bahas Rencana Kenaikan Biaya Haji

23 jam lalu

KPK Bertemu dengan Menteri Agama dan BPKH Bahas Rencana Kenaikan Biaya Haji

KPK mengundang Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan Kepala BPKH Fadlul Imansyah membahas mengenai rencana kenaikan biaya haji 2023 M/1444 H.


BCA Salah Blokir Rekening Penjual Burung, Ini Ilham Wahyudi yang Dimaksud KPK

23 jam lalu

BCA Salah Blokir Rekening Penjual Burung, Ini Ilham Wahyudi yang Dimaksud KPK

Heboh pemblokiran rekening penjual burung oleh Bank Central Asia (BCA), karena bernama sama. Ini Ilham Wahyudi yang dimaksud KPK.


KPK dan BCA Salah Blokir Rekening Penjual Burung, Novel Baswedan: Kurang Verifikasi Data

1 hari lalu

KPK dan BCA Salah Blokir Rekening Penjual Burung, Novel Baswedan: Kurang Verifikasi Data

Eks penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan kasus salah blokir rekening penjual burung oleh KPK dan BCA karena kurang vefikasi data.


Jokowi Minta Angka Stunting Turun 14 Persen pada 2024, Ini Fakta Stunting di Indonesia

1 hari lalu

Jokowi Minta Angka Stunting Turun 14 Persen pada 2024, Ini Fakta Stunting di Indonesia

Angka stunting di Indonesia diklaim turun sekitar 15 persen sejak Presiden Jokowi menjabat.


Heboh Rekening Penjual Burung Diblokir BCA, KPK: Nama dan Tanggal Lahir Sama dengan Tersangka

1 hari lalu

Heboh Rekening Penjual Burung Diblokir BCA, KPK: Nama dan Tanggal Lahir Sama dengan Tersangka

Pemblokiran rekening penjual burung oleh Bank Central Asia (BCA) menghebohkan. Ada kesamaan nama dan tanggal lahir dengan tersangka kasus korupsi.