Jatah Bansos Warga Terhenti, Muhadjir Minta Desa Percepat Pembaruan Data

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri PMK Muhadjir Effendy memberikan kata sambutan pada Malam Syukuran dan Apresiasi Tim Kemanusiaan Pelepasan WNI dari Wuhan dengan Masyarakat Natuna  di Gedung Sri Serindid, Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Sabtu, 15 Februari 2020. ANTARA/Muhammad Adimaja.

    Menteri PMK Muhadjir Effendy memberikan kata sambutan pada Malam Syukuran dan Apresiasi Tim Kemanusiaan Pelepasan WNI dari Wuhan dengan Masyarakat Natuna di Gedung Sri Serindid, Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Sabtu, 15 Februari 2020. ANTARA/Muhammad Adimaja.

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menemukan masih banyak keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang jatah bansos terhenti. Padahal, masyarakat tersebut dinilai layak mendapat bansos.

    Salah satu kasus ditemukan Muhadjir saat meninjau distribusi bansos di Desa Teluknaga, Tangerang, Banten, kemarin. "Jadi sudah hampir satu tahun dia tidak dapat bantuan, walaupun masih punya Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Kartu KKS-nya masih ada, tetapi bantuannya terhenti," ujar Muhadjir dalam keterangannya, Rabu, 11 Agustus 2021.

    Menurut Muhadjir, secara ekonomi bila melihat kondisi rumah dan jumlah keluarga yang ada masih layak mendapatkan bansos dari pemerintah. Ia lantas menyebut, penyebab bansos terhenti itu adalah perbaruan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang sedang dilakukan pihak Desa Teluknaga.

    Selain itu, ujar dia, banyak warga yang belum memiliki Nomor Induk Kependudukan serta masalah tidak sinkronnya dengan data yang ada di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri.

    Agar warga bisa diusulkan ulang untuk mendapatkan bansos reguler pemerintah, Muhadjir meminta kepada pihak desa untuk gotong royong bersama Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan pendamping PKH untuk mempercepat proses pembaruan DTKS. Dia juga meminta pihak desa untuk berkoordinasi dengan pihak Disdukcapil ihwal masalah warga belum memiliki NIK.

    "Saya juga akan bicara dengan Bu Mensos (Risma) untuk diakomodasi mereka ini. Ini sangat membutuhkan apalagi sekarang dalam suasana yang sangat prihatin ini," ujar Muhadjir Effendy ihwal warga yang belum menerima bansos.

    Baca: Sejumlah Penyimpangan Bansos yang Terungkap Selama PPKM Level 4


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTM Lahirkan Klaster Covid-19 di Sekolah, 3 Provinsi Catat Lebih dari 100 Gugus

    Kebijakan PTM mulai diterapkan sejak akhir Agustus lalu. Namun, hanya anak 12 tahun ke atas yang boleh divaksin. Padahal, PTM digelar mulai dari PAUD.