TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Arsul Sani mengkritik langkah pemerintah mengeluarkan data kematian dari indikator evaluasi kebijakan penanganan pandemi Covid-19.
Arsul mengatakan data tersebut krusial untuk mengetahui sejauh mana kapasitas sistem kesehatan dan kemampuan penanganan terhadap pasien yang kondisinya parah. "PPP ingatkan pemerintah bahwa data kematian yang membentuk fatality rate di negara kita itu penting," kata Arsul kepada Tempo, Rabu, 11 Agustus 2021.
Arsul pun meminta pemerintah tak mengesampingkan data meskipun untuk sementara. Ia menyarankan pemerintah tetap menggunakan indikator tersebut sembari memperbaiki data yang disebut mengalami distorsi itu.
"Meskipun data yang ada dinilai kurang valid karena tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya dan akan diperbaiki, kami meminta agar kebijakan yang akan diambil pemerintah tidak mengesampingkan data kematian tersebut meski sementara," ujarnya.
Arsul merujuk pernyataan Koalisi Warga Lapor Covid-19 yang menyebut bahwa data kematian under recorded karena banyak pemerintah daerah tak transparan dan mencatat cermat, kecuali DKI Jakarta. Menurut pemantauan PPP, kata Arsul, data itu tetap bermanfaat untuk mengingatkan masyarakat tentang masih tingginya angka kematian karena Covid-19.
Artinya, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat ini mengatakan meski validitasnya diragukan, data kematian tetap banyak dipakai oleh berbagai elemen warga. Misalnya untuk mengingatkan masyarakat luas agar lebih taat dengan pembatasan dan pentingnya vaksinasi. "Kalau dihilangkan, meski sementara, sama artinya dengan menghilangkan salah satu tool untuk mengingatkan masyarakat," kata Arsul.
Arsul menilai sudah menjadi tugas Satuan Tugas Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) untuk membereskan data tersebut. Menurut dia, pemerintah tak perlu malu jika angka kematian lebih tinggi setelah datanya dibereskan dan menjadi lebih akurat.
Dia mengimbuhkan, data yang lebih akurat akan membuat pengambilan kebijakan oleh pemerintah pusat hingga daerah menjadi berbasis bukti atau data (evidence/data based decision). "Bukan pikiran-pikiran lepas dari para pengambil kebijakan," ujar Arsul.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sebelumnya mengatakan, pemerintah mengeluarkan data kematian dari indikator turunnya status PPKM level 4 menjadi 3 di beberapa daerah. Luhut beralasan ada distorsi karena data kematian tidak diinput secara update.
