Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ketua DPD LaNyalla: Vaksinasi Harus Maksimal untuk Hidup Berdampingan dengan Covid

image-gnews
Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, Vaksinasi Harus Maksimal, RI Bersiap Hidup Berdampingan dengan Covid,
Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, Vaksinasi Harus Maksimal, RI Bersiap Hidup Berdampingan dengan Covid,
Iklan

INFO NASIONAL - Pandemi Covid-19 belum akan berakhir dalam waktu dekat. Sebagai antisipasi, pemerintah menyiapkan roadmap pelaksanaan hidup berdampingan dengan Covid.

Bagi Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, antisipasi yang dilakukan pemerintah adalah langkah tepat. Hanya saja, ada beberapa hal yang menurutnya harus menjadi perhatian serius pemerintah.

"Kita memang tidak pernah tahu sampai kapan pandemi akan berlangsung. Terus bertahan dengan kondisi seperti ini pun sepertinya akan sulit. Karena banyak sektor sudah terpukul. Menyiapkan roadmap untuk hidup berdampingan dengan Covid-19 adalah langkah yang tepat. Asalkan proses vaksinasi dilaksanakan maksimal,"ujar LaNyalla saat reses di Jawa Timur, Selasa 10 Agustus 2021.

Senator asal Jawa Timur ini menambahkan, rencana tersebut menuntut pemerintah untuk mempercepat vaksinasi. "Utamanya kepada seluruh daerah yang rentan terhadap tingginya tingkat penularan wabah. Dan sebaiknya, masyarakat tidak terburu-buru untuk melepaskan masker meskipun telah divaksin. Biarkan kondisi berangsur pulih dahulu dan angka kasus positif Covid-19 bisa ditekan," katanya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

LaNyalla pun optimistis roadmap hidup berdampingan dengan Covid bisa memulihkan ekonomi dan sektor-sektor lain secara bertahap.  "Artinya, akan ada pelonggaran-pelonggaran peraturan dan diperbolehkannya aktivitas ekonomi. Khususnya pada sektor perdagangan, kawasan perkantoran dan industri, transportasi umum, pendidikan dan pariwisata. Ini jelas langkah yang sangat baik. Namun, tetap harus menggunakan prokes yang ketat, serta diberikan persyaratan-persyaratan tertentu seperti telah vaksin dan persyaratan bebas Covid-19," katanya.

Mantan Ketua Umum PSSI itu menambahkan, yang terpenting dari semua peraturan pemberlakuan pelonggaran adalah implementasi yang benar dan ketat. Dia pun meminta semua pihak mematuhi kebijakan yang diambil pemerintah agar semua pihak dapat menekan penularan.

"Namun, kita juga berharap sikap, tindakan serta propaganda yang kontroversi tidak dilakukan para pelaku usaha, pelaku pada sektor-sektor lainnya. Dalam kondisi ini kita harus saling dukung agar bisa bangkit bersama-sama," ujarnya.(*)

Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Calon Anggota DPD asal NTT Gugat Hasil Pemilu ke MK

37 hari lalu

Petugas melakukan persiapan jelang sidang pendahuluan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2019 di Gedung MK, Jakarta, Kamis, 13 Juni 2019. KPU telah menyerahkan bukti terkait sengketa Pemilu. TEMPO/Subekti.
Calon Anggota DPD asal NTT Gugat Hasil Pemilu ke MK

El Asamau menduga ada kecurangan dalam proses penghitungan suara pemilihan senator di Nusa Tenggara Timur.


Tugas dan Wewenang Komeng Jika jadi Anggota DPD

16 Februari 2024

Foto pencalonan Alfiansyah Bustami Komeng sebagai Daftar Calon Tetap Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Barat yang ditampilkan pada surat suara Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Foto bergaya nyeleneh ini dianggap menarik perhatian pemilih saat pencoblosan. ANTARA/KPU
Tugas dan Wewenang Komeng Jika jadi Anggota DPD

Perolehan suara Komeng melesat di pemilihan DPD. Apa saja tugas dan fungsinya jika terpilih?


Viral Ikut Nyaleg di DPD Jawa Barat, Siapa Nama Asli Komeng?

15 Februari 2024

Komedian Alfiansyah alias Komeng memberikan keterangan pers saat pendaftaran Bakal Calon anggota DPD RI dari Jawa Barat di kantor KPU Jawa Barat, Bandung, Jawa Barat, Sabtu, 13 Mei 2023. Komeng menjadi salah satu dari 55 bakal calon yang bakal mengikuti proses verikasi menjadi calon tetap anggota DPD oleh KPU Jawa Barat pada pemilu 2024 mendatang. ANTARA FOTO/Novrian Arbi
Viral Ikut Nyaleg di DPD Jawa Barat, Siapa Nama Asli Komeng?

Komedian Komeng mencuri perhatian setelah mendapatkan banyak suara pada pemilihan DPD Jawa Barat. Siapa nama asli Komeng?


5 Caleg DPD RI Dapil DKI Ini Dana Kampanyenya Lebih Besar dari Parpol

17 Januari 2024

Anggota DPD RI Sylviana Murni. Foto: Istimewa
5 Caleg DPD RI Dapil DKI Ini Dana Kampanyenya Lebih Besar dari Parpol

Lima caleg DPD RI Dapil DKI memiliki dana kampanye di atas Rp 300 juta atau lebih besar dari LADK Partai Bulan Bintang (PBB) di tingkat nasional.


Hari Ini KPU DKI Umumkan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD dan DPD pada Pemilu 2024

4 November 2023

Ketua KPU Hasyim Asy'ari menunjukkan data digital kepada wartawan saat keterangan pers di Gedung KPU, Jakarta, Jumat, 3 November 2023. KPU menetapkan Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPR sebanyak 9.917 orang sedangkan untuk DPD sebanyak 668 orang untuk Pemilu 2024. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Hari Ini KPU DKI Umumkan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD dan DPD pada Pemilu 2024

KPU DKI Jakarta hari ini resmi merilis daftar calon tetap anggota DPRD DKI dan DPD pada Pemilu 2024.


Ketua Kelompok DPD: Jangan Lupakaan PPHN

13 Juli 2023

Ketua Kelompok DPD: Jangan Lupakaan PPHN

Kelompok DPD dan Komisi Kajian Ketatanegaraan di MPR telah lama menyiapkan Rekomendasi Materi PPHN.


Perjuangkan Aspirasi Daerah, Fadel Siap Kembali ke DPD

28 April 2023

Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad,
Perjuangkan Aspirasi Daerah, Fadel Siap Kembali ke DPD

Fadel mengikuti pemeriksaan kesehatan sebagai syarat mendaftar calon anggota DPD.


Pimpinan DPD RI Nono Sampono Tepis Rumor Pencabutan RUU Daerah Kepulauan

24 Maret 2023

Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono
Pimpinan DPD RI Nono Sampono Tepis Rumor Pencabutan RUU Daerah Kepulauan

RUU Daerah Kepulauan masih tercantum dalam Program Legislasi Nasional atau Prolegnas Prioritas 2023.


Pimpinan DPD Minta Peran Penyuluh Lapangan Pertanian Ditingkatkan

14 Maret 2023

Pimpinan DPD Minta Peran Penyuluh Lapangan Pertanian Ditingkatkan

Petugas Penyuluh Lapangan dapat mengontrol distribusi dan penggunaan pupuk subsidi di tingkat petani.


Pimpinan DPD Imbau Pemerintah Tangani Masalah di Ditjen Pajak

11 Maret 2023

Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah RI Sultan B Najamudin.
Pimpinan DPD Imbau Pemerintah Tangani Masalah di Ditjen Pajak

Penanganan yang cepat demi menjaga penerimaan pajak dapat sesuai dengan target APBN.