Temuan Ombudsman Soal TWK, Firli Bahuri Sebut KPK akan Ambil Sikap

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri saat mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 3 Juni 2021. Rapat tersebut membahas RKA K/L dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2022 dan membahas mengenai polemik tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai KPK. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri saat mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 3 Juni 2021. Rapat tersebut membahas RKA K/L dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2022 dan membahas mengenai polemik tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai KPK. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengatakan lembaganya telah mempelajari hasil pemeriksaan Ombudsman tentang tes wawasan kebangsaan (TWK).

    "KPK akan ambil sikap dan nanti akan disampaikan kepada publik bagaimana sikap KPK atas Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan itu, termasuk KPK akan berikan jawaban terhadap Ombudsman RI," kata Firli dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Senin, 2 Agustus 2021.

    Firli Bahuri mengatakan sebelum menyatakan sikap, KPK akan menunggu proses hukum yang masih berlangsung. Dia mengatakan saat ini TWK sedang digugat ke Mahkamah Konstitusi dan digugat secara materil ke Mahkamah Agung.

    "Seketika suatu persoalan sudah masuk ranah hukum, maka tentu ada independensi hukum. Jadi, kewenangan lain harus tunduk pada hukum," kata dia.

    Sebanyak 75 pegawai yang dinyatakan tidak lolos pernah mengajukan gugatan ke MK. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia juga pernah mengajukan. Tapi kedua gugatan itu sudah dicabut. Pegawai membantah mengajukan gugatan ke MA.

    Ombudsman menemukan potensi maladministrasi berlapis dalam pelaksanaan TWK. Maladministrasi itu berupa pelanggaran prosedur dan penyalahgunaan kewenangan. Salah satu temuan Ombudsman adalah kontrak pelaksanaan TWK antara KPK dan Badan Kepegawaian Negara dibuat tanggal mundur alias backdate. Selain itu, Ombudsman menemukan dugaan terjadi fabrikasi dalam penandatanganan berita acara rapat harmonisasi rancangan Peraturan KPK yang memuat pasal TWK.

    Ombudsman memberikan catatan perbaikan untuk KPK dan pihak yang terlibat. Salah satu catatan koreksi itu adalah mengangkat para pegawai yang dinyatakan tak lolos TWK menjadi ASN paling lambat 30 Oktober 2021.

    Baca juga: Ombudsman Minta TWK Tak Jadi Dasar Berhentikan Pegawai KPK


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTM Lahirkan Klaster Covid-19 di Sekolah, 3 Provinsi Catat Lebih dari 100 Gugus

    Kebijakan PTM mulai diterapkan sejak akhir Agustus lalu. Namun, hanya anak 12 tahun ke atas yang boleh divaksin. Padahal, PTM digelar mulai dari PAUD.