Lapor Covid-19 Sebut Ketimpangan Vaksinasi Covid-19 karena Perencanaan Serabutan

TEMPO.CO, Jakarta - Vaksinasi Covid-19 di Indonesia masih timpang antara Pulau Jawa-Bali dan daerah lainnya. Menurut Koalisi Warga Lapor Covid-19, ketimpangan vaksinasi di Indonesia ini terjadi salah satunya karena perencanaan yang kurang baik.

"Kami melihat ketimpangan distribusi vaksin ini dari konteks perencanaannya, sepertinya serabutan," kata anggota Lapor Covid-19 Agus Sarwono ketika dihubungi, Jumat, 30 Juli 2021.

Agus mengatakan memang ada sejumlah lembaga yang membantu pemerintah dalam program vaksinasi, seperti Kepolisian RI dan Tentara Nasional Indonesia. Namun, dia menilai distribusi vaksin Covid-19 masih cenderung berpusat di kota-kota besar. Padahal, animo masyarakat di daerah-daerah terpencil untuk divaksin pun cukup besar.

Menurut Agus, sentra vaksinasi juga masih lebih banyak berada di kota-kota besar dan belum sampai ke pelosok daerah. Di sisi lain, kata dia, sejumlah masyarakat mengadukan masih kesulitan mendapatkan vaksin karena persyaratan surat domisili.

"Padahal itu sudah dihapuskan, sudah tidak ada lagi syarat terima vaksin pakai surat domisili," kata Agus.

Agus mengatakan pemerintah harus menyegerakan pemerataan vaksinasi di luar Jawa dan Bali. Sebab, angka kasus di luar Pulau Jawa dan Bali pun diketahui meningkat belakangan ini dengan adanya penyebaran virus corona varian delta.

"Sekarang kan episentrumnya bukan hanya di Jawa Bali, di beberapa daerah juga mulai terjadi. Untuk mengejar herd immunity, proses sebarannya harus dilakukan," kata Agus.

Merujuk data Lapor Covid-19, jumlah vaksin yang didistribusikan ke daerah di luar Jawa-Bali masih tergolong rendah. Data per 16 Juli mencatat, rata-rata jumlah distribusi masih berada di bawah 50 persen dari target sasaran vaksinasi. Hanya distribusi vaksin ke Kepulauan Riau yang angkanya cukup tinggi, yakni sudah mencapai 73 persen.

Ketimpangan vaksin di Indonesia ini juga disorot oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO) dalam situation report yang dirilis 28 Juli lalu. WHO juga menyoroti masih banyaknya tenaga kesehatan di sejumlah provinsi, seperti Papua, Maluku, dan Sulwesi Tengah yang sama sekali belum mendapatkan vaksin.

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan per hari ini, masih ada 20 persen tenaga kesehatan yang belum mendapatkan vaksinasi Covid-19. Di Maluku, angkanya sekitar 15 persen. "Lebih miris lagi kalau sampai sekarang ada nakes belum lengkap vaksinasinya, padahal mereka yang setiap hari berhadapan dengan pasien," kata Agus Sarwono dari Lapor Covid-19.

Baca juga: Pemerintah Didesak Permudah Vaksinasi Covid-19 untuk Masyarakat Adat