Ada Kekerasan oleh Aparat Selama Pandemi, Ini Rekomendasi KontraS ke Jokowi

Reporter:
Editor:

Aditya Budiman

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Seorang massa aksi beristirahat di tengah pengawalan petugas kepolisian saat mengikuti aksi 1812 di Jl Abdul Muis, Jakarta, Jumat, 18 Desember 2020. Petugas gabungan dari unsur TNI-Polri dan Pemprov DKI Jakarta memukul mundur massa yang menolak dibubarkan guna menghindari kerumunan. Sebanyak 5.000 personel gabungan mengawal dan mengamankan unjuk rasa 1812 di kawasan MH Thamrin. Dalam aksi tersebut ada tiga tuntutan diserukan yakni meminta kasus penembakan enam anggota laskar FPI diusut tuntas, mendesak agar Imam Besar FPI Muhammad Rizieq Shihab dibebaskan tanpa syarat, dan setop diskriminasi hukum. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

    Seorang massa aksi beristirahat di tengah pengawalan petugas kepolisian saat mengikuti aksi 1812 di Jl Abdul Muis, Jakarta, Jumat, 18 Desember 2020. Petugas gabungan dari unsur TNI-Polri dan Pemprov DKI Jakarta memukul mundur massa yang menolak dibubarkan guna menghindari kerumunan. Sebanyak 5.000 personel gabungan mengawal dan mengamankan unjuk rasa 1812 di kawasan MH Thamrin. Dalam aksi tersebut ada tiga tuntutan diserukan yakni meminta kasus penembakan enam anggota laskar FPI diusut tuntas, mendesak agar Imam Besar FPI Muhammad Rizieq Shihab dibebaskan tanpa syarat, dan setop diskriminasi hukum. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Untuk Orang Hilang Dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mencatat setidaknya ada 17 peristiwa kekerasan yang melibatkan aparat hukum sejak April 2020 hingga Januari 2021 atau dalam masa pandemi Covid-19.

    "Peristiwanya beragam, mulai dari penganiayaan, penangkapan sewenang-wenang, penembakan dengan water canon, intimidasi hingga pembubaran paksa," ujar Anggota Divisi Riset dan Dokumentasi KontraS Rozy Brilian melalui konferensi pers daring pada Selasa, 27 Juli 2021.

    Dari belasan aksi kekerasan itu, KontraS mencatat satu orang korban tewas, dua orang korban mengalami luka, dan 326 orang korban penangkapan. Alhasil, KontraS melihat bahwa situasi penanganan pandemi Covid-19 dengan pendekatan keamanan tidak berhasil dan harus segera dihentikan. Apalagi, menurut Rozy, pelibatan aparat tak serta merta membuat penyebaran Covid-19 landai.

    Rozy menjelaskan, masyarakat terpaksa untuk melanggar ketentuan PPKM adalah imbas dari ketidaksanggupan pemerintah dalam menjamin kebutuhan dasar warga negara. Masyarakat berupaya menyelamatkan diri dan bertahan hidup di tengah situasi krisis dengan mencari pemasukan untuk kebutuhan hidup sehari-hari.

    Padahal, dalam UU Kekarantinaan Kesehatan, pemerintah memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dalam kondisi karantina wilayah. Alih-alih menjalankan kewajiban, pemerintah justru menggunakan beragam istilah yang KontraS nilai sebagai bentuk pengalihan tanggung jawab dari UU Kekarantinaan Kesehatan.

    Selain itu, pemerintah lebih memilih melibatkan aparat hukum secara penuh. "Metode pendekatan keamanan selama ini harus ditransformasikan menjadi pendekatan berbasis pemenuhan hak," ucap Rozy.

    Untuk itu lah, KontraS mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melakukan lima hal. Kelima hal itu ialah mengaudit dan mengevaluasi secara menyeluruh efektifitas pelibatan Badan Intelijen Negara (BIN), TNI, dan Polri dalam mengendalikan pandemi supaya dapat bekerja sesuai dengan kapasitasnya agar tidak sewenang-wenang dan mengancam kebebasan sipil.

    Kemudian, menjamin dan memastikan langkah penegakan sanksi terhadap pembatasan sosial sesuai dengan prinsip hak asasi manusia. "Ketiga, pemerintah harus segera menghentikan pendekatan keamanan dan segera mengambil pendekatan kesehatan serta pemenuhan hak masyarakat dalam menyelesaikan pandemi," ujar Rozy.

    Ia menilai represi terhadap masyarakat tidak akan menyelesaikan masalah yang ada. Kebijakan penanganan pandemi yang diambil tidak  boleh menempatkan masyarakat sebagai korban. "Aparat di lapangan harus lebih humanis dan memikirkan dampak selanjutnya," kata Rozy.

    Selanjutnya, pemerintah harus menjamin kebutuhan hidup warga negara dengan menyusun strategi pemulihan terhadap warga yang menerima dampak dari penanganan Covid-19. Terakhir, KontraS meminta Presiden Jokowi memberikan kewenangan penuh bagi otoritas kesehatan dengan melibatkan pakar dan ahli untuk menyusun, memantau, serta menyampaikan rekomendasi untuk penanganan.

    Baca juga: Jokowi Ingatkan ASN untuk Melayani Masyarakat, Bukan Dilayani

    ANDITA RAHMA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTM Lahirkan Klaster Covid-19 di Sekolah, 3 Provinsi Catat Lebih dari 100 Gugus

    Kebijakan PTM mulai diterapkan sejak akhir Agustus lalu. Namun, hanya anak 12 tahun ke atas yang boleh divaksin. Padahal, PTM digelar mulai dari PAUD.