Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

2 Alasan Distribusi Vaksin Covid-19 Belum Merata

Reporter

image-gnews
Juru Bicara Vaksinasi dari Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi, Foto: Lukas - Biro Pers Sekretariat Presiden
Juru Bicara Vaksinasi dari Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi, Foto: Lukas - Biro Pers Sekretariat Presiden
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Juru Bicara Vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengungkap alasan distribusi vaksin Covid-19 belum merata di sejumlah daerah. Di antaranya; keterbatasan stok dan teknis produksi di dalam negeri.

"Permasalahan sebenarnya adalah karena memang vaksinnya belum datang semua. Kita butuh vaksin 426 juta dosis. Yang kita terima sampai saat ini 130 juta dosis," kata Siti Nadia Tarmizi melalui keterangan tertulis, Senin 26 Juli 2021.

Menurut Nadia dari total 130 juta dosis vaksin yang tersedia di Indonesia, sebanyak 68 juta dosis di antaranya sudah didistribusikan ke seluruh daerah.

Sebanyak 50 persen dosis vaksin COVID-19 didistribusikan ke tujuh provinsi di Pulau Jawa dan Bali. Sebab angka kasus di wilayah itu yang cukup tinggi. Sisanya, disebar ke 27 provinsi di luar Jawa dan Bali.

"Otomatis pembagiannya akan berbeda-beda. Memang jumlah vaksin yang tersedia tidak sesuai dengan kebutuhan kita, karena vaksin datangnya bertahap," katanya.

Di samping itu, kata Nadia, jumlah vaksin yang didistribusikan menuju fasilitas pelayanan kesehatan di daerah juga disesuaikan dengan perhitungan seperti laporan stok vaksin hingga kecepatan laju penyuntikan.

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, sudah 61 juta penduduk yang sudah menerima vaksin. "Dari 68 juta dosis vaksin yang terdistribusi itu pasti ada sisa, mungkin sekitar 5 persenan," katanya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Nadia mengatakan Bio Farma masih menyimpan sekitar 65 juta juta dosis vaksin, sebanyak 30 juta di antaranya berbentuk bahan baku yang sedang dalam proses produksi hingga empat pekan ke depan. "Sebanyak 30 juta dosis lagi dalam proses pengujian mutu dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)," katanya.

Ia mengatakan Indonesia dijadwalkan menerima vaksin dari Sinovac dan AstraZeneca setiap bulan. Pada Agustus 2021, Indonesia dijadwalkan menerima tambahan 15 juta dosis vaksin Sinovac.

"Kita berharap nanti dari Covax Facility dapat 7 jutaan. Kemudian yang kita beli sendiri dari AstraZeneca ada juga. Itu perkiraannya sekitar 3 juta," ujarnya.

Nadia memperkirakan Indonesia akan kedatangan 35 juta sampai 40 juta dosis vaksin pada Agustus 2021. "Itu termasuk rencananya vaksin Pfizer dan mungkin Novavax. Pfizer akan datang akhir Agustus sekitar 2 juta atau 3 juta," katanya.

Nadia menambahkan saat ini animo masyarakat terhadap program vaksinasi COVID-19 semakin tinggi, seiring dengan laju penularan kasus yang juga meningkat di sejumlah daerah.

Baca: Hak Anak Mendapatkan Vaksinasi Covid-19, Kemenkes Permudah Persyaratan

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

1 Juta Warga Indonesia Berobat ke Luar Negeri, Kemenkes: Layanan Kesehatan Belum Merata

2 jam lalu

Ilustrasi ruang perawatan di rumah sakit.
1 Juta Warga Indonesia Berobat ke Luar Negeri, Kemenkes: Layanan Kesehatan Belum Merata

Jokowi sebelumnya kembali menyinggung banyaknya masyarakat Indonesia yang berobat ke luar negeri dalam rapat kerja Kemenkes.


Jenis Vaksin yang Dianjurkan Pakar untuk Jemaah Haji

1 hari lalu

ilustrasi Haji (pixabay.com)
Jenis Vaksin yang Dianjurkan Pakar untuk Jemaah Haji

Empat jenis vaksin sangat penting bagi jemaah haji, terutama yang masuk populasi berisiko tinggi seperti lansia dan pemilik komorbid.


Jokowi Sebut RI Ketergantungan Impor Produk Farmasi dan Alat Kesehatan

1 hari lalu

Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja di Provinsi Sulawesi Barat pada Selasa, 23 April 2024. Mengawali kegiatannya, Presiden Jokowi meninjau Kantor Gubernur Sulawesi Barat yang sempat hancur saat terjadi gempa pada tahun 2021 lalu. Foto: Rusman - Biro Pers Sekretariat Presiden
Jokowi Sebut RI Ketergantungan Impor Produk Farmasi dan Alat Kesehatan

Presiden Jokowi mengharapkan industri kesehatan dalam negeri makin diperkuat.


Hari Demam Berdarah Nasional, Ini 4 Cara Mencegah DBD

3 hari lalu

Petugas fogging melakukan pengasapan di RW 05, Sunter Agung, Jakarta Utara, Selasa, 8 Agustus 2023. Kegiatan fogging ini sebagai upaya untuk mencegah meluasnya demam berdarah dengue (DBD) di daerah tersebut. Sebelumnya, salah seorang warga di RW 05 terkena DBD. Masyarakat diminta untuk mewaspadai akan ancaman DBD saat musim kemarau dengan tetap menjaga kebersihan dilingkungan tempat tinggal. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Hari Demam Berdarah Nasional, Ini 4 Cara Mencegah DBD

22 April ditetapkan sebagai Hari Demam Berdarah Nasional oleh Kemenkes, meningkatkan kesadaran wargauntuk dapat mencegah penyakit DBD.


Kasus Korupsi APD di Kemenkes, KPK Panggil Saksi Lain untuk Konfirmasi Keterangan Politikus PDIP Ihsan Yunus

6 hari lalu

Anggota Komisi II DPR RI M Rakyan Ihsan Yunus duduk di ruang tunggu sebelum menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis 25 Februari 2021. Ihsan dipanggil sebagai saksi untuk tersangka MJS (Matheus Joko Santoso) dalam kasus dugaan suap pengadaan bantuan sosial (bansos) COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020. ANTARA FOTO/Galih Pradipta
Kasus Korupsi APD di Kemenkes, KPK Panggil Saksi Lain untuk Konfirmasi Keterangan Politikus PDIP Ihsan Yunus

KPK mengatakan terdapat bukti mark up harga pada kasus korupsi APD di Kemenkes. Harga pengadaan APD sangat jauh dari kewajaran.


Anggota DPR Minta Pemerintah Batalkan Pemecatan 249 Nakes di Manggarai

6 hari lalu

Ribuan tenaga kesehatan atau Nakes berunjuk rasa di depan Monas untuk menagih janji pemerintah untuk mengangkat mereka menjadi aparat sipil negara atau ASN, Kamis, 22 Sepetember 2022. Nakes yang sudah menjadi garda terdepan melawan Covid-19 merasa dikhianati, sebelumya pemerintah menjanjikan mereka menjadi ASN di awal pandemi. TEMPO/Magang/Aqsa Hamka
Anggota DPR Minta Pemerintah Batalkan Pemecatan 249 Nakes di Manggarai

Pemerintah pusat diminta menjembatani Pemerintah Kabupaten Manggarai dan nakes yang dipecat untuk menemukan solusi bersama.


5 Tes Kesehatan yang Perlu Dilakukan Bagi Pasangan Pra Nikah

7 hari lalu

Ilustrasi pernikahan outdoor di Candi Prambanan. Dok. istimewa
5 Tes Kesehatan yang Perlu Dilakukan Bagi Pasangan Pra Nikah

Tes kesehatan pra-nikah adalah langkah proaktif yang dapat membantu membangun dasar yang kuat untuk pernikahan yang sehat dan bahagia.


Politikus PDIP Ihsan Yunus Penuhi Pemeriksaan KPK sebagai Saksi Korupsi APD Kemenkes 2020

8 hari lalu

Anggota Komisi II DPR RI M Rakyan Ihsan Yunus duduk di ruang tunggu sebelum menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis 25 Februari 2021. Ihsan dipanggil sebagai saksi untuk tersangka MJS (Matheus Joko Santoso) dalam kasus dugaan suap pengadaan bantuan sosial (bansos) COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020. ANTARA FOTO/Galih Pradipta
Politikus PDIP Ihsan Yunus Penuhi Pemeriksaan KPK sebagai Saksi Korupsi APD Kemenkes 2020

KPK memeriksa politikus PDIP Ihsan Yunus dalam kasus dugaan korupsi APD Kemenkes 2020 di Gedung Merah Putih KPK, Kamis, 18 April 2024.


Kasus Dugaan Pemecatan Ratusan Tenaga Kesehatan di NTT: Kronologi hingga Respons DPR

8 hari lalu

Tenaga Kesehatan menyuntikkan vaksin Inavac kepada warga saat Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) di kawasan Budaran HI, Jakarta, Minggu, 17 Desember 2023. Dinas Kesehatan DKI Jakarta dalam rangka Hari Kesehatan Nasional ke-59 menyelanggarakan cek kesehatan dan pencegahan obesitas serta vaksinasi gratis kepada warga untuk mencegah kenaikan kasus Covid-19. TEMPO/M Taufan Rengganis
Kasus Dugaan Pemecatan Ratusan Tenaga Kesehatan di NTT: Kronologi hingga Respons DPR

Anggota DPR geram atas kasus dugaan pemecatan 249 Tenaga Kesehatan (Nakes) non-ASN di Manggarai, NTT.


Penjelasan Kemenkes soal Isu Batalkan NIK PPPK Bidan Pendidik

9 hari lalu

Ilustrasi Bidan. shutterstock.com
Penjelasan Kemenkes soal Isu Batalkan NIK PPPK Bidan Pendidik

Sebelumnya, ratusan pelamar D4 Bidan Pendidik dinyatakan lulus seleksi PPPK 2023, Namun, pada April 2024, NI PPPK dibatalkan oleh Kemenkes.