Ombudsman Tegaskan Independensi Periksa TWK KPK: Ini Bukan soal Novel Baswedan

Penyidik KPK Novel Baswedan (tengah) dan sejumlah perwakilan pegawai yang tak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) memberikan keterangan kepada wartawan usai menjalani pemeriksaan di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Selasa 8 Juni 2021. Novel bersama sejumlah perwakilan pegawai KPK yang tak lolos TWK kembali mendatangi Komnas HAM untuk menyerahkan tambahan informasi dan dokumen terkait laporan dugaan pelanggaran HAM dalam proses TWK. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Ombudsman Republik Indonesia Robert Na Endi Jaweng mengatakan lembaganya independen dan obyektif dalam memeriksa pengaduan tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia memastikan Ombudsman tak berpihak kepada pelapor atau terlapor.

Menurut Robert, independensi dan obyektivitas penting sebab kekuatan Ombudsman bukan pada kewenangan menjatuhkan sanksi, tetapi memberikan pengaruh.

"Produk kami ini muncul dari proses yang obyektif, menjunjung tinggi mahkota kami yaitu independensi, beralaskan integritas. Saya tidak tergoda siapa pun," kata Robert dalam wawancara Ini Budi di kanal Youtube Tempo, Jumat, 23 Juli 2021.

Robert juga mengatakan kerja serta hasil pemeriksaan Ombudsman bukan hanya menyangkut 75 pegawai KPK yang tak lolos TWK, seperti Novel Baswedan, Yudi Purnomo Harahap, atau Chandra Sulistio Reksoprodjo. Namun, dia mengakui KPK itu sendiri menjadi simbol harapan publik dalam pemberantasan korupsi.

"Buat saya ini bukan sekadar soal Novel, bukan sekadar soal Yudi Purnomo, bukan sekadar soal Chandra. Ini soal bangsa, soal kita," ujar Robert.

Robert mengatakan kerja Ombudsman dalam pemeriksaan tes wawasan kebangsaan ini bagian dari komitmen memastikan Indonesia yang bersih dan maju tanpa maladministrasi, inefisiensi, dan korupsi. Dia menilai tiga isu tersebut menjadi tantangan Indonesia ke depan.

"Saya tetap obyektif tentu saja, tapi obyektivitas saya tentu tidak dibangun dari ruang kosong," ucapnya.

Ombudsman sebelumnya menyatakan adanya maladministrasi, penyimpangan prosedur, dan penyalahgunaan wewenang dalam proses tes wawasan kebangsaan pegawai KPK. Di antaranya adanya pasal sisipan mengenai TWK dalam Peraturan KPK, kesepakatan KPK dan Badan Kepegawaian Negara yang dibuat mundur dari tanggal sebenarnya (back dated), dan inkompetensi BKN dalam pelaksanaan TWK.

Baca juga: Kata Ombudsman Pertanyaan TWK Pegawai KPK Biasa Dipakai untuk Kontra-Intelijen

BUDIARTI UTAMI PUTRI






Wali Kota Depok Tak Hadir di Ombudsman, Tim Advokasi SDN Pondokcina 1 Malah Diminta Mediasi

8 jam lalu

Wali Kota Depok Tak Hadir di Ombudsman, Tim Advokasi SDN Pondokcina 1 Malah Diminta Mediasi

Tim Advokasi SDN Pondokcina 1 menyesalkan Wali Kota Depok tak hadir dalam proses klarifikasi di Ombudsman RI.


Kesulitan Kejar Harun Masiku Cs, KPK Terkendala Strategi Pelaku Ganti Nama

13 jam lalu

Kesulitan Kejar Harun Masiku Cs, KPK Terkendala Strategi Pelaku Ganti Nama

Ketua KPK Firli Bahuri mengakui kesulitan menangkap empat buronan yang salah satunya adalah Harun Masiku.


Perlawanan Orang Tua Siswa SDN Pondokcina 1 Depok Berlanjut, Hari Ini Beri Klarifikasi ke Ombudsman

15 jam lalu

Perlawanan Orang Tua Siswa SDN Pondokcina 1 Depok Berlanjut, Hari Ini Beri Klarifikasi ke Ombudsman

Tim Advokasi SDN Pondokcina 1 mendampingi para orang tua untuk memberikan klarifikasi terhadap Ombudsman RI. Minta alihfungsi dibatalkan.


Saling Lapor Petinggi KPK karena Formula E

19 jam lalu

Saling Lapor Petinggi KPK karena Formula E

Kengototan KPK mengusut kasus Formula E berdampak pada perpecahan antar-petinggi lembaga itu.


Di Depan Jokowi, Firli Sebut Harun Masiku dan 3 Buronan Lain Masih Dikejar

1 hari lalu

Di Depan Jokowi, Firli Sebut Harun Masiku dan 3 Buronan Lain Masih Dikejar

Ketua KPK Firli Bahuri melaporkan upaya penangkapan terhadap Harun Masiku dan tiga buronan kasus korupsi lainnya di depan Presiden Jokowi.


Jokowi Tanggapi Harun Masiku Buron 3 Tahun: Kalau Barangnya Ada, Pasti Ditemukan

1 hari lalu

Jokowi Tanggapi Harun Masiku Buron 3 Tahun: Kalau Barangnya Ada, Pasti Ditemukan

Jokowi memberikan komentar diplomatis soal Harun Masiku, politikus PDI Perjuangan yang sudah jadi buronan KPK selama hampir 3 tahun.


KPK Pastikan Lukas Enembe Sehat dan Mampu Jalani Persidangan

1 hari lalu

KPK Pastikan Lukas Enembe Sehat dan Mampu Jalani Persidangan

KPK menyampaikan hasil pemeriksaan kesehatan Lukas Enembe tersangka dugaan tindak pidana korupsi, sehat dan mampu untuk menjalani persidangan.


Penyelidikan Kasus Dugaan Korupsi Formula E Jakarta Masih Berjalan, Ini Kata KPK

1 hari lalu

Penyelidikan Kasus Dugaan Korupsi Formula E Jakarta Masih Berjalan, Ini Kata KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dilaporkan masih terus melakukan penyilidikan terkait dugaan korupsi dalam penyelenggaraan Formula E Jakarta.


Terus Usut Kasus Suap Lukas Enembe, KPK Geledah Kantor Dinas PU Papua

1 hari lalu

Terus Usut Kasus Suap Lukas Enembe, KPK Geledah Kantor Dinas PU Papua

KPK menggeledah kantor DInas PU Papua untuk terus mengusut kasus korupsi Lukas Enembe.


KPK Telisik Dugaan Aliran Duit Nurhadi ke Dito Mahendra

2 hari lalu

KPK Telisik Dugaan Aliran Duit Nurhadi ke Dito Mahendra

Dalam pemeriksaan Dito Mahendra, KPK menelisik tentang dugaan aliran duit dari Nurhadi.