TEMPO.CO, Bandung - Walikota Bandung Oded M Danial mengatakan, akan merevisi aturan pelaksanaan PPKM Darurat jika pemerintah memutuskan perpanjangannya. “Saya sudah berdiskusi dengan Dandim dan Polrestabes, Insya Allah untuk PPKM ke depan ada beberapa poin-poin yang direlaksasi,” kata dia, Selasa, 20 Juli 2021.
Oded mengatakan, pemerintah akan memperpanjang PPKM Darurat. “Kemarin siang saya mendapat arahan dari Presiden, PPKM Darurat tetap dilanjut terutama untuk wilayah-wilayah yang berisiko tinggi atau zona merah,” kata dia.
Oded mengatakan, ada sejumlah revisi aturan pengetatan yang akan dilonggarkan. Diantaranya penerapan aturan buka tutup jalan di Kota Bandung. “Kita akan coba dievaluasi dikembalikan sebelum PPKM, tapi sedang dilihat mana saja yang dinilai rawan kerumunan,” kata dia.
Pelonggaran lainnya mengenai aturan jam operasional cafe dan restoran dengan syarat penerapan protokol kesehatan yang ketat. “Artinya jam operasionalnya diberikan relaksasi. Tapi tidak ada kerumunan. Kalau ada kerumunan, saya langsung minta petugas untuk membubarkan tapi dengan cara yang humanis jangan aroganlah,” kata Oded.
Oded mengatakan, tidak bisa menutup mata banyak warga yang terkena dampak penerapan PPKM Darurat. Sejumlah kelompok masyarakat misalnya berunjuk rasa Senin, 19 Juli 2021, memprotes rencana perpanjangan PPKM Darurat. Oded setuju meneruskan protes tersebut dengan menyurati pemerintah pusat.
Sejumlah kelompok masyarakat menolak rencana perpanjangan PPKM darurat. Kordinator Aliansi Pedagang Pasar Kota Bandung, Rahmat Rendi mengatakan, PPKM Darurat menyulitkan pedagang mencari nafkah. “Kami siap berjalan normal dengan standar prokes ketat,” kata dia.
Perwakilan Driver Online Roda 4 Kota Bandung, Adi Azhari mengatakan hal senada. “PPKM ini menyiksa berbagai lini, seperti restoran, antar penumpang sampai pengambilan barang. Kita harapkan ini jangan perpanjang,” kata dia.
Kapolrestabes Bandung, Komisaris Besar Ulung Sampurna Jaya mengatakan, akan menampung permintaan warga untuk melonggarkan penyekatan jalan. “Usulannya kita rapat dulu menunggu hasilnya. Untuk jam operasional dalam hal ini lebih menekan mobilitas dan kerumunan. Kita lihat tempat itu di mana aja,” kata dia.
AHMAD FIKRI
Baca juga: Satgas Covid-19 Minta Pemerintah Hati-hati Jika Lakukan Relaksasi PPKM Darurat