Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

BEM Unnes Kritik Wapres, Akademisi: Itu Biasa, kecuali di Negara Fasis

image-gnews
Ilustrasi Universitas Negeri Semarang (Unnes). unnes.ac.id
Ilustrasi Universitas Negeri Semarang (Unnes). unnes.ac.id
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Penasihat Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA), Herlambang Wiratraman menilai Universitas Negeri Semarang bertindak eksesif merespons ekspresi kritis BEM Unnes yang menjuluki Wakil Presiden Ma'ruf Amin King of Silent dan Ketua DPR Puan Maharani Queen of Ghosting.

Herlambang mengatakan, KIKA menerima aduan bahwa Rektor Unnes Fathur Rokhman meminta BEM menghapus unggahan media sosial mereka karena dinilai memuat penghinaan agama. Dia pun menilai pimpinan Unnes seperti asal menekan dan tak memahami substansi hukum.

"Saya pikir tekanan yang disampaikan, peringatan yang disampaikan oleh pihak manajemen seperti tidak memahami apa itu pasal-pasal di UU ITE. Apa betul itu penghinaan," kata Herlambang ketika dihubungi, Kamis, 8 Juli 2021.

BEM Unnes sebelumnya menyatakan julukan King of Silent disematkan lantaran Ma'ruf Amin diam saja dalam penanganan pandemi Covid-19. Sedangkan Puan dinilai tak memiliki paradigma kerakyatan sebagai ketua Dewan.

Menurut Herlambang, kritik terhadap posisi wakil presiden dan ketua DPR adalah hal lumrah dalam negara demokrasi. "Mengkritik posisi wapres dan ketua DPR itu kan hal biasa di negara demokrasi, kecuali negara fasis atau kampus yang manajemennya fasis," kata dosen hukum tata negara Universitas Airlangga ini.

Herlambang mengatakan peristiwa ini hanya mengulang pembungkaman kebebasan berekspresi yang ada di kampus. Dia berujar, sudah banyak pula aduan yang masuk ihwal tindakan Unnes yang mengancam pemidanaan maupun tekanan di internal kampus atas kritik-kritik mahasiswanya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menurut Herlambang, kampus kian tak mewadahi pemikiran kritis dari mahasiswa. Ia mengingatkan, kebebasan berekspresi dijamin dan dilindungi oleh hukum. Indonesia pun telah meratifikasi Kovenan Internasional untuk Hak Sipil dan Politik.

Rektor Unnes Fathur Rokhman tak menjawab secara spesifik ihwal tekanan terhadap BEM Unnes. Ia hanya mengatakan, mahasiswa sebaiknya tak membuat unggahan yang mengandung nuansa kurang positif dan kurang relevan dengan nilai kesantunan terlebih di masa pandemi. "Sebaiknya diturunkan dan diganti dengan unggahan yang bernuansa positif, kedamaian, dan menginspirasi orang lain untuk berbuat kebaikan," kata Fathur lewat pesan singkat, Kamis, 8 Juli 2021.

BUDIARTI UTAMI PUTRI

Baca: Dikritik BEM Unnes, Jubir Ma'ruf Amin: Wapres Tak Pakai Jasa Buzzer

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Wapres Ma'ruf Amin Resmikan Pasar Encik Puan Perak Tanjung Pinang

1 hari lalu

Wakil Presiden Ma'ruf Amin resmikan Pasar Baru Tanjungpinang (Encik Puan Perak). Foto Humas Pemprov Kepri
Wapres Ma'ruf Amin Resmikan Pasar Encik Puan Perak Tanjung Pinang

Wapres Ma'ruf Amin menegaskan pentingnya pengelolaan dan pemeliharaan pasar serta infrastruktur jalan yang baik untuk mendukung perekonomian lokal.


Transportasi Publik Perlu Perhitungkan Dampak Lingkungan

4 hari lalu

Pesepeda ber-atribut lengkap melewati lajur sepeda yang berada di jalan Tentara Pelajar, Palmerah, Jakarta Barat, Ahad, 9 Oktober 2022. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berharap pembangunan lajur sepeda ini mendorong masyarakat untuk memakai transportasi ramah lingkungan. TEMPO/Muhammad Ilham
Transportasi Publik Perlu Perhitungkan Dampak Lingkungan

Wakil Presiden Maruf Amin mengatakan pentingnya perencanaan transportasi melihat dampak lingkungan


DPP PKB Sedang Rekrutmen Figur Ketua Harian, Ini Syaratnya

4 hari lalu

Politisi PKB yang juga Anggota DPR RI Syaiful Huda di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat, 6 September 2024. ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi
DPP PKB Sedang Rekrutmen Figur Ketua Harian, Ini Syaratnya

PKB menyatakan susunan kepengurusan periode 2024-2049 yang beredar di publik belum final.


Trenggalek Serius Tangani Stunting,Wakil Presiden Beri Insentif Fiskal untuk Bupati

6 hari lalu

Penghargaan insentif fiskaldari Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin untuk Pemerintah Kabupaten Trenggalek. Dok. Pemkab Trenggalek
Trenggalek Serius Tangani Stunting,Wakil Presiden Beri Insentif Fiskal untuk Bupati

Bupati Trenggalek M. Nur Arifin mendapat insentif fiskal lebih dari Rp 5 miliar dari Wakil Presiden Ma'ruf Amin karena penanganan stunting melibatkan semua komponen di masyarakat.


Puan Maharani Ungkap Alasan Sebut Pilkada Jateng Bukan Perang Bintang

6 hari lalu

Ketua DPP Bidang Politik sekaligus Ketua DPR RI, Puan Maharani, saat menyampaikan Pembacaan Rekomendasi Eksternal Rakernas V PDIP di di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta Utara, pada Ahad, 26 Mei 2024. Dok. Humas PDIP
Puan Maharani Ungkap Alasan Sebut Pilkada Jateng Bukan Perang Bintang

Puan Maharani mengatakan PDIP tetap optimistis memenangi Pilkada Jateng 2024.


Momen Puan Maharani Ajak Pramono Anung Hampiri Prabowo di Istana

7 hari lalu

Ketua DPR Puan Maharani (kiri) bersama Sekretaris Kabinet Pramono Anung menemui Menteri Pertananan sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto di sela acara kunjungan Paus Fransiskus di Istana Negara, Rabu, 4 September 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Momen Puan Maharani Ajak Pramono Anung Hampiri Prabowo di Istana

Momen menarik terjadi saat Puan Maharani mengajak Pramono Anung menghampiri Presiden terpilih Prabowo di sela kunjungan Paus Fransiskus di Istana.


Ma'ruf Amin Sebut Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia Berkembang Pesat

8 hari lalu

Wakil Presiden Ma'ruf Amin. ANTARA/Akbar Nugroho Gumay
Ma'ruf Amin Sebut Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia Berkembang Pesat

Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyebut ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia berkembang pesat.


Pengamat Sebut Polemik PKB Bisa Diselesaikan di Mahkamah Partai

9 hari lalu

Mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Lukman Edy (kiri) menunjukkan surat permohonan penolakan pengesahan kepengurusan DPP PKB hasil Muktamar Bali saat mendatangi Kantor Kemenkumham, di Jakarta, Selasa, 28 Agustus 2024. Kedatangan Lukman dalam rangka menyerahkan surat keberatan atas hasil Muktamar VI PKB yang berlangsung di Bali 24-25 Agustus 2024. Mantan Sekjen PKB itu mengatakan perlu pembenahan di PKB sesuai dengan pendirian PKB. Tempo/Ilham Balindra
Pengamat Sebut Polemik PKB Bisa Diselesaikan di Mahkamah Partai

Pengamat merespons soal polemik muktamar tandingan PKB.


Kata Elite PKB soal Ma'ruf Amin Datangi Kantor DPP di Tengah Isu Muktamar Tandingan

11 hari lalu

Wakil Presiden Ma'ruf Amin (kedua kanan) berjabat tangan dengan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar (kedua kiri) disaksikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Tjahjanto (kanan), dan Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Hassanudin Wahid (kiri) di sela pembukaan Muktamar VI Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Badung, Bali, Sabtu 24 Agustus 2024. Muktamar tersebut mengusung tema PKB Solusi Bangsa yang berlangsung pada 24-25 Agustus 2024. ANTARA FOTO/Nyoman Hendra Wibowo
Kata Elite PKB soal Ma'ruf Amin Datangi Kantor DPP di Tengah Isu Muktamar Tandingan

Sekelompok orang yang mengatasnamakan Fungsionaris DPP PKB akan menggelar Muktamar PKB tandingan yang akan digelar di Jakarta pada 2-3 September.


Wapres Ma'ruf Amin Kunjungi Kantor DPP PKB Jelang Isu Muktamar Tandingan

11 hari lalu

Wakil Presiden Ma'ruf Amin (kanan) menyampaikan sambutan saat pembukaan Muktamar VI Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Badung, Bali, Sabtu 24 Agustus 2024. Muktamar tersebut mengusung tema PKB Solusi Bangsa yang berlangsung pada 24-25 Agustus 2024. ANTARA FOTO/Nyoman Hendra Wibowo
Wapres Ma'ruf Amin Kunjungi Kantor DPP PKB Jelang Isu Muktamar Tandingan

Muktamar di Jakarta itu akan mendorong calon ketua umum PKB selain Muhaimin Iskandar yang telah menjabat sekitar 20 tahun.