Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Luhut Akan Minta Bantuan Negara Lain, Epidemiolog: Jangan Tunggu 40 Ribu Kasus

image-gnews
Luhut Binsar Panjaitan. TEMPO/M Taufan Rengganis
Luhut Binsar Panjaitan. TEMPO/M Taufan Rengganis
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Epidemiolog Griffith University Australia, Dicky Budiman mendukung rencana Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meminta bantuan alat kesehatan dari negara tetangga untuk penanganan Covid-19. Meski begitu, Dicky mengatakan pemerintah tak menunggu jumlah kasus melebihi 40 ribu untuk melayangkan permintaan tersebut.

"Namanya mitigasi harus disiapkan dari sekarang, tidak bisa ditunda-tunda," kata Dicky kepada Tempo, Rabu, 7 Juli 2021.

Rencana itu sebelumnya diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan selaku koordinator pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat. Menurut Luhut, pemerintah akan meminta bantuan Singapura dan Cina jika jumlah kasus Covid-19 mencapai lebih dari 40 ribu dalam sehari.

Luhut mengatakan akan mengimpor kebutuhan peralatan oksigen hingga prasarana lain yang dibutuhkan. Ia mengaku telah membuka komunikasi dengan Singapura untuk mengimpor konsentrator oksigen. Namun dia belum merinci bentuk bantuan yang akan didatangkan dari Cina.

Dicky mengatakan permintaan bantuan berupa alat kesehatan itu sebaiknya segera dilakukan mengingat perkiraan puncak pandemi Covid-19 gelombang kedua semakin dekat. Pemodelan yang dilakukan Dicky sebelumnya memprediksi, kasus terbanyak kemungkinan terjadi sekitar tanggal 19 Juli hingga 15 Agustus mendatang.

"Kalau maksudnya meminta bantuan dalam artian oksigen dan sebagainya, saya dukung. Karena kita pun pasti dalam waktu singkat ini belum bisa memenuhi kebutuhan (oksigen) yang besar," ujar Dicky.

Menurut Dicky Budiman, kerja sama regional, multilateral, maupun global dalam pengendalian wabah maupun bencana kesehatan adalah hal lazim. Meski begitu, ia mengingatkan agar pemerintah tetap memperhatikan martabat Indonesia sebagai bangsa.

"Itu bukan hal baru, namun tentu yang selalu semakin harus kita perkuat adalah menjaga dignity sebagai negara, bahwa kita punya aturan," kata Dicky, yang pernah menjabat sebagai Kepala Kerja Sama Teknik dan Perjanjian Internasional Biro Perencanaan Kementerian Kesehatan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dicky menjabarkan bentuk-bentuk bantuan apa saja yang sebaiknya diajukan atau tak diajukan kepada dunia internasional. Yang sebaiknya diminta, kata dia, yakni bantuan dalam bentuk vaksin, obat, atau alat kesehatan lainnya.

Namun menyangkut sumber daya manusia, dia mewanti-wanti pemerintah agar selektif dan berhati-hati. Termasuk soal tenaga kesehatan, Dicky mengatakan sumber daya manusia di Indonesia mampu dan mencukupi untuk mengatasi pagebluk ini.

"Yang jadi PR-nya adalah masalah konsistensi, komitmen strategi berbasis sains. Kita ahli-ahlinya ada, Kemkes mampu, tapi harus fokus pada kesehatan," ucap Dicky.

Dicky pun tak merekomendasikan permintaan bantuan dalam bentuk tenaga kesehatan. Selain ada regulasi tertentu untuk kerja sama ini, dia mengatakan sumber daya manusia di Tanah Air pun mampu dan mencukupi untuk penanganan pandemi.

"Harus diingat dalam pandemi ini bahwa penguatan sistem yang ada di kita menjadi sangat penting, human resources itu harus Indonesia. Nanti kita akan memakai human resources tersebut untuk ancaman berikutnya, karena ini bisa saja bukan pandemi terakhir," kata Dicky.

BUDIARTI UTAMI PUTRI | FRANCISCA CHRISTY

Baca: Luhut Minta Mendagri Revisi Kategori Sektor Esensial, Non-Esensial, dan Kritikal

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Prabowo Lantik Chatib Basri, Mari Pangestu hingga Anak Buah Luhut jadi Anggota Dewan Ekonomi Nasional

8 menit lalu

Presiden Prabowo Subianto melantik anggota KPU, wakil dan anggota Dewan Ekonomi Nasional, Kepala Otorita IKN, dan Komisioner Kompolnas di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa, 5 November 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Prabowo Lantik Chatib Basri, Mari Pangestu hingga Anak Buah Luhut jadi Anggota Dewan Ekonomi Nasional

Pengangkatan anggota Dewan Ekonomi Nasional oleh Prabowo sesuai Keputusan Presiden Nomor 150 P Tahun 2024 tentang Pengangkatan Wakil Ketua dan Anggota Dewan Ekonomi Nasional.


Asosiasi Konveksi Sebut Ratusan Ribu Pekerja Industri Tekstil Kehilangan Pekerjaan

7 jam lalu

Seorang pekerja menyelesaikan pembuatan kaos di konveksi Sinergi Adv, Srengseng Sawah, Jakarta, Senin, 28 Oktober 2024. UMKM Sinergi Adv bertahan dengan penjualan atribut Pilkada 2024. Dengan memperkerjakan 400 karyawan, UMKM yang bergerak sejak 2012 di industri tekstil ini dapat memproduksi maksimal 500 ribu/pcs perbulan.  TEMPO/Ilham Balindra
Asosiasi Konveksi Sebut Ratusan Ribu Pekerja Industri Tekstil Kehilangan Pekerjaan

Asosiasi Konveksi berharap pemerintahan Prabowo Subianto serius memberikan perhatian pada industri tekstil dan produk tekstil.


INDEF Sebut Potensi Tumpang Tindih Fungsi Pembentukan Dewan Ekonomi Nasional yang Dipimpin Luhut

4 hari lalu

Luhut Binsar Pandjaitan saat diangkat sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (21/102/2024). (ANTARA/Andi Firdaus)
INDEF Sebut Potensi Tumpang Tindih Fungsi Pembentukan Dewan Ekonomi Nasional yang Dipimpin Luhut

INDEF sebut ada potensi tumpang tindih fungsi dalam pembentukan lembaga dalam masa jabatan Prabowo salah satunya Dewan Ekonomi Nasional.


Beberapa Sikap Kritis Tom Lembong Terhadap Pemerintahan Jokowi, Kini Kejagung Tetapkan Jadi Tersangka Impor Gula

5 hari lalu

Thomas Trikasih Lembong (kiri) saat menjabat sebagai Kepala BKPM dan Presiden ke-7 Joko Widodo saat peresmian pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Investasi Tahun 2019 di Tangerang, Banten, Selasa, 12 Maret 2019. Kiprah Tom Lembong di dunia pemerintahan dimulai pada 2013, ketika Tom Lembong dipercaya menjadi penasihat ekonomi sekaligus penulis pidato Gubernur Jakarta kala itu, Joko Widodo. Peran sebagai penasihat dan penulis pidato Jokowi dia lanjutkan saat eks Wali Kota Solo itu terpilih menjadi presiden pada periode pertama. TEMPO/Subekti
Beberapa Sikap Kritis Tom Lembong Terhadap Pemerintahan Jokowi, Kini Kejagung Tetapkan Jadi Tersangka Impor Gula

Mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong jadi tersangka korupsi gula impor. Co-Captain Anies Baswedan-Cak Imin di Pilpres 2024 kerap bersikap kritis.


Menag dan Luhut Bahas Tindak Lanjut Deklarasi Istiqlal 2024

6 hari lalu

Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar (kanan) bersama  Paus Fransiskus saat menandatangani dokumen kemanusiaan di Plaza Al Fatah, kompleks Masjid Istiqlal, Jakarta, Kamis 5 September 2024. Dokumen berisi komitmen kerukunan hidup beragama bersama Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar. TEMPO/Subekti.
Menag dan Luhut Bahas Tindak Lanjut Deklarasi Istiqlal 2024

Deklarasi Istiqlal 2024 dilakukan saat kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia pada September 2024.


Luhut Rangkap Jabatan di Pemerintahan Prabowo, Pengamat: Risiko Konflik Kepentingan

10 hari lalu

Luhut Binsar Pandjaitan saat diangkat sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (21/102/2024). (ANTARA/Andi Firdaus)
Luhut Rangkap Jabatan di Pemerintahan Prabowo, Pengamat: Risiko Konflik Kepentingan

Luhut kembali mendapat jabatan di pemerintahan Prabowo Subianto. Bahkan, belum genap sepekan pemerintahan Prabowo, Luhut sudah menduduki dua kursi.


Dewan Ekonomi Nasional Bakal Diisi Pakar Ekonomi, Indef: Selama Ini Ada Watimpres tapi Belum Tentu Presiden Mau Mendengarkan

11 hari lalu

Luhut Binsar Pandjaitan saat diangkat sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (21/102/2024). (ANTARA/Andi Firdaus)
Dewan Ekonomi Nasional Bakal Diisi Pakar Ekonomi, Indef: Selama Ini Ada Watimpres tapi Belum Tentu Presiden Mau Mendengarkan

Dewan Ekonomi Nasional (DEN) yang diketuai Luhut akan diisi pakar ekonomi. Ekonom Indef berharap fungsinya lebih optimal tidak seperti Watimpres,


Besar Gaji Penasihat Khusus Presiden yang Baru Dilantik Prabowo

12 hari lalu

Suasana pengambilan sumpah jabatan dalam pelantikan Ketua Mahkamah Agung (MA) serta Kepala Badan, Gubernur Lemhanas, Utusan Khusus Presiden, Penasihat Khusus Presiden, dan Staf Khusus Presiden pada Kabinet Merah Putih 2024-2029 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (22/10/2024). ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/app/aww. (ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWAN)
Besar Gaji Penasihat Khusus Presiden yang Baru Dilantik Prabowo

Prabowo telah melantik tujuh Penasihat Khusus Presiden untuk membantu pekerjaannya. Ini tugas dan gaji Penasihat Khusus Presiden.


Didominasi Purnawirawan Jenderal TNI, Ini Rekam Jejak 7 Penasihat Khusus Presiden Prabowo

13 hari lalu

Presiden Prabowo Lantik Penasihat Khusus, utusan Khusus, Staf Khusus, dan Kepala Badan di Istana Negara, Jakarta, Selasa, 22 Oktober 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Didominasi Purnawirawan Jenderal TNI, Ini Rekam Jejak 7 Penasihat Khusus Presiden Prabowo

Empat dari tujuh Penasihat Khusus Presiden Prabowo Subianto adalah purnawirawan jenderal TNI.


4 Jenderal TNI Diangkat sebagai Penasihat Khusus Presiden Prabowo

13 hari lalu

Suasana pengambilan sumpah jabatan dalam pelantikan Ketua Mahkamah Agung (MA) serta Kepala Badan, Gubernur Lemhanas, Utusan Khusus Presiden, Penasihat Khusus Presiden, dan Staf Khusus Presiden pada Kabinet Merah Putih 2024-2029 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (22/10/2024). ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/app/aww. (ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWAN)
4 Jenderal TNI Diangkat sebagai Penasihat Khusus Presiden Prabowo

Prabowo mengangkat tujuh Penasihat Khusus Presiden. Empat di antaranya adalah Jenderal Purnawirawan TNI. Siapa saja mereka?