Luhut Akan Minta Bantuan Negara Lain, Epidemiolog: Jangan Tunggu 40 Ribu Kasus

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Luhut Binsar Panjaitan. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Luhut Binsar Panjaitan. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Epidemiolog Griffith University Australia, Dicky Budiman mendukung rencana Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meminta bantuan alat kesehatan dari negara tetangga untuk penanganan Covid-19. Meski begitu, Dicky mengatakan pemerintah tak menunggu jumlah kasus melebihi 40 ribu untuk melayangkan permintaan tersebut.

    "Namanya mitigasi harus disiapkan dari sekarang, tidak bisa ditunda-tunda," kata Dicky kepada Tempo, Rabu, 7 Juli 2021.

    Rencana itu sebelumnya diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan selaku koordinator pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat. Menurut Luhut, pemerintah akan meminta bantuan Singapura dan Cina jika jumlah kasus Covid-19 mencapai lebih dari 40 ribu dalam sehari.

    Luhut mengatakan akan mengimpor kebutuhan peralatan oksigen hingga prasarana lain yang dibutuhkan. Ia mengaku telah membuka komunikasi dengan Singapura untuk mengimpor konsentrator oksigen. Namun dia belum merinci bentuk bantuan yang akan didatangkan dari Cina.

    Dicky mengatakan permintaan bantuan berupa alat kesehatan itu sebaiknya segera dilakukan mengingat perkiraan puncak pandemi Covid-19 gelombang kedua semakin dekat. Pemodelan yang dilakukan Dicky sebelumnya memprediksi, kasus terbanyak kemungkinan terjadi sekitar tanggal 19 Juli hingga 15 Agustus mendatang.

    "Kalau maksudnya meminta bantuan dalam artian oksigen dan sebagainya, saya dukung. Karena kita pun pasti dalam waktu singkat ini belum bisa memenuhi kebutuhan (oksigen) yang besar," ujar Dicky.

    Menurut Dicky Budiman, kerja sama regional, multilateral, maupun global dalam pengendalian wabah maupun bencana kesehatan adalah hal lazim. Meski begitu, ia mengingatkan agar pemerintah tetap memperhatikan martabat Indonesia sebagai bangsa.

    "Itu bukan hal baru, namun tentu yang selalu semakin harus kita perkuat adalah menjaga dignity sebagai negara, bahwa kita punya aturan," kata Dicky, yang pernah menjabat sebagai Kepala Kerja Sama Teknik dan Perjanjian Internasional Biro Perencanaan Kementerian Kesehatan.

    Dicky menjabarkan bentuk-bentuk bantuan apa saja yang sebaiknya diajukan atau tak diajukan kepada dunia internasional. Yang sebaiknya diminta, kata dia, yakni bantuan dalam bentuk vaksin, obat, atau alat kesehatan lainnya.

    Namun menyangkut sumber daya manusia, dia mewanti-wanti pemerintah agar selektif dan berhati-hati. Termasuk soal tenaga kesehatan, Dicky mengatakan sumber daya manusia di Indonesia mampu dan mencukupi untuk mengatasi pagebluk ini.

    "Yang jadi PR-nya adalah masalah konsistensi, komitmen strategi berbasis sains. Kita ahli-ahlinya ada, Kemkes mampu, tapi harus fokus pada kesehatan," ucap Dicky.

    Dicky pun tak merekomendasikan permintaan bantuan dalam bentuk tenaga kesehatan. Selain ada regulasi tertentu untuk kerja sama ini, dia mengatakan sumber daya manusia di Tanah Air pun mampu dan mencukupi untuk penanganan pandemi.

    "Harus diingat dalam pandemi ini bahwa penguatan sistem yang ada di kita menjadi sangat penting, human resources itu harus Indonesia. Nanti kita akan memakai human resources tersebut untuk ancaman berikutnya, karena ini bisa saja bukan pandemi terakhir," kata Dicky.

    BUDIARTI UTAMI PUTRI | FRANCISCA CHRISTY

    Baca: Luhut Minta Mendagri Revisi Kategori Sektor Esensial, Non-Esensial, dan Kritikal


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pelonggaran Kembali PPKM: Aturan Baru WFO, Bioskop, dan Anak-anak

    Pemerintah kembali melonggarkan sejumlah aturan PPKM yang berlaku hingga 4 Oktober 2021. Pelonggaran termasuk WFO, bioskop, dan anak-anak di mall.