TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Rachmawati Soekarnoputri meninggal pada Sabtu, 3 Juli 2021, pukul 06.45 WIB di RSPAD Gatot Subroto.
Semasa hidupnya, Rachmawati aktif di dunia politik. Ia mendirikan Partai Pelopor pada 2002. Partai ini berlambang bendera merah putih diagonal dengan logo bintang, padi, dan kapas.
Lima tahun kemudian, ia mundur dari jabatannya itu karena diangkat Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
Kemudian, Pada 2012, Rachmawati bergabung dengan Partai NasDem. Adik dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri ini mengaku punya visi dan misi yang sama dengan partai yang dipelopori Surya Paloh. Dua tahun kemudian, ia keluar dari NasDem karena beda dukungan politik.
Saat itu, NasDem mendukung pasangan calon presiden-wakil presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla. Sedangkan Rachmawati mendukung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Belakangan, ia bergabung dengan Gerindra sebagai Dewan Pembina. Berbagai kontroversi dan peristiwa juga mewarnai perjalanan hidupnya. Berikut ulasannya.
1. Dituduh Makar
Pada 2016, Rachmawati pernah dituduh berupaya makar karena menggalang aksi di Monas. Rachmawati membantah tudingan tersebut. Ia mengatakan, sebagai putri ideologis Soekarno, paham betul dengan rambu-rambu hukum dan arti makar. Rachmawati menegaskan, upaya yang diperjuangkannya ialah mengembalikan Undang-Undang Dasar 1945 yang asli sebelum diamandemen.
"Saya mendengar ada arus yang menginginkan amandemen kelima UUD 45, sehingga saya ingin mengupayakan agar UUD 45 dikembalikan ke saat belum diamandemen," kata Rachmawati, pada 7 Desember 2016.
Dalam jumpa pers di rumahnya di kawasan Jati Padang, Jakarta Selatan itu, Rachmawati mengatakan bahwa UUD 1945 yang sudah diamandemen empat kali dan ditandangtangani Presiden kelima Megawati Soekarnoputri menjadikan undang-undang bersifat liberal dan kapitalistik.
2. Sebut MPR Macan Ompong
Pada 2019, pernyataan Rachmawati juga membuat geger setelah menyebut Majelis Permusyawaratan Rakyat seperti macan ompong. Ini disebutnya terjadi sejak era Megawati Soekarnoputri.
"MPR saat ini kalau saya ibarat macan ompong, karena setelah diamandemen empat kali pada 2001, zaman Megawati, fungsi MPR sudah berubah total," kata Rachamawati di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Senin, 12 Agustus 2019.
Rachmawati mengatakan, MPR saat ini sudah bukan lembaga tertinggi negara dan tidak jelas tugas, pokok, dan fungsinya. Misalnya, dia menyebutkan MPR saat ini tidak bisa membuat garis-garis besar haluan negara (GBHN) dan ketetapan.
3. 2018 Tahun yang Berbahaya
Pada musim Pemilu 2019, Rachmawati didapuk menjadi Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional Prabowo - Sandiaga Uno. Saat berbicara di depan para elite dan relawan pendukung Prabowo di Senayan pada 2018, Rachmawati menyebut tahun itu sebagai the year of living dangerously (tahun berbahaya untuk hidup).
Rachmawati mengungkapkan alasannya menyebut tahun ini sebagai the year of living dangerously. Dia merujuk tulisan dalam buku Prabowo Subianto, Paradoks Indonesia. Kata Rachmawaty, Prabowo menulis bahwa kondisi Indonesia makin tidak sesuai yang diharapkan. Puteri Presiden Sukarno ini mengatakan utang Indonesia kian bertambah. Kemiskinan pun tidak berkurang.
4. Tak Setuju Pemutaran Film Gerakan 30 September
Pada 2018, Rachmawati menyatakan tidak setuju terhadap penayangan ulang film Penumpasan Pengkhianatan G30S yang ramai diperdebatkan.
Rachmawati mencontohkan, skenario yang dibuat tidak komprehensif. Pasalnya, hanya sebagian saksi hidup yang keterangannya dijadikan landasan untuk film ini. “Dari dulu saya memang sebetulnya kurang sreg,” ujarnya.
Politikus Partai Gerindra ini menuturkan pengalamannya sebagai sutradara dan produser film membuatnya mengerti betul proses pembuatan film. Atas dasar itulah ia menyimpulkan bahwa film yang menceritakan sejarah Partai Komunis Indonesia ini tidak pas dengan kenyataan sesungguhnya. “Kalau ditanya setuju atau tidak, sebenarnya saya kurang setuju,” kata Rachmawati Soekarnoputri.
