Ada Kepala Daerah Tak Jalankan PPKM Darurat, Bisa Kena Teguran Sampai Dipecat

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas Satpol PP melakukan razia penerapan protokol kesehatan di sebuah toko di Jalan Raya Cilangkap, Jakarta, Rabu, 30 Juni 2021. Pemerintah akan menerapkan sejumlah pembatasan dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Mikro Darurat (PPKM Mikro Darurat). TEMPO/Subekti.

    Petugas Satpol PP melakukan razia penerapan protokol kesehatan di sebuah toko di Jalan Raya Cilangkap, Jakarta, Rabu, 30 Juni 2021. Pemerintah akan menerapkan sejumlah pembatasan dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Mikro Darurat (PPKM Mikro Darurat). TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pusat tak segan menghukum kepala daerah yang tidak menjalankan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat.

    Ia mengatakan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sedang menyiapkan detail sanksi. Secara garis besar Luhut mengatakan akan ada sanksi administrasi berupa teguran tertulis sebanyak dua kali berturut-turut.

    "Sampai dengan pemberhentian sementara sebagaimana diatur dalam pasal 68 ayat 1 dan ayat 2 Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah," kata Luhut, Kamis, 1 Juli 2021.

    Makanya, ia meminta kepala daerah untuk benar-benar menjalankan program ini. Tujuannya, kata dia, menekan laju penyebaran Covid-19.

    Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta camat, lurah, bupati, wali kota, dan gubernur harus serius menjalankan PPKM Darurat Jawa-Bali. Ia mengatakan mereka harus terus berkoordinasi agar pelaksanaan PPKM ini efektif.

    Pemerintah resmi menerapkan PPKM Darurat mulai 3 Juli hingga 20 Juli 2021 di wilayah Pulau Jawa dan Bali. Sejumlah aturan sudah ditentukan. Misalnya, kegiatan belajar-mengajar wajib daring dan bekerja di rumah 100 persen untuk sektor nonesensial. 

    Baca juga: PPKM Darurat, Kemendikbud: Semua Wajib Belajar dari Rumah 


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pelonggaran Kembali PPKM: Aturan Baru WFO, Bioskop, dan Anak-anak

    Pemerintah kembali melonggarkan sejumlah aturan PPKM yang berlaku hingga 4 Oktober 2021. Pelonggaran termasuk WFO, bioskop, dan anak-anak di mall.