PPKM Darurat Mulai Berlaku Lusa, Epidemolog: Tak Sentuh Esensi Lockdown

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Warga beraktivitas di dekat garis larangan melintas di Lapangan Puputan Badung, Denpasar, Bali, Kamis, 7 Januari 2021. Pengetatan pembatasan pergerakan masyarakat di Pulau Jawa dan Bali diterapkan untuk menekan angka kasus Covid-19. ANTARA/Nyoman Hendra Wibowo

    Warga beraktivitas di dekat garis larangan melintas di Lapangan Puputan Badung, Denpasar, Bali, Kamis, 7 Januari 2021. Pengetatan pembatasan pergerakan masyarakat di Pulau Jawa dan Bali diterapkan untuk menekan angka kasus Covid-19. ANTARA/Nyoman Hendra Wibowo

    TEMPO.CO, Jakarta - Epidemolog dari Griffith University Dicky Budiman menilai langkah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat yang dilakukan pemerintah tak menyentuh esensi dari lockdown. Padahal, ia menilai jalan utama yang perlu dilakukan untuk mengatasi kenaikan kasus Covid-19 eksponensial yang terjadi saat ini adalah dengan membatasi pergerakan masyarakat seluruhnya.

    "Dalam PPKM Darurat ini Lockdown-nya gak ada. (Aturan yang membuat masyarakat) diam itu gak ada. Menghentikan mobilitas dan interaksinya gak ada," kata Dicky saat dihubungi, Kamis, 1 Juli 2021.

    Dicky juga menyebut pemerintah tak terlalu memperhatikan strategi untuk meredam kondisi fasilitas kesehatan yang sudah semakin parah karena kelebihan pasien. Padahal, hal ini bisa memberi kelonggaran waktu dan mencegah banyak kasus yang gak bisa ditangani berikutnya, terutama yang menyebabkan kematian.

    "Jadi secara langsung dan tak langsung akan menurunkan angka kematian dan meminimalisir transmisi. Jadi jumlah kasus juga akan cukup menurun. Dengan cara apa, sebenarnya mau tak mau harus lebih ketat dari ini (lockdown)," kata Dicky.

    Ia memahami jika pemerintah menilai PPKM Darurat adalah kebijakan yang paling mungkin dilakukan saat ini. Namun bagi Dicky, kebijakan ini masih belum ideal. Apalagi waktu pemberlakukan PPKM Darurat yang mencapai 3 pekan, dari 3 Juli hingga 20 Juli 2021.

    "Menurut saya gak usah terlalu lama, seminggu saja kita lihat. Karena sekali lagi ini situasi sudah kritis. Sehingga tak boleh terlalu lama memantau situasi ini," kata dia.

    Ia berharap jika selama seminggu ini aturan bisa benar-benar dijalankan secara konsisten, maka aturan yang lebih ketat seperti lockdown bisa dilakukan.

    Jika tetap berpegang pada cara ini selama 3 minggu ke depan, Dicky tak yakin akan terjadi penurunan jumlah kasus, terlebih pada akhir Juli nanti. Ia juga mempertanyakan target penurunan kasus sebesar 10 ribu lewat PPKM Darurat ini.

    Di masa landai, penambahan kasus Covid-19 di Indonesia ada di kisaran 5 ribu per harinya. Beberapa pekan terakhir, angkanya melonjak hingga mencapai rekor pada hari ini yakni 24 ribu. Dicky mengatakan jumlah ini pun sebenarnya tidak akurat sepenuhnya menggambarkan kondisi penularan di Indonesia.

    "Jadi lebih baik sekarang sesuai yang harus dilakukan sejak tahun lalu saja. Setiap Kabupaten Kota melakukan satu tes perseribu orang/minggu. Itu semuanya dilakukan. Nanti dari situ keliatan peta sesungguhnya," kata dia.

    Dengan memahami situasi penyebaran yang sesungguhnya, Dicky mengatakan pemerintah akan dapat memetakan strategi yang lebih baik dalam mengatasi pandemi Covid-19 di Indonesia.

    Baca: PPKM Darurat, Mendagri: Masyarakat Tak Perlu Panik, Logistik Dijamin Tersedia


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pelonggaran Kembali PPKM: Aturan Baru WFO, Bioskop, dan Anak-anak

    Pemerintah kembali melonggarkan sejumlah aturan PPKM yang berlaku hingga 4 Oktober 2021. Pelonggaran termasuk WFO, bioskop, dan anak-anak di mall.