KPK Limpahkan Berkas Wali Kota Tanjungbalai ke Pengadilan Tipikor Medan

Reporter:
Editor:

Kukuh S. Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wali Kota Tanjung Balai nonaktif M Syahrial bersiap menjalani pemeriksaan perdana di Gedung KPK, Jakarta, Senin, 26 April 2021. M Syahrial diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara terkait penanganan perkara Wali Kota Tanjung Balai Tahun 2020-2021. ANTARA/Rivan Awal Lingga

    Wali Kota Tanjung Balai nonaktif M Syahrial bersiap menjalani pemeriksaan perdana di Gedung KPK, Jakarta, Senin, 26 April 2021. M Syahrial diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara terkait penanganan perkara Wali Kota Tanjung Balai Tahun 2020-2021. ANTARA/Rivan Awal Lingga

    TEMPO.CO, Jakarta - Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melimpahkan berkas perkara milik M. Syahrial, Wali Kota Tanjungbalai, ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Medan.

    Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan pelimpahan berkas dilakukan pada Rabu, 30 Juni 2021.

    "Penahanan MS sepenuhnya telah beralih menjadi kewenangan PN Tipikor Medan dan sementara ini tempat penahanan masih dititipkan pada Rutan KPK Kavling C1," ujar dia melalui keterangan tertulis.

    Dalam perkara ini  Syahrial diduga menyuap penyidik KPK Stefanus Robin Pattuju sekitar Rp 1,5 miliar setelah dijanjikan kasus yang menjeratnya akan dihentikan.

    Wali Kota Tanjungbalai M. Syahrial pun didakwa melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a UU Tipikor Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo Pasal 5 ayat (1) huruf b UU Tipikor Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo Pasal 13 UU Tipikor Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

    ANDITA RAHMA

    Baca Juga: Kasus Suap Wali Kota Tanjungbalai, KPK Panggil Azis Syamsuddin


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pelonggaran Kembali PPKM: Aturan Baru WFO, Bioskop, dan Anak-anak

    Pemerintah kembali melonggarkan sejumlah aturan PPKM yang berlaku hingga 4 Oktober 2021. Pelonggaran termasuk WFO, bioskop, dan anak-anak di mall.