Jokowi: PPKM Darurat Mau Tidak Mau Harus Dilakukan, Hanya di Jawa dan Bali

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo (tengah) bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (kiri) dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (kanan) saat memberikan keterangan kepada wartawan usai meninjau program vaksinasi drive thru di halaman GOR Pajajaran, Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat, 19 Maret 2021. Presiden berharap daerah lain mampu meniru model vaksinasi drive thru di Kota Bogor. ANTARA FOTO/Arif Firmansyah

    Presiden Joko Widodo (tengah) bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (kiri) dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (kanan) saat memberikan keterangan kepada wartawan usai meninjau program vaksinasi drive thru di halaman GOR Pajajaran, Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat, 19 Maret 2021. Presiden berharap daerah lain mampu meniru model vaksinasi drive thru di Kota Bogor. ANTARA FOTO/Arif Firmansyah

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi memastikan pemerintah akan mengambil kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat untuk menekan laju kasus Covid-19. Kebijakan ini akan menggantikan kebijakan penebalan PPKM Mikro yang diterapkan mulai Selasa, 22 Juli lalu.

    "Kebijakan PPKM Darurat ini mau tidak mau harus kita lakukan," ujar Jokowi di sela pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) VIII Kamar Dagang dan Industri (Kadin) di Kendari, Rabu, 30 Juni 2021.

    Jokowi belum menjelaskan detail kebijakan ini, karena masih ada finalisasi kajian yang akan dilakukan pada hari ini. "Enggak tahu nanti keputusannya apakah (diberlakukan) seminggu, apakah dua minggu, karena petanya sudah kita ketahui semuanya, khusus hanya di Pulau Jawa dan Bali," ujar Jokowi.

    Ia menyebut alasan PPKM Darurat hanya berlaku di Jawa-Bali, karena di dua pulau itu terdapat 44 kabupaten dan kota serta 6 provinsi yang nilai assessment-nya 4. "Jadi ada penilaian detail, yang ini (nilai assessment 4) harus ada treatment khusus," tuturnya.

    Jokowi mencontohkan, salah satu di Kota Jakarta Barat. "Contohnya peta di Jakarta Barat, RT/RW dan kelurahan yang terkena Covid-19 sudah merata, sehingga harus ada sebuah keputusan yang tegas menyelesaikan masalah ini," tuturnya.

    Adapun level assessment ditetapkan berdasarkan tingkat penyebaran dan peningkatan penambahan kasus terpapar covid-19, serta mobilitas masyarakat dan perkonomian termasuk terkait vaksinasi. Adapun kabupaten/kota dengan level assessment 4 dan 3 apabila ada penambahan kasus di atas 10.000 per harinya secara nasional.

    DEWI NURITA

    Baca: Tunggu Penjelasan Soal PPKM Darurat, PAN Heran Jokowi Tak Mau Lockdown


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTM Lahirkan Klaster Covid-19 di Sekolah, 3 Provinsi Catat Lebih dari 100 Gugus

    Kebijakan PTM mulai diterapkan sejak akhir Agustus lalu. Namun, hanya anak 12 tahun ke atas yang boleh divaksin. Padahal, PTM digelar mulai dari PAUD.