Dana Otsus Berakhir November, Mendagri Minta RUU Otsus Papua Rampung Tepat Waktu

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 9 Juni 2021. Rapat tersebut membahas evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2021, dan pembicaraan pendahuluan pembahasan RAPBN tahun anggaran 2022 dan rencana kerja pemerintah tahun 2022. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 9 Juni 2021. Rapat tersebut membahas evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2021, dan pembicaraan pendahuluan pembahasan RAPBN tahun anggaran 2022 dan rencana kerja pemerintah tahun 2022. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta pembahasan Rancangan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua (RUU Otsus Papua) rampung sebelum berakhirnya dana otsus Papua pada 1 November mendatang. Tito mengatakan dana otsus masih berperan sangat besar bagi Papua dan Papua Barat.

    "Lebih dari 60 persen untuk Papua dari dana otsus, sehingga ada siklus anggaran yang kiranya menjadi pertimbangan," kata Tito Karnavian dalam rapat kerja bersama Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat untuk RUU Otsus Papua, Kamis, 24 Juni 2021.

    Dana otsus Papua selama 20 tahun ini sebesar 2 persen dari Dana Alokasi Umum (DAU). Pemerintah rencananya menaikkan besaran dana otsus menjadi 2,25 persen dari DAU melalui revisi UU Nomor 21 Tahun 2001 tersebut.

    Jika tak rampung tepat waktu, kata Tito, hal itu akan berdampak pada siklus anggaran untuk Papua. "Kalau itu nanti tidak dianggarkan dana otsusnya, baik 2 persen atau 2,25 persen, belum ada keputusan, ini berakibat pada postur APBD di Papua dan Papua Barat yang akan jauh sekali berkurang," kata mantan Kepala Kepolisian Daerah Papua ini.

    Tito mengatakan berkurangnya postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah akan menghambat pembangunan dan kesejahteraan rakyat Papua. Maka dari itu, dia meminta agar pembahasan RUU Otsus Papua cepat rampung.

    Sebelumnya, Badan Intelijen Negara juga meminta agar pembahasan RUU Otsus Papua selesai sebelum gelaran Pekan Olahraga Nasional (PON) XX di Papua yang dijadwalkan pada 2-15 Oktober mendatang.

    "Amandemen Undang-Undang Otsus untuk disegerakan agar tidak bersamaan dengan kegiatan PON keduapuluh di Papua," kata Wakil Kepala BIN Teddy Lhaksmana Widya dalam rapat kerja bersama Pansus RUU Otsus Papua, Kamis, 27 Mei 2021.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    OTT Bupati Kolaka Timur, Simak Fakta Penangkapan dan Profil Andi Merya

    Bupati Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara, Andi Merya Nur, ditangkap KPK dalam OTT. Ia diduga menerima suap yang berhubungan dengan dana hibah BNPB.