Jokowi: PPKM Mikro dan Lockdown Esensinya Sama, Tak Perlu Dipertentangkan

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Jokowi tinjau langsung vaksinasi massal di Stadion Pakansari, Cibinong. Dalam kesempatan ini, Jokowi berjanji kepada Bupati Bogor akan memenuhi kebutuhan vaksin di wilayahnya. Cibinong, Kabupaten Bogor. Kamis, 17 Juni 2021. TEMPO/M.A MURTADHO

    Jokowi tinjau langsung vaksinasi massal di Stadion Pakansari, Cibinong. Dalam kesempatan ini, Jokowi berjanji kepada Bupati Bogor akan memenuhi kebutuhan vaksin di wilayahnya. Cibinong, Kabupaten Bogor. Kamis, 17 Juni 2021. TEMPO/M.A MURTADHO

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menegaskan bahwa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro masih menjadi opsi kebijakan pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19. Dia mengatakan memang banyak masukan yang datang kepadanya untuk mengambil kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) kembali hingga lockdown.

    Jokowi menyebut, ia menghargai berbagai masukan tersebut. Namun, ujar dia, pemerintah untuk saat ini masih memilih opsi PPKM Mikro. "Kenapa? Karena pemerintah melihat bahwa kebijakan PPKM Mikro masih menjadi kebijakan yang paling tepat untuk konteks saat ini, karena bisa berjalan tanpa mematikan ekonomi masyarakat,"  ujar Jokowi seperti disiarkan di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Rabu, 23 Juni 2021.

    Jokowi meyakini, kasus Covid-19 bisa dikendalikan jika PPKM Mikro terimplementasi dengan baik di lapangan. "PPKM Mikro dan lockdown itu memiliki esensi yang sama yaitu membatasi kegiatan masyarakat. Untuk itu, tidak perlu dipertentangkan," lanjut Jokowi.

    Sebelumnya, sejumlah pihak mendesak pemerintah menarik rem darurat dengan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hingga lockdown untuk mengatasi lonjakan kasus Covid-19. Kasus penularan Covid-19 di Indonesia terus mengalami peningkatan, bahkan mencapai rekor kenaikan kasus harian tertinggi selama pandemi pada pada 21 Juni sebanyak 14.536 kasus.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTM Lahirkan Klaster Covid-19 di Sekolah, 3 Provinsi Catat Lebih dari 100 Gugus

    Kebijakan PTM mulai diterapkan sejak akhir Agustus lalu. Namun, hanya anak 12 tahun ke atas yang boleh divaksin. Padahal, PTM digelar mulai dari PAUD.