Kasus Covid-19 Terus Naik, Politikus PDIP Desak Pemerintah Terapkan PSBB

Reporter:
Editor:

Aditya Budiman

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (kanan) dan Bupati Bogor Ade Yasin (tengah) meninjau vaksinasi massal di Stadion Pakansari, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis 17 Juni 2021. Presiden meminta Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Bogor untuk rutin menggelar vaksinasi massal di stadion tersebut sebagai upaya pemerintah untuk mempercepat program vaksinasi COVID-19 kepada masyarakat terutama para pelaku usaha, tokoh agama, dan tenaga pendidik. ANTARA FOTO/Prayoga

    Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (kanan) dan Bupati Bogor Ade Yasin (tengah) meninjau vaksinasi massal di Stadion Pakansari, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis 17 Juni 2021. Presiden meminta Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Bogor untuk rutin menggelar vaksinasi massal di stadion tersebut sebagai upaya pemerintah untuk mempercepat program vaksinasi COVID-19 kepada masyarakat terutama para pelaku usaha, tokoh agama, dan tenaga pendidik. ANTARA FOTO/Prayoga

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Kesehatan Dewan Perwakilan Rakyat, Charles Honoris, mendesak pemerintah pusat untuk kembali menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di tengah kenaikan kasus Covid-19. “Kondisi Covid-19 saat ini bukan hanya mengkhawatirkan, tapi mengerikan,” ujarnya dalam pesan pendek, Jumat, 18 Juni 2021.

    Charles melanjutkan kondisi yang mengerikan itu terjadi karena angka kasus Covid-19 semakin naik setelah libur lebaran. Angka penularan dan kematian akibat Covid-19 pun mencetak rekor baru pada Kamis, 17 Juni 2021, yakni 12.624 orang positif Covid-19, dan 227 orang meninggal. Menurut Charles, angka kematian itu tertinggi sejak 3 April 2021.

    Dengan kondisi ini, pemerintah malah menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM mikro yang berlaku 15-28 Juni 2021 di seluruh Indonesia. Beberapa hal yang diatur dalam PPKM Mikro ini adalah tempat kerja diisi 50 persen pegawai, pengunjung restoran dan tempat makan dibatasi 50 persen, serta pembatasan jam operasional untuk pusat pembelanjaan.

    Menurut Charles, PPKM Mikro yang dilakukan ini tak cukup merespon kedaruratan penularan Covid-19. Apalagi, lanjut dia, PPKM Mikro menjadi tak efektif karena di beberapa daerah masih minim tes Covid-19 untuk masyarakat dan pelacakan bagi yang terpapar. “Apa arti zonasi warna, jika tes dan lacak minim?” ujar Charles.

    ADVERTISEMENT

    Politikus PDIP ini mengatakan, jika pemerintah melakukan PSBB maka penerapannya pun harus lebih ketat dibandingkan sebelumnya. Sebab, Charles mengibaratkan Covid-19 sebagai bencana tsunami dan PSBB sebagai pemecah gelombang. 

    Sehingga ombak tsunami yang sampai di daratan tidak begitu besar. “Tanpa pemecah gelombang, saya takut para tenaga kesehatan dan masyarakat ikut tersapu,” ujarnya ihwal desakan penerapan PSBB di tengah kenaikan kasus Covid-19.

    Baca juga: 5 Organisasi Dokter Nilai Kebijakan PPKM Mikro Kurang Tepat, Harusnya PSBB

    HUSSEIN ABRI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Klaim Landai Angka Kasus Harian Covid-19, Angka itu Mengelabui Kita

    Pemerintah klaim kasus harian Covid-19 mulai melandai. Lalu mengapa pendiri LaporCovid-19 mengatakan bahwa angka itu tak ada artinya?