5 Organisasi Dokter Nilai Kebijakan PPKM Mikro Kurang Tepat, Harusnya PSBB

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi cek poin PSBB/TEMPO/Muhammad Hidayat

    Ilustrasi cek poin PSBB/TEMPO/Muhammad Hidayat

    TEMPO.CO, Jakarta - Lima organisasi profesi dokter mendorong agar pemerintah pusat menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) secara menyeluruh dan serentak terutama di Pulau Jawa. Kalau perlu, pemerintah didorong memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) seiring dengan melonjaknya kasus Covid-19. Per 17 Juni kemarin, penambahan kasus harian sudah mencapai 12.624 orang.

    Lima organisasi profesi tersebut terdiri dari; Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI), Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam
    Indonesia (PAPDI), Ikatan Dokter Anak Indonesia (lDAI), Perhimpunan Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif Indonesia (PERDATIN) dan Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskuler
    Indonesia (PERKI).

    "Saat ini kan yang diterapkan PPKM Mikro, itu kurang tepat. Harusnya diberlakukan PPKM ketat seperti awal dulu atau PSBB seperti tahun lalu. Ini lebih kuat dampaknya mengurangi transmisi penularan," ujar Ketua PERDATIN, Syafri Kamsul Arif dalam konferensi pers daring, Jumat, 18 Juni 2021.

    Ketua PDPI Agus Dwi Susanto menambahkan, bila PPKM tidak dilakukan secara serius, maka akan terjadi penumpukan pasien yang dirawat sehingga mengakibatkan rumah sakit kolaps. Saat ini, keterisian tempat tidur atau bed occupancy rate (BOR) di sejumlah daerah sudah melewati ambang batas aman 60 persen.

    "Jangan sampai apa yang terjadi di India, terjadi di Indonesia. Upaya maksimal pemerintah dengan menerapkan PPKM, transmisi bisa dikurangi," ujarnya.

    Lima organisasi profesi meminta pemerintah atau pihak yang berwenang memastikan implementasi PPKM berjalan maksimal serta melakukan percepatan vaksinasi. Sementara itu, masyarakat diminta tetap waspada dan disiplin menjalankan protokol kesehatan.

    DEWI NURITA

    Baca: Muhadjir: Lockdown Mikro di Tingkat RT Saja, Agar Ekonomi Tetap Berjalan


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    OTT Bupati Kolaka Timur, Simak Fakta Penangkapan dan Profil Andi Merya

    Bupati Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara, Andi Merya Nur, ditangkap KPK dalam OTT. Ia diduga menerima suap yang berhubungan dengan dana hibah BNPB.