Presiden PKS Sebut Rencana Pungutan PPN Sembako Tidak Pancasilais

Reporter:
Editor:

Aditya Budiman

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden PKS Ahmad Syaikhu menyampaikan pidato politik saat Musyawarah Nasional (Munas) V PKS di Kota Baru Parahyangan, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Ahad, 29 November 2020. Agenda Munas V PKS membahas arah kebijakan partai lima tahun ke depan dan ikrar pengurus DPP PKS 2020-2025. ANTARA/M Agung Rajasa

    Presiden PKS Ahmad Syaikhu menyampaikan pidato politik saat Musyawarah Nasional (Munas) V PKS di Kota Baru Parahyangan, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Ahad, 29 November 2020. Agenda Munas V PKS membahas arah kebijakan partai lima tahun ke depan dan ikrar pengurus DPP PKS 2020-2025. ANTARA/M Agung Rajasa

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden PKS Ahmad Syaikhu menilai rencana rencana pemerintah memungut pajak bahan pokok (PPN Sembako) adalah kebijakan yang tidak Pancasilais dan menyengsarakan rakyat.

    "Ini kebijakan yang tidak Pancasilais karena menciderai rasa keadilan! Dalam kondisi pandemi seperti ini dapat semakin menyengsarakan rakyat," kata Syaikhu dalam keterangannya, Jumat, 11 Juni 2021.

    Syaikhu memandang arah kebijakan pajak di Indonesia makin memperbesar ketimpangan ekonomi antara masyarakat kaya dan miskin. "Ini keadilannya di mana jika benar bahwa sembako akan dipajaki? Di saat yang sama, pengemplang pajak diampuni dengan tax amnesty, pajak korporasi diringankan, dan pajak mobil mewah dibebaskan?" ujarnya.

    Syaikhu meminta pemerintah memiliki rasa empati atas kondisi rakyat yang semakin sulit karena pandemi. Pajak sembako, kata dia, hanya akan mencekik ekonomi dan daya beli masyarakat bawah.

    ADVERTISEMENT

    Semestinya, kata Syaikhu, dalam situasi resesi, insentif pajak diprioritaskan untuk masyarakat menengah bawah. "Kami di PKS mengusulkan agar pajak penghasilan masyarakat berpendapatan kurang dari 8 juta dihapuskan. Dan pajak sepeda motor ber-cc (mesin) kecil juga ditiadakan. Ini akan sangat membantu kelompok masyarakat bawah,” katanya.

    Mantan Wakil Wali Kota Bekasi ini mengingatkan pemerintah agar mengkaji secara komprehensif dampak dan risiko kebijakan PPN Sembako, sebelum diwacanakan ke publik dan diajukan ke DPR. “Karena ini akan sangat mempengaruhi kredibilitas dan trust publik kepada pemerintah,” ucap Presiden PKS Ahmad Syaikhu.

    Baca juga: Poin-poin Penjelasan Sri Mulyani Soal PPN Sembako

    FRISKI RIANA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PPKM Level 4 dan 3 di Jawa dan Bali, Ada 33 Wilayah Turun Tingkat

    Penerapan PPKM Level 4 terjadi di 95 Kabupaten/Kota di Jawa-Bali dan level 3 berlaku di 33 wilayah sisanya. Simak aturan lengkap dua level tadi...