INFO NASIONAL - DPR RI dalam kapasitasnya mendukung Kementerian Pertahanan (Kemhan) dalam memodernisasi alutsista lantaran pengadaan alutsista Indonesia saat ini jauh dari ideal. “Kami mendukung (modernisasi) karena ada ketertinggalan semasa 1998-2008, itu tidak ada modernisasi. Jadi ada pesawat terbang sudah melewati masa pakai dan tingkat kesiapannya rendah,” ujar Anggota Komisi I DPR Bobby Adhityo Rizaldi dalam diskusi virtual ngobrol@tempo bertajuk “Investasi Alutsista Demi Proteksi Kedaulatan Nasional di Masa Depan”, Senin, 7 Juni 2021.
Upaya modernisasi itu pernah dilakukan oleh Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang membuat program Minimum Essential Forces (MEF). Program MEF meningkatkan anggaran pertahanan secara bertahap hingga mencapai pemenuhan kebutuhan esensial.
"Jumlah prajurit berdasarkan jumlah penduduk, sedangkan jumlah alutsista berdasarkan luasan wilayah dan itu ada rasio-rasionya. Oleh karenanya, percepatan-percepatan ini dituangkan dalam kebijakan fiskal di Badan Anggaran DPR," sebut legislator Fraksi Partai Golkar itu.
Kemhan bakal menggunakan dana pinjaman luar negeri untuk pembelian alutsista di masa depan. Hal ini lazim dilakukan karena Indonesia tidak bisa memproduksi alutsista sendiri atau kemampuan memproduksinya masih terbatas.
"Dari dulu memang pembelian alutsista itu pinjaman luar negeri, tidak ada yang berubah. Karena kita masih belum bisa memiliki teknologi yang setingkat dengan negara-negara produsen dan juga teknologi material kita. Kalau kita coba buatan dalam negeri, masih tidak efisien,"ujarnya.
Dalam catatan Kemhan, lebih dari 50 persen alat pertahanan dan keamanan yang dimiliki TNI di tiga matra dalam kondisi tua dan rusak. "Berdasar apa yang dilihat, lebih dari 50 persen Alpalhankam bukan hanya tua, tapi juga rusak. Padahal yang namanya Alpalhankam itu enggak boleh tua, apalagi rusak," kata Direktur Jenderal Strategi Pertahanan Kemhan Mayjen TNI Rodon Pedrason yang juga menjadi pembicara dalam diskusi tersebut.
Rodon menjelaskan rencana pengadaan alutsista berdasarkan perintah Presiden Joko Widodo. Sebab itu, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menghitung kebutuhan alutsista bagi TNI dan membuat perencanaan dengan matang.
Menurut Rodon, modernisasi alutsista secara tidak langsung juga menyangkut kepentingan nasional dan keselamatan bangsa. "Yang namanya kekuatan Alpalhankam harus mampu menjaga kepentingan nasional kita. Ini menyangkut keselamatan bangsa kita," ujarnya.
Rodon juga menyatakan, rencana pengadaan alutsista tidak akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pihaknya telah menyiapkan skema belanja melalui rencana strategis (renstra) untuk 25 tahun kedepan. "Itu dasarnya, mengapa membuat perhitungan sampai 25 tahun mendatang agar tidak membebani keuangan negara," kata Rodon. (*)
